Pemkab Solok Percepat Penurunan Stunting

17

Dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Solok, perlu dilakukan tinjauan kasus stunting dari tim pakar sesuai keahliannya.

“Di Kabupaten Solok diperlukan tindakan konvergen secara terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor disetiap tingkat wilayah, mulai dari kabupaten sampai ke nagari, serta juga peran para ahli baik secara pengetahuan, maupun tindakan,” ujar Sekkab Solok Medison dalam diskusi panel manajemen kasus stunting, Rabu (20/7).

Menurutnya, intervensi stunting harus dimulai dari hulu kepada remaja dan calon pengantin. Meningkatkan pemahaman remaja akan pentingnya kebutuhan gizi serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

Dijelaskannya, tahun 2021, Pemkab Solok sudah melakukan penimbangan massal terhadap 5.465 balita, atau sekitar 85 persen balita yang ada di Kabupaten Solok, dan didapat 916 balita mengidap stunting atau sekitar 16,8 persen.

Meskipun demikian, pihaknya selalu memprioritaskan penanganan stunting. Dengan kondisi demikian, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya penanganan yang serius dengan garda terdepan ada di puskesmas, bahkan seluruh instansi harus saling bahu-membahu dalam menangani masalah stunting ini.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yakni, setiap calon pengantin harus dipastikan melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan setempat, dan pemantauan kepada ibu hamil sampai punya anak balita (bawah dua tahun), agar masa emas 1.000 hari pertama kehidupan berjalan optimal.

Untuk menangani stunting ini tidak bisa hanya dengan cara penanggulangan, tapi juga perlu dilakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat bisa mendapatkan akses edukasi mengenai gizi seimbang dan kesehatan karena merekalah yang nanti akan melahirkan generasi berikutnya di masa depan.

Adapun telah dilakukan berbagai kerja sama dengan pihak-pihak lainnya dalam mengedukasi stunting, gizi dan PHBS di nagari lokus stunting. Terutama kepada generasi muda, agar nantinya mereka mengetahui cara agar anaknya terbebas dari stunting tersebut.

Baca Juga:  Prevalensi Stunting makin Mengkhawatirkan

Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya penanganan yang serius terhadap stunting, tahun 2022 ini, ada 10 nagari yang menjadi wilayah sasaran (penanganan) stunting Kabupaten Solok.

Untuk memaksimalkan capaian penanganan stunting secara cepat, akurat, teratur, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Solok sudah terbentuk 196 tim pendamping keluarga pecepatan stunting.

Tiap tim stunting terdiri dari bidan desa, kader PKK, dan kader IMP yang bertempat tinggal atau mendapat penugasan di nagari, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan peranannya dalam melakukan pendampingan keluarga, terhadap seluruh sasaran percepatan penurunan stunting.

“Sekarang tim sudah mulai bekerja dan kita harap dengan ada dukungan tim pendamping keluarga bisa mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Solok,” tukasnya.

Sementara itu, Tim Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Hasmi Raharini menyebutkan kegiatan diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pokok permasalahan, solusi, dan streament yang tepat pada kasus stunting yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Di Sumbar sendiri, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi yakni 23,3 persen, dan perlu mendapat perhatian khusus. BKKBN terus melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat dan para remaja di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.

“Kita optimis kasus stunting di Sumbar bisa dibawah 14 persen, maka itu kita perlu dukungan dan komitmen seluruh pihak dalam menangani stunting,” pungkasnya.

Setelah dibuka secara resmi, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen tindak lanjut audit kasus stunting di Kabupaten Solok, dimulai oleh Sekkab Medison, diikuti oleh pimpinan masing-masing dinas dan instansi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. (frk)