Penghapusan 8.427 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima program bantuan sosial (Bansos) pada 2022 lalu di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), karena memang tidak layak berdasarkan uji publik yang dilakukan, akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga yang berhak yang selama ini luput dari pendataan.
Agar harapan itu benar-benar tercapai, maka kepada tim atau petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Pessel, diminta agar dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial tersebut melalui perannya di lapangan.
Hal itu ditegaskan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar PSM, Senin (20/2) bertempat di Painan Convention Center (PCC) dengan juga dihadiri Kepala Dinas Sosial PPPA Pessel, Wendra Rovikto.
Sebagai kepala daerah dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Sosial PPPA Pessel karena telah menginisiasi kegiatan Bimtek Dasar tersebut terhadap semua PSM yang ada.
“Ini saya sampaikan karena Bimtek Dasar ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota PSM dalam menjalankan tugas dan perannya di lapangan. Sebagai kepala daerah saya juga berkomitmen dan mendukung upaya-upaya untuk memberdayakan PSM ini yang tentunya dalam rangka membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya Pesisir Selatan dengan wilayah yang sangat luas dan memanjang serta dengan jumlah penduduk yang banyak jelas memiliki berbagai permasalahan sosial yang kompleks.
“Melalui kehadiran anggota PSM yang tersebar di seluruh nagari yang ada di Pessel ini, saya berharap dapat membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta mampu melaksanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial, sebab saudara merupakan relawan sosial yang secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Dia berharap melalui Bimtek Dasar itu anggota PSM dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan juga bertanggung jawab. Sebab pekerjaan sosial yang bertugas untuk melakukan pendataan tersebut sudah lama diharapkan masyarakat.
Dari itu hendaklah melakukan pendataan dengan sangat teliti, sebab dari pendataan awal yang dilakukan oleh tim nagari, ternyata masih ada keluarga yang berhak yang tertinggal.
“Apakah itu faktor kesengajaan atau memang karena ketidaksengajaan akibat kurangnya tenaga dan sumber daya manusia (SDM) di nagari. Sebab ini memang ditunjukkan berdasarkan fakta di lapangan. Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dari itu saya ditegaskan kepada seluruh peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius. Sebab ini berkaitan dengan persoalan sosial masyarakat,” ingatnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pihaknya agar segala persoalan-persoalan sosial itu bisa tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kemampuan yang dimiliki. “Ternyata kondisi di lapangan tidak pernah berubah, sebab begitu banyak mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian namun terabaikan,” kata lagi.
Diakuinya bahwa itu bisa dilihat dari persoalan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat, bagi mereka yang tidak punya akses dan tidak punya kedekatan dengan perangkat walinagari, sehingga yang layak menerima tetapi tidak menerimanya.
“Kita bisa mengurangi ketidakadilan yang diterima oleh mereka yang harus dapat perhatian. Ini lah tugas dari PSM untuk mengawasi semua bentuk-bentuk penyaluran bantuan sosial,” lanjutnya.
Ditambahkan lagi bahwa Pemkab Pessel tahun ini juga akan menyalurkan 65 ribu BPJS untuk berobat gratis. Kalau selama ini hanya ditangani dengan dana pasien yang bermasalah, sekarang ditangani melalui melalui penyaluran BPJS kesehatan gratis.
Kepala Dinas Sosial PPPA Pessel, Wendra Rovikto, menjelaskan kepada Padang Ekspres bahwa Bimtek Dasar PSM itu diikuti oleh 182 orang peserta dari 15 kecamatan yang ada.
“Mereka yang berjumlah sebanyak 182 orang ini berasal dari 1 orang per nagari. Saya berharap melalui Bimtek ini mereka akan mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawabnya di lapangan. Dari itu saya berharap agar kegiatan ini bisa mereka ikuti dengan serius,” timpalnya. (yon)
