Asistensi RKA Utamakan Gaji Pegawai dan Operasional

22
PENYUSUNAN: OPD di Pemkab Solsel mengikuti rapat asistensi RKA untuk penyelesaian dokumen kerja pemerintah daerah.(IST)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solok Selatan menggelar asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyelesaian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RAKPD) tahun 2023.

“Asistensi ini kita laksanakan secara maraton dimulai 13-25 April 2022, harus berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Sekretaris Bappeda Solok Selatan, Hamudis Husen, Selasa (19/4).

Dia menjelaskan, yang wajib dierhatikan dalam asistensi RKA seperti pemenuhan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendahulukan pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta operasional kantor.

Semua yang tercantum dalam rincian RKA tahun 2023 sebutnya, harus berdasarkan proyeksi yang nyata, mempertimbangkan aspek efektif, efisien, efektif dan transparan.

“Agar RKA pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan tidak harus diselesaikan tanpa ada masalah dikemudian hari, harus dengan matang,” terangnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan rencana dan kegiatan harus mempertimbangkan Money Follow Program dan Money Follow Function.

Hamudis memperjelasnya, bahwa anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan program yang prioritas dan akan terasa wujudnya dan manfaatnya bagi masyarakat.

Baca Juga:  15 Titik Blank Spot Segera Diatasi, Jadi Skala Prioritas

”Harus sesuai kebutuhan dan skala prioritas yang bermuara azas mamfaat bagi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di tahun depan,” jelasnya.

Selain memaparkan rancangan Renja Perangkat Daerah, Kepala perangkat daerah juga dituntut untuk memaparkan inovasi yang akan dilakukan sebagaiman yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Setelah terlaksananya asistensi ini, penyusunan KAK dan RKA tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan plafon anggaran rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023,” paparnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok Selatan, Firdaus Firman, memberikan masukan ada beberapa hal terkait Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Diskominfo. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi untuk pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan pada program prioritas pemerintah daerah.

“Seperti pencapaian target nilai SPBE, pemenuhan infrastruktur Teknoligi Informatika dan Komputer (TIK) dan koordinasi pengentasan daerah blankspot atau tidak bersinyak di Solok Selatan,” ucapnya. (tno)