Kawal Program Kerja 2020, Utamakan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan

Bupati Solok Gusmal (kanan).

Jajaran Pemkab Solok harus mengejar pembangunan di sektor sosial kemasyarakatan. Dalam artian menyelesaikan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti sarana dan prasarana umum.

”Agar setiap perencanaan daerah terintegrasi dengan e-planning, program kegiatan yang dibuat harus mempunyai asas manfaat dan mengacu pada pencapaian tujuan RPJMD,” ujar Bupati Solok Gusmal.

Tentang beberapa program yang belum terlaksana dengan baik, Gusmal meminta agar kepala dinas mengawal program kerja yang telah direncanakan sampai akhir 2020. Sehingga visi, misi, program prioritas dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terealisasi.

”Program-program dalam RPJMD harus menjadi prioritas utama kita semua, untuk itu saya harap setiap OPD mampu mencapai target,” ujarnya.

Kemudian, Gusmal meminta agar setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan tidak dianggarkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi dipusatkan ke anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). “Saat ini Pemkab Solok harus mengejar pembangunan sosial, berupa sarana dan prasarana umum,” katanya.

Gusmal meminta kepada para kepala SKPD beserta jajarannya, untuk selalu bekerja dengan maksimal. Bupati berharap kepada TAPD, untuk selalu berpikir rasional dalam memberikan/mengesahkan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Ia mengingatkan setiap dinas melaksanakan semua program kerja penuh tanggung jawab, bersungguh sungguh dengan memegang prinsip kehati-hatian. Termasuk transparansi dan akuntabilitas agar setiap keberhasilan dalam melaksanakan program dapat diukur dan secara administrasi dan dipertanggungjawabkan.

Tak hanya itu, dalam Musrenbang RKPD 2021, ditetapkan tema RKPD Kabupaten Solok tahun 2021 mengandung pengertian bahwa pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada optimalisasi dan integrasi belanja pembangunan baik bersumber dari belanja pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, yang berdampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 merupakan RKPD tahun terakhir pelaksanaan RJPMD tahun 2016 – 2021, berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021, yakni evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan evaluasi Triwulan pertama tahun 2020.

Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yaitu tingkat kemiskinan 5,5 persen, pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,60 persen, indek pembangunan manusia (IPM) 72,56, indeks kualitas lingkungan hidup 69,43. indeks pembangunan gender (IPG) 95,08. indeks pemberdayaan gender 62,42. Rasio Gini 0,327.

”Sudah saatnya kita bergerak untuk memprioritaskan pembangunan SDM ketimbang fisik. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir pembangunan fisik telah digencarkan, sekarang saatnya kembali fokus pada pengembangan SDM,” ujarnya. (f)