Wakil Rakyat Ini Minta Dinsos Solsel Salurkan Bantuan Perusahaan

Komisi II DPRD Solsel mendapati bantuan menumpuk saat meninjau gudang penyimpanan logistik di Dinsos Solsel beberapa waktu lalu. (Foto: IST)

Ketua Komisi II DPRD Solok Selatan (Solsel) Afrizal Chandra meminta Dinas Sosial dan PMD segera menyalurkan bantuan dari perusahaan, seperti beras dan telur yang saat ini menumpuk di gudang dinas tersebut.

Menurutnya, pemkab jangan menjadikan bantuan tersebut sebagai cadangan untuk masyarakat yang belum terdata. Pasalnya, sudah dialokasikan Rp 32,4 miliar anggaran untuk sekitar 18.000 kepala keluarga (KK) yang belum masuk data berbagai skema bantuan.

“Mengapa lagi bantuan dari perusahaan itu yang dicadangkan. Segera saja salurkan. Jangan tunggu dulu sampai membusuk,” tegas Afrizal, Minggu (17/5/2020).

Pada rapat komisi, kata Afrizal, Dinsos sudah menyatakan akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat miskin.

“Saat rapat komisi, ada notulen rapatnya, Kadis Sosial mengatakan segera menyalurkan bantuan tersebut, ternyata masih menumpuk di gudang. Sedangkan bantuan ini ada jenis barang yang mudah busuk,” sesalnya.

Dia melanjutkan bahwa saat ini masyarakat sudah menjerit berharap bantuan, tapi bantuan yang semestinya disalurkan dibiarkan menumpuk di gudang.

“Ini masyarakat kita, tidakkah kita kasihan? BLT yang ditunggu kecuali BLT Provinsi, masih belum jelas kapan disalurkan. Ada bantuan sembako, tapi dibiarkan menumpuk,” katanya.

Dijelaskannya, sesuai skenario awal permintaan bantuan ke pihak perusahaan di daerah tersebut, memang diperuntukkan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Jumlah permintaannya sebanyak dua ton beras per perusahaan. Jika ODP dan PDP sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya disalurkan. Mengapa harus dicadangkan,” tegasnya.

Bantuan dari perusahaan tersebut katanya, adalah bantuan yang tidak mengikat sehingga penyalurannya tidak banyak prosedur yang dilalui.

“Data kan sudah ada, tidak sulit penyalurannya, Masyarakat yang hanya menerima bantuan pangan non-tunai senilai Rp200 ribu tidak dapat BLT, mereka ini yang dibantu sembako dari perusahaan itu,” jelasnya.

Dia berharap Dinas Sosial tidak membuat skenario baru di luar koridor yang telah disepakati antara pemda dan forkopimda.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan PMD Zulkarnaini membantah pernah mengatakan akan segera menyalurkan bantuan dari perusahaan tersebut saat rapat Komisi II.

“Tidak benar, tidak ada saya mengatakan akan segera menyalurkan bantuan tersebut di dalam rapat dengan Komisi, II,” kata Zulkarnaini ketika dikonfirmasi.

Dia menegaskan, selain untuk ODP dan PDP, pihaknya akan tetap mencadangkan bantuan perusahaan tersebut bagi masyarakat yang tidak terakomodir berbagai skema bantuan yang ada.

“Saya tidak mau mengambil risiko sekiranya nanti ada masyarakat yang tidak dapat bantuan, apa yang akan diberikan? Ini saya juga baru pulang dari kantor masih memutakhirkan data penerima bantuan,” katanya.(ptr)