Plt Bupati Minta OPD Batalkan Tender Pengadaan

Plt Bupati Solsel Abdul Rahman menandatangani bukti penerimaan bantuan Covid 19. (Ardi - Padek)

Proses tender pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dihentikan. Sebab, bila terus diproses maka akan memicu persoalan dikemudian hari.

“Kami tegaskan, dinas terkait peserta lelang untuk segera membatalkan kelanjutan proses tender yang dokumennya sudah dimasukan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” tegas Plt Bupati Solsel Abdul Rahman, kemarin.

Dia menyebut agar OPD tidak memberi harapan kepada kontraktor peserta lelang di tengah pandemi korona. Sebab anggaran yang ada harus dialihkan untuk penanganan virus tersebut.

“Seharusnya pihak peserta lelang langsung mengirim surat pembatalan pelaksanaan lelang ke kontraktor. Jangan beri mereka harapan karena porsesnya wajib dihentikan,” ujarnya.

Berkaitan dengan penanganan kasus korona tersebut sebesar Rp189 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) sudah ditarik oleh pemerintah sehingga estimasi belanja di daerah berubah. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian dinas terkait.

“Dengan ditarik sebagian besar anggaran oleh pusat, maka proses tender jangan jalan lagi. Kepala dinas terkait peserta tender, segera ambil kebijakan pembatalan anggaran yang sudah tidak ada lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Solok Selatan, Darmawan Effendi mengaku, belum melakukan pembatalan proses tender di ULP. Di bidangnya, ada sekitar 50 paket tender jembatan dan jalan untuk kegiatan proyek pembangunan di tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 98 miliar.

“Kalau sudah ada petunjuk, maka kita batalkan. Sejauh ini, masih tetap jalan proses tendernya. Dan kami pun segera menindak lanjuti dengan surat pembatalan proses tender sesuai apa yang diinstruksikan bupati,” paparnya.

Di Bina Marga sendiri kata Darmawan, anggaran 50 paket tender tersebut sudah nol. Jadi, harus segera dibatalkan. Sehingga tidak terjadi permasalahan, ketika prosesnya selesai di LPSE.

“Kita juga tidak ingin memberikan harapan kepada peserta tender, karena ke 50 paket kegiatan anggarannya sudah dipangkas. Kini sudah nol atau tidak ada lagi dananya,” pungkasnya. (tno)