Pengelolaan Cagar Budaya Diatur melalui Perda

13
Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bambang Surya Irwan.(NET)

DPRD Sijunjung mengesahkan Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Perda ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan semua obyek cagar budaya maupun bernilai sejarah di Kabupaten Sijunjung. Aturan ini sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2007.

Pengesahan ini ditetapkan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bambang Surya Irwan bersama dua ranperda lainnya. Yakni penyelenggaran pelayanan publik, dan fasilitasi pemberantasan/pencegahan penyalahgunaan narkotika, Selasa (6/7).

Ranperda ini ditetapkan setelah melewati serangkaian evaluasi dan pertimbangan secara matang, melibatkan berbagai unsur. Kemudian dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran hingga disusun bersama menjadi ranperda. Selanjutnya akan langsung diajukan ke Gubernur Sumatera Barat untuk disetujui.

Perancangan tiga produk hukum ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Ketua DPRD, Bambang Surya Irwan dan Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir. Dengan demikian ke depannya tiga ranperda yang ditelorkan dapat segera dikukuhkan menjadi peraturan daerah (perda) menuju tatanan daerah yang lebih baik.

Bupati Sijunjung Yuswir dalam pidatonya menyatakan,  rancangan tiga buah ranperda tersebut sangat penting untuk memenuhi instrumen produk hukum. Meliputi penyelenggaran pelayanan publik, pengelolaan cagar budaya, dan fasilitasi pemberantasan/pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga:  Aksi Petani Sawit Sijunjung Dikawal 170 Personel Polisi

Terkait Ranperda Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan publik sesuai SOP di lingkungan Pemkab Sijunjung. Maka ke depannya perda ini diharapkan akan menjadi fondasi dalam menciptakan tata layanan birokrasi yang bersih, bebas KKN. Aparatur Sipil Negara betul-betul dapat menempatkan dirinya sebagai abdi negara, abdi masyarakat.

Bagi yang ketahuan melanggar, baik disengaja atau tidak disengaja, dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam ranperda tersebut. Jangan ada lagi tumpang tindih, gonjang-ganjing, serta berorientasi mendahulukan kepentingan pribadi/ kelompok dalam bertugas.

Kemudian Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, dikarenakan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sijunjung terbilang mengkhawatirkan. Maka secara bersama-sama diharapkan dapat saling berperan aktif melakukan pemberantasan. Selain pihak berwajib melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang berhasil ditangkap.

Dengan adanya payung hukum pencegahan dan pemberantasan narkotika, selanjutnya tercipta iklim yang lebih kondusif ditengah-tengah masyarakat. Di mana penyakit masyarakat yang sekaligus termasuk perbuatan melawan hukum tersebut telah merambah semua kalangan, plus kalangan muda sebagai generasi penerus.  Bagaimana teknisnya, semuanya tertuang dalam ranperda yang telah disusun bersama tersebut. (atn)