Masyarakat Solsel Diminta Jujur Urus Adminduk

Kadis Dukcapil Solsel sosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (pencatatan kelahiran online) di aula Kantor Dukcapil Solsel, Kamis (1/8/19).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukapil) Solok Selatan menemukan sejumlah warga setempat yang berdomisili di Solsel namun administrasi kependudukan berada di daerah lain. Masyarakat dinilai tidak jujur soal data kependudukan, terutama dalam pengurusan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Saat mereka mengaku belum ada KK dan KTP, ternyata setelah kami cek namanya dan nama ibu kandungnya. Ternyata sudah memiliki KK dan KTP di luar daerah. Ketidak jujuran ini sering kita jumpai,” kata Kepala Disdukapil Solok Selatan Efi Yandri kepada Padang Ekspres, Kamis (14/5).

Ia mengimbau, warga yang sudah berdomisili di Solsel setahun lebih, dan hendak mengurus administrasi kependudukan agar berlaku jujur. Pasalnya, Disdukcapil tidak akan mempersulit pengurusan sekaligus mereka belum mengurus surat keterangan pindah dari daerah setempat.  “Kami akan mempermudah membantu pengurusannya, meskipun warga tidak ada surat pindah dari daerah asal,” ujarnya.

Yang membuatnya heran, ada oknum tertentu yang mengurus akta kematian istrinya, padahal istrinya masih hidup. Hal itu pernah ia jumpai. Modus tersebut diajukan oleh oknum tersebut untuk kepentingan lain.  “Oleh sebab itu, setiap penerbitan akta kematian harus ada keterangan kematian dari wali nagari setempat. Kalau hanya diketahui jorong saja, takutnya terjadi persoalan,” paparnya.

Selain itu, mekanisme pengurusan KK bagi masyarakat yang menikah siri harus diupayakan dulu isbat nikah. Sehingga surat nikahnya secara undang-undang kepemerintahan keluar. Namun bila ingin mendapatkan KK, ada cara lain, hubungan statusnya adalah anak seorang ibu, meskipun KK-nya diterbitkan. Karena anak tersebut terlahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi perkawinan tersebut sah secara agama. “Anak yang lahir antara bapak dan ibu tanpa ada ikatan perkawinan sesuai aturan pemerintah, sehingga statusnya adalah anak seorang ibu,” jelasnya.

Ia meminta pihak kenagarian dan kejorongan untuk teliti dalam memberikan tanda tangan pada surat-surat administrasi yang diajukan warga. “Dan pastikan data yang dibuat masyarakat sesuai fakta yang ada di lapangan,” tegasnya. (tno)