Targetkan Penurunan Kemiskinan Hingga 1 Persen

Walikota Solok Zul Elfian.

Pemko Solok berupaya melakukan penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen. Mencapai angka 1 persen dibutuhkan kerja keras. Atas kondisi demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2017 sebesar 3,86 persen menjadi 3,30 persen di tahun 2019 (data TKPK Provinsi 2019). Angka ini adalah angka kemiskinan terendah kedua di Sumbar setelah Kota Sawahlunto, ada penurunan yang signifikan, kami optimis,” ujar Wali Kota Solok, Zul Elfian.

Ia mengatakan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga memiliki data keluarga miskin bersumber dari hasil verifikasi dan validasi langsung ke lapangan terhadap data by name by address.

Ini berdasar hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) keluarga miskin berjumlah 859 KK atau 4.333 jiwa dari jumlah penduduk 65.157 jiwa atau jumlah keluarga miskin 6,6 persen.

Sejak 2016 sampai 2019 Pemko Solok menerapkan kebijakan untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Hasil penerapan kebijakan tersebut dievaluasi dengan melakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin.

Pada akhir 2019, terjadi penurunan jumlah keluarga miskin menjadi 147 KK dengan 720 jiwa dari jumlah penduduk 73.614 jiwa atau jumlah keluarga miskin sebesar 0,98 persen.

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasil program pemerintahan yang telah dijalankan. Pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat.

Lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Solok memiliki tren yang positif. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Solok adalah sebesar 5,76 persen dan terus meningkat menjadi 5,85 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan tiap tahunnya relatif kecil karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan nilai IPM di Kota Solok, dimana pada tahun 2017 nilai IPM Kota Solok sebesar 77,07 meningkat 0,4 point menjadi 77,44 pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 data untuk Indeks Pembangunan Manusia sampai publikasi ini diterbitkan belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data.

Zul Elfian, menyebut masing-masing dinas atau OPD terkait harus mampu berkontribusi positif dalam mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, masing-masing dinas harus mengevaluasi kinerjanya yang telah berlalu sebagai salah satu acuan dalam menjalankan program dimasa mendatang,” ajaknya.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota So­lok adalah dengan upaya mem­per­baiki akses masyarakat miskin ter­hadap pelayanan dasar me­li­puti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi melalui me­­ngop­timalkan layanan pen­didi­kan bagi keluarga miskin.

Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal, perbaikan pelayaan kesehatan bagi ibu ha­mil pasca melahirkan dan mas­yarakat miskin ser­ta perbaikan rumah tidak layak huni.

“Saya yakin, dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat akan berdampak pada percepatan pembangunan. Dengan peningkatan pelayanan itu, maka target penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen bukan lagi isapan jempol belaka. Sebagai garansinya, saya tidak akan mengganti mobil dinas dengan mobil baru sebelum angka kemiskinan Kota Solok mencapai 1 persen,” tegasnya. (f)