77 Persen Warga Solsel Terima Bansos

Plt Bupati Solsel dan unsur Forkopimda saat mengikuti video conference bersama Ketua DPD RI, Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar, di kantor Bupati setempat, Sabtu (2/4). (IST)

Pemkab Solok Selatan (Solsel) memperkirakan sekitar 77 persen warga masuk skema penerima bantuan sosial (bansos) dari berbagai pos bantuan di masa pendemi.

Yakni Bansos Kementerian Sosial, APBD Provinsi dan Kabupaten, termasuk penerima PKH serta dana nagari.

“Hari ini (kemarin, red) data penerima bansos dari kementerian sudah selesai dientri dan dikirim. Posisi kita saat ini menunggu realisasi,” kata Plt Bupati Solsel, Abdul Rahman seusai mengikuti video conference bersama Ketua DPD RI, Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar, Sabtu (2/4).

Pihaknya sudah mengirim sebanyak 5.129 data kepala keluarga (KK) terdampak wabah Covid-19 untuk penerima bansos Kemensos dan tinggal menunggu pencairan.

Begitu juga data 3.463 KK juga sudah selesai dan selambatnya besok (hari ini, red), ditandatangani surat pengantarnya.  Seluruh bansos tersebut, kata Abdul Rahman, akan dibagikan ke penerima dan nantinya akan didampingi relawan dari Dinas Sosial setempat.

“Untuk skema pembagian bantuan nantinya diminta OPD terkait menyiapkannya secara matang. Paling penting jangan sampai membuat kerumunan warga. Sebab hal itu sangat tidak dianjurkan di masa penanganan Covid-19,” sebut Rahman.

Sedangkan dari APBD Kabupaten Solsel juga sudah disiapkan bantuan untuk 16.666 KK. Dinas Sosial sudah menjanjikan, data tersebut selesai hari Rabu (6/5) depan. Khusus dari APBD Kabupaten, Pemkab sendiri mengalokasikan anggaran Rp 32,4 miliar untuk meringankan beban masyarakat terimbas Covid-19.

Sejatinya, total anggaran yang dialihkan pihaknya untuk penanganan Covid-19 itu sebesar Rp 67,68 miliar. Sebesar Rp 32,4 miliar digunakan bansos. Sedangkan sisanya Rp 25,27 miliar dipergunakan untuk sektor kesehatan dan penanganan Covid-19 serta Rp 10 miliar untuk penanganan dampak ekonomi dalam bentuk padat karya dan lainnya.

Kemudian tambahnya, satu pos sumber bantuan lagi disiapkan lewat dana desa (DD). Setiap nagari diinstruksikan agar mengalokasikan anggarannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 25-35 persen dana yang dimiliki. “Selain itu, Pemkab juga mencadangkan bantuan melalui sembako berupa beras yang saat ini cadangannya di gudang Bulog,” jelasnya.

Menurutnya, jika dihitung-hitung ada sekitar 77 persen warga Solsel masuk skema penerima Bansos saat ini. Sebelumnya tercatat sebanyak 7.845 KK di Solsel juga tercatat sebagai penerimaan bantuan melalui Progam Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako.

Bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan tidak masuk skema tersebut, supaya berkoordinasi dengan pihak kenagarian. Selanjutnya koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten. Bagian Humas dan Protokol diinstruksikan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait dana bansos itu.

“Untuk transparansi bantuan, Dinas Sosial diminta untuk menyurati pihak kenagarian agar menempel di masing-masing kantor wali nagari. Siapa saja KK yang menerima bantuan tersebut, “ ujarnya.

Senada, Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda juga menegaskan agar penyaluran bantuan dilakukan dengan transparan. Bila perlu menggunakan website pemda supaya penerima bisa dipantau masyarakat.

“Kami dari legislatif selalu mendukung OPD terkait untuk cepat dalam menyelesaikan persoalan data Bansos ini. Sebab selalu menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu juga disarankannya, agar Dinas Sosial dari sekarang berkoordinasi dengan perbankan untuk mengantisipasi jika nantinya bantuan disalurkan melalui bank. “Kalau bantuan melalui perbankan maka akan banyak permohonan pembuatan rekening baru. Nah, ini harus diantisipasi dari sekarang sehingga proses penyaluran bisa lebih cepat,” ujarnya.

Kajari Solsel, M Bardan turut mengingatkan agar semua lini tetap berpegang teguh pada aturan. Termasuk dalam penyaluran bantuan yang diharapkannya tepat sasaran. Pihaknya pun siap 1×24 jam memberikan pedampingan hukum terkait penggunaan anggaran negara dalam penanganan Covid-19 di Solsel.

“Jadi kami ingatkan ada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan peraturan lainnya. Jangan sampai ada oknum yang melakukan penyimpangan dana bencana yang dikucurkan pemerintah ini,” tegasnya.

Bansos Solok

Terpisah, Bupati Solok Gusmal menjelaskan bantuan sosial diberikan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama bantuan yang sudah ada sebelum Covid-19, terdiri dari bantuan PKH diberikan kepada 2.565 KK, bantuan PKH-Sembako 13.258 KK, dan bantuan Sembako 7.938 KK. Kedua bantuan pandemi Covid-19, terdiri dari bantuan sosial dari BLT Pusat sebanyak 14.665 KK.

Kemudian, bantuan sosial dari BLT Provinsi sebanyak 9.902 KK  dan diserahkan kepada nagari sepenuhnya, dan bantuan Dana Desa sebanyak 13.359 KK.

Seluruh penerima bantuan yang 6 macam ( PKH, PKH-Sembako, Sembako, BLT Pusat, BLT Provinsi, dan Dana Desa) juga akan mendapatkan bantuan beras (premium) dari APBD Kabupaten Solok. Semula 20 kilogram per KK dikarenakan jumlahnya meningkat maka berubah menjadi 10 kilogram per KK untuk bulan April. “Untuk penyaluran bantuan nagari membentuk tim penyaluran bantuan ini dan diantar ke warga,” tambahnya.

Bantuan tersebut, nantinya tidak langsung diantar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, tetapi diantar bergilir sesuai dengan status kecamatan, mulai dari kecamatan berstatus zona merah, kuning dan hijau. Bantuan kepada masyarakat sebanyak 61.687 kepala keluarga (72,5%) akan dibantu oleh pemerintah daerah dan akan segera disalurkan. (p/f)