Amanat Permendagri 90/2019, Kewenangan Pamsimas Kini di Dinas PUPR

Kewenangan pengelolaan air bersih dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang selama ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), tahun ini dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kepulauan Mentawai. Hal ini, sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepala DPKP Kepulauan Mentawai, Budi Siregar membenarkan, hal tersebut. Dia mengatakan, kewenangan pengelolaan air bersih dan Pamsimas yang mulai dikelola oleh DPKP sejak tahun 2017 tahun ini menjadi kewenangan Dinas PUPR.

“Tahun ini, kita tidak lagi mengelola air bersih dan Pamsimas. Karena, kewenangannya sudah dipindahkan ke dinas PUPR,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pekerjaan pemasangan jaringan pipa air bersih sepanjang 7.000 meter dan bak reservoir di Simpang SP 2 yang putus kontrak tahun 2020 lalu, kata dia, bisa dilanjutkan oleh Dinas PUPR.

Menurut dia, tahun ini ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk lanjutan pengerjaan pemasangan pipa dan bak reservoir kapasitas 300 kubik air tersebut, sebesar Rp 3,5 miliar.

Baca Juga:  8 Penambang emas Ilegal Ditangkap

“Tahun lalu, pengerjaan pipa air bersih dan bak reservoir hanya mencapai 56 persen dengan realisasi 6.000 meter. Sebetulnya, juga ada pemasangan masuk meteran air baru, tapi juga tidak tercapai. Target kita semula, jika bak reservoir ini selesai, bisa mengaliri kebutuhan air bersih untuk dua desa, yakni, Desa Sipora Jaya dan Desa Sido Makmur di Kecamatan Sipora Utara yang padat penduduk,” ujarnya.

Dia berharap, pengerjaan air bersih yang belum optimal tersebut, bisa terealisasi tahun ini. Selain pengelolaan air bersih dan Pamsimas, kata dia, pengerjaan sumur sanitasi juga menjadi kewenangan Dinas PUPR.

Sekretaris Dinas PUPR, Asmen Simanjorang, kepada wartawan, Minggu (07/02/2021), tidak menampik hal tersebut. Namun, terkait strategi untuk mengatasi persoalan air bersih, khususnya di Kecamatan Sipora Utara, pihaknya masih belum mau berkomentar.

“Sebelumnya, pengelolaan air bersih dan Pamsimas di kelola oleh Dinas PUPR. Tahun 2018 diserahkan ke DPKP. Sekarang, karena pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dimulai tahun 2021, maka kewenangannya kita ambil alih lagi,” ungkapnya.(rif)