Pungli Parkir di Rest Area Batas Pessel Meresahkan, Dishub Pun Bertindak

90

Masyarakat yang melakukan wisata ke Kabupaten Pessel keluhkan pungutan uang parkir yang dilakukan oknum di rest area Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, batas kabupaten dengan Kota Padang.

“Pasalnya pungutan uang parkir tanpa menggunakan karcis dari Pemkab Pessel. Dan biasanya sebelum lebaran uang parkir yang diminta oleh oknum pemuda untuk kendaraan roda empat hanya Rp5 ribu, namun selama lebaran hingga saat ini ada yang meminta lebih dari itu. Makanya kami merasa keberatan,” ungkap Randi 36, salah seorang pengunjung dari Pariaman, Rabu (18/5).

Dia mengatakan bahwa pemungutan uang parkir tanpa kupon itu dialaminya tidak sekali saja, tapi sudah dua kali.

“Di antaranya saat akan datang ke Pessel dan saat akan pulang. Sebab kami memang dua kali singgah di rest area ini untuk beristirahat sambil selfie, serta juga menikmati kuliner,” ujarnya.

Keluhan yang sama juga dikatakan Andra 32, warga lainnya. “Rest area yang berada di perbatasan ini memang selalu ramai disinggahi pelintas jalan. Termasuk juga saya bersama keluarga. Selain bertujuan untuk beristirahat, juga ingin mengabadikan foto,” katanya.

Baca Juga:  Tekan Laju Penularan PMK di Pessel, 300 Ekor Sapi Sudah Divaksin

Dia mengaku memang tidak merasa keberatan untuk membayar uang parkir yang hanya Rp 5 ribu itu. “Namun sebagai putra daerah Pessel, saya merasa ini perlu ditertibkan. Sebab selain ada perlakuan berbeda terhadap harga bagi warga lokal dan pendatang, kawasan parkir yang dipungut oleh oknum pemuda ini merupakan lahan milik Pemkab Pessel, dengan berbagai sarana pendukungnya,” kata Andra.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pessel, Syafrijoni, dengan didampingi Kepala Seksi Program Perencanaan, Anwar, mengatakan bahwa kawasan rest area itu merupakan aset daerah.

Dia memastikan bahwa pungutan yang dilakukan oleh oknum pemuda di kawasan rest area itu adalah ilegal. Untuk itu, pelintas berhak menolak untuk membayar karena bukan retribusi resmi dari pemerintah daerah.

“Itu tidak resmi. Kita belum ada kerja sama dengan pemuda setempat terkait pungutan parkir di rest area,” katanya.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas lintas sektoral agar kawasan tersebut dikelola secara resmi. (yon)