Cegah Penyimpangan PAD, Pungut Retribusi melalui Transaksi Elektronik

35
ilustrasi Pungut Retribusi melalui Transaksi Elektronik.(NET)

Pemkab Solok Selatan mulai menerapkan aplikasi elektronik dalam pemungutan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PBB dan pajak jenis lainnya. Tujuannya menghindari berbagai kebocoran keuangan daerah di sisi PAD, maka melalui inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Solsel pemakaian aplikasi alat e-retribusi teknologi informasi akurat dan transparan.

“Aplikasi elektronik ini guna menghindari terjadinya kebocoran keuangan seperti disampaikan Bupati Solok Selatan sebelumnya. Justru itu, BPKD ambil langkah secara elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akurasi pemungutan segala jenis retribusi dan pajak di berbagai instansi di Pemkab Solsel,” kata Bidang Pengelolaan Pendapatan, BPKD Solok Selatan Alvian, Rabu (7/7).

Nah, melalui aplikasi ini kebocoran kemungkinan akan sulit terjadi. Sebab pelaporan dilakukan sudah tersistem melalui jaringan. Siapa, intansi mana dan jumlah retribusi dan pajak itu akan terlihat lewat transaksi elektronik. Justru itu, e-retribusi sebagai bentuk jangka panjang dalam peningkatan progres lebih besar untuk pemasukan daerah yang lebih transparan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Solok Selatan.

Bahkan sebut Alvian, uji petik sudah dilakukan oleh Bupati Khairunas di Pasar Padangaro dan Pasar Muaralabuh. Jadi rencana sebelumnya pasar akan dikelola oleh pihak ketiga, namun dengan diluncurkan aplikasi ini maka Pengelolaan tetap diserahkan ke pemkab dan akan ditunjuk orang berkompeten disisi pengelolaan retribusi elektronik.


Baca Juga:  Objek Wisata Goa Batu Kapal Diperbaiki

”Penggunaan aplikasi elektronik ini dalam rangka memberikan progres 100 hari kerja, sesuai misi ke- 3 Bupati dan Wabup Solsel yaitu tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya.

Dampak yang akan dicapai daerah, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah di sisi pelayanan publik dan disisi retribusi. Termasuk pajak galian C yang diminta kepala daerah membetuk tim inspeksi potensi galian c di perusahaan. Setelah dipantau, ada sisi pemanfaatan ada potensi bisa digali maksimal dalam mengidentifikasi mineral bukan logam di perusahaan.

Pihak BPKD lanjut Alvian, akan dikoordinir Kasat Pol PP, terutama dalam memaksimalkan mendapatkan daerah. Seperti hubungan KIR, IMB, CSR, dan unsur retribusi dan pajak jenis lainnya. “Optimalisasi 100 hari kerja sebagai bentuk inovasi kita dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani,” bebernya.

Sementara retribusi rumah makan juga bakal dipungut melalui sistem elektronik. Direncanakannya dalam waktu dekat melakukan sosialisasi penggunaan alat perekam transaksi nontunai di rumah makan, sehingga tidak ada kebocoran yang terjadi.
Dan pihak rumah makan, kafe dan lainnya tidak bisa berkilah soal tidak banyak berkunjung atau makan.

Termasuk jenis retribusi wisata dan pihaknya sudah melakukan rapat-rapat bersifat intens untuk pengelolaan kawasan wisata Camintiran, SRG, HWB belum dikelola dengan baik. ”Bahkan e-KIR sudah di-launching, uji kelayakan kendaraan, sudah secara bersistem melalui aplikasi. Dua atau tiga bulan terakhir sudah melakukan terobosan baru di 100 hari kerja,” paparnya. (tno)