Laporkan KPM Tak Layak Dapat Bansos, Nama Penerima Dipajang

17
CEK DATA: Warga di salah satu nagari di Kecamatan IV Jurai sedang melakukan Cek Bansos KPM beberapa waktu lalu.(DOKUMEN DINSOS PPPA)

Masyarakat diminta melaporkan siapa saja Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Perlindungan Sosial yang tidak layak menerima bantuan tersebut. Tujuannya agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran.

Ketegasan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Wendra Rovikto, kemarin (21/3).

“Ini saya tegaskan, sebab saat ini kita memang tengah melakukan uji publik terhadap KPM pada semua nagari di daerah ini melalui Cek Bansos. Jika memang ditemui ada KPM yang tidak pantas atau layak menerima Program Perlindungan Sosial, maka kepada masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada kepala kampung, wali nagari atau camat. Sebab nama-nama KPM itu telah kita pajang saat ini pada semua kantor wali nagari di Pessel,” katanya.

Dia menjelaskan, KPM yang tidak layak menerima Program Perlindungan Sosial itu adalah seperti perangkat nagari, keluarga mampu, dan yang pindah. “Melalui uji publik yang kita lakukan saat ini, sehingga akan terwujud rasa keadilan dan kepuasan dari masyarakat. Uji publik ini juga sekaligus menyosialisasikan program Cek Bansos, dan menampung usulan masyarakat yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.

Baca Juga:  Sekjen Bawaslu RI Lantik Rinaldi Jadi Kepala Sekretariat Bawaslu Pessel

Dia menambahkan, tim yang melaksanakan uji publik KPM pada semua nagari di 15 kecamatan yang ada di Pessel itu berasal dari Dinas Sosial PPPA Pessel dibantu petugas dari masing-masing nagari. Hal itu juga telah dilakukan di Kecamatan IV Jurai, Jumat (18/3) lalu.

“Sama dengan kecamatan lainnya, uji publik yang dilakukan di Kecamatan IV Jurai itu juga dilakukan dengan cara memajang data dan nama para penerima di beberapa pusat keramaian. Diantaranya di warung-warung, pos pemuda, dan tempat keramaian lainnya,” jelas Wendra.

Melalui uji publik itu, maka masyarakat bisa menilai sendiri layak atau tidak layaknya KPM program perlindungan sosial tersebut mereka didapatkan. Penilaian masyarakat tersebut akan dibawa ke musyawarah nagari untuk pengesahannya.

“Selanjutnya hasil musyawarah nagari tersebut akan dilanjutkan dengan pengesahan kepala daerah (kada) untuk menghapuskannya dari penerima manfaat program,” tutup Wendra. (yon)