SPBU Muarobodi Terbakar

Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. (IST)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarobodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung terbakar, Jumat (22/8) sore. Selain mesin pompa SPBU, kebakaran juga menghanguskan satu unit mobil dan dua kendaraan roda dua. Hingga kini, pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab kebakaran.

Informasi dihimpun Padang Ekspres di lokasi, insiden kebakaran SPBU yang berada pinggir Jalinsum Sijunjung itu terjadi sekitar pukul 15.10. Api diduga berasal dari sebuah mobil minibus jenis Kijang Super BA 1891 JD mengisi bahan bakar jenis premium.

Saat itu sedang terjadi antrean panjang kendaraan yang menunggu giliran mengisi premium. Bahkan juga ada pedagang minyak ketengan (eceran) membawa jeriken yang ikut mengantre menunggu giliran.

Mobil Kijang BA 1891 JD yang sedang mengisi bahan bakar mendadak menyemburkan api. hitungan detik kobaran api semakin membesar. Api kemudian menjalar membakar mesin pompa SPBU.

Dua karyawan SPBU saat itu mencoba menyemprotkan racun api ke titik api. Sementara pengendara dan warga lainnya berupaya membantu memadamkan api. “Nyala api datang mendadak yang kemudian langsung membesar. Sekaligus sempat terdengar ledakan di lokasi,” sebut Kasril, 45, warga setempat.

Ia menyebut, mobil pemadam kebakaran Pemkab Sijunjung tiba di lokasi kejadian. Dan langsung memadamkan api dan dibantu jajaran kepolisian dari Polsek IV Nagari. Selain itu, karyawan SPBU juga dibuat kewalahan memadamkan api. Pasalnya, terdapat banyak sumber bahan bakar minyak dan selang minyak SPBU diinformasikan ikut bocor. Situasi baru dapat dikendalikan berselang 50 menit kemudian. Polisi memasang police line di lokasi kejadian.

Masri Efendi, 31, karyawan SPBU setempat mengatakan, api muncul secara tiba-tiba dari dalam sebuah mobil Kijang tersebut. Saat itu mobil melakukan proses pengisian bahan bakar. Kemudian api menyambar keluar dari mobil hingga ikut membakar alat mesin pompa minyak SPBU.

Kapolres Sijunjung, AKBP Andry Kurniawan, mengatakan, untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya meminta keterangan dari dua karyawan SPBU yakni Masri Afendi dan Adial.
Katanya, dalam insiden itu, dua sepeda motor juga hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta. “Beruntung korban jiwa tidak ada dalam insiden ini,” pungkasnya.
Ditenggarai

Baca Juga:  Tabrakan Beruntun, Tiga Luka-luka

Akibat Ulah Pelansir
Terpisah, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Roby Hervindo menjelaskan sepekan setelah kebakaran di SPBU 13.273.509 Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, insiden serupa juga menimpa SPBU 14.275.595 di Kecamatan Muaro Bodi Kabupaten Sijunjung, Jumat (21/08). Kedua insiden, ditenggarai akibat ulah pelansir premium.

“Dari pemeriksaan awal, kami menduga tangki kendaraan yang terlibat kebakaran itu telah dimodifikasi,” kata Roby Hervindo. Pelansir dengan kendaraan modifikasi, umumnya beraksi dengan modus isi BBM dengan jumlah normal. Sehingga sulit diidentifikasi oleh petugas SPBU. Kemudian pelansir berpindah ke SPBU lain, untuk mengisi kembali dengan jumlah normal.

Saat ini, barang bukti termasuk rekaman CCTV tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak SPBU bekerja sama penuh dengan kepolisian untuk memberikan keterangan.
“Beruntung dalam insiden ini, tidak ada korban jiwa. Namun kami sangat prihatin. Ini adalah kali kedua insiden kebakaran di SPBU yang diduga ditenggarai ulah pelansir,” ujar Roby.

Pihaknya juga meminta SPBU patuh pada aturan dengan tidak menjual BBM kepada pelansir. Pelanggaran atas aturan ini, dikenakan sanksi tegas dari Pertamina. Buktinya, tahun lalu tak kurang dari 10 SPBU yang dikenakan penalti.

Namun di sisi lain, lanjut Roby, penindakan tegas kepada pelansir menjadi hal yang mendesak dilakukan. Penegakan aturan dan saksi tegas, tak bisa hanya diterapkan pada SPBU. Sementara pelansir, terus bebas beraksi menjual BBM eceran tanpa mempedulikan aturan.

Padahal UU No. 22 tahun 2001, tegas mengancam penjual BBM ilegal dengan sanksi pidana dan denda. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak aparat dan pemerintah daerah. Untuk mendukung penindakan tegas dari aparat dan pemda terhadap pelansir. Jika pelansir mendapat sanksi, diharapkan menimbulkan efek jera bagi yang lain,” tutup Roby. (atn/rid)