4 ASN Kedapatan Bepergian Keluar Daerah

Tim Disiplin ASN Pemkab Solsel melakukan pemantauan ASN keluar daerah di batas Ulu Suliti-Surian, Jumat lalu. (IST)

Empat apa ratur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Solok Selatan (Solsel) teridentifikasi melanggar aturan pelarangan bepergian keluar daerah. Tim Disiplin ASN bakal membawa nama-nama pegawai tersebut ke rapat pimpinan
dalam penentuan sanksinya.

“Dari hasil pantauan kami (Tim Disiplin ASN, red) Jumat lalu, di pos siaga batas Ulu Suliti-Surian, masih ada empat ASN yang bepergian keluar daerah tanpa izin resmi,” kata Kepala BKPSDM Solsel, Erwin Ali didampingi Inspektur Inspektorat Solsel, Akmal Hamdi, Sabtu (18/4).

Nama-nama mereka yang kedapatan melanggar dan masih nekat untuk bepergian di masa pandemi korona saat ini telah dikantongi. Empat ASN keluar daerah tanpa izin resmi tersebut di antaranya satu orang camat, satu orang kepala sekolah dan dua staf dari Dinas PU dan Dinas Kesehatan Solok Selatan. “Semua ASN yang ditemukan keluar daerah di batas Ulu Suliti ini belum kami cegat dan disuruh balik. Namun telah didata untuk dilaporkan pada pimpinan pada Senin nanti, guna penentuan sanksinya,” terang Erwin Ali.

Pemkab Solsel telah melarang para ASN bepergian keluar daerah, mengajukan cuti dan mudik Lebaran selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena Covid-19. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020.

Diperkuat lewat Surat Edaran Bupati Solok Selatan bernomor: 800/24/IV/BKPSDM-2020, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 15 April 2020. Selain empat ASN itu, Tim Disiplin pemantauan juga banyak menemukan pegawai bank, personel polisi, dan pegawai lintas sektor dari Solok Selatan bepergian keluar.

“Mestinya ini perlu juga jadi perhatian unsur pimpinan semua instansi terkait. Pembatasan ini harus dilakukan secara masif dan berlaku umum. Kami tidak tau, mereka bepergian ke zona merah, riwayat kontak saat di luar dan sekembalinya masuk lagi bekerja. Ini sangat rentan dalam penyebaran wabah,” tuturnya.

Inspektur Inspektorat Solsel, Akmal Hamdi menambahkan selain itu juga tercatat sejumlah
kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Solok Selatan yang keluar daerah dengan informasi mengantongi izin. Mereka adalah Kepala Bappeda, Yul Amri, Kadis Ketahanan Pangan, Del Irwan dan Kepala DPKAD Solok Selatan, Irwanesa. ”Pimpinan OPD ini keluar daerah sudah mengantongi izin. Meski secara pasti kita tidak melihat izinnya itu,” pungkas Akmal.(p)