Anggaran Pilkada Pessel Masih Menunggu

23

Kesepakatan pelaksanaan Pilkada serentak sebagaimana hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 9 Desember 2020, disikapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar, mengatakan kemarin (29/5) bahwa dengan akan dimulainya lanjutan tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020 mendatang, maka petugas adhoc yang telah dilantik seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan segera pula memulai tugasnya sesuai ketentuan.

”Sedangkan terkait apakah akan ada penambahan anggaran terhadap penyelenggaraan pemilu, kita juga menunggu instruksi atau petunjuk dari pusat dan juga daerah. Sebab material yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pilkada tahun ini, memang berbeda jika dibanding sebelumnya. Hal ini akibat dari pengaruh pendemi virus korona (Covid-19),” katanya.

Beberapa kebutuhan yang diperlukan diantaranya, masker, sarung tangan, cairan disinfektan dan lainnya. ”Sebab berbagai sarana itu berguna untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa bila memang butuh penambahan anggaran, maka pihaknya akan segera pula menyurati bupati atau pemerintah daerah agar tahapan Pilkada yang dimulai pada 15 Juni mendatang itu bisa berjalan secara efektif.

”Secara keseluruhan anggaran penyelenggaran Pilkada di daerah ini sebesar Rp 35,5 miliar. Jika memang ada peluang penambahan, maka hanya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) saja sebagaimana saya jelaskan tadi,” ungkapnya.

Hal itu ditegaskanya, sebab kebutuhan APD itu tidak bisa dikesampingkan dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak yang disepakati pada 9 Desember 2020 nanti. Karena keberadaan sarana itu akan memberikan rasa aman bagi petugas. ”Baik ketika akan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, maupun terhadap berbagai kegiatan lainya,” jelas Epaldi lagi.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya juga ikut memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan Covid-19 kepada seluruh jajaranya dan juga masyarakat. ”Sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 juga terus kami perkuat, baik secara langsung maupun melalui daring. Dan itu mendapat respon yang positif dari masyarakat, dan jajaran KPU,” tutupnya. (yon)