Pemko Solok Targetkan Pajak Daerah Rp 11,6 M

PROTOKOL COVID— Wali Kota Solok Zul Elfian perintahkan agar ASN berbelanja di Pasar Syariah, Pasar Solok yang baru dioperasikan di kawasan terminal (12/5).

Pemerintah Kota Solok, targetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 46 miliar. Sedangkan pendapatan dari pajak daerah menjadi Rp 11,6 miliar, untuk tahun 2020 ini, atau lebih tinggi dari capaian tahun 2019 lalu.

“Untuk mencapai target tersebut, perlu melandasi pemikiran kita bahwa kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok, Novirna Handayani.

Ia mengatakan, dukungan seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Bahkan Dirjen Pajak menyatakan, meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tantangan utama. Sebelum menentukan langkah-langkah alternatif untuk membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

Tahun lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah Kota Solok, sekitar Rp 9,598 miliar atau 105,8 persen dari target sebelumnya Rp 9,1 miliar. Ia merincikan pendapatan dari pajak daerah restoran realisasinya Rp 1,022 miliar. Selain itu dari pajak reklame realisasi mencapai 104,4 persen atau Rp 156,7 juta.

Kemudian pajak hotel realisasinya Rp 493,5 juta. Pajak penerangan jalan, realisasinya mencapai 101,4 persen atau Rp3,92 miliar. Pajak parkir realisasinya mencapai Rp 6,6 juta atau 115 persen dari target sebelumnya Rp5,7 juta. Selanjutnya pajak Biaya Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) dari ditargetkan Rp2,5 miliar, realisasinya mencapai Rp 3,6 miliar atau 130,12 persen.

”Jika masyarakat terlambat membayar pajak, didenda tergantung jatuh tempo, tergantung dari jenis pajak, kalau pajak restoran tergantung tingkat kunjungan dan kalau hotel tergantung tingkat hunian,” katanya.

Pihaknya juga melakukan pendataan penunggak pajak reklame, harus melakukan penyegelan dan penanggalan reklame jika ada yang menunggak pajak. Untuk meningkatkan PAD, pihaknya akan mengembangkan dan menggali sumber pajak dari BPHTB, Pajak penerangan jalan, dan pajak restoran.

Ditambahkannya, dari 11 jenis pajak yang diserahkan ke daerah, ada tiga jenis pajak yang menjadi masalah besar di Kota Solok yaitu pajak rumah makan, PBB dan pajak hiburan, dan dari 11 jenis pajak tersebut hanya ada tiga jenis yang penilaiannya dilakukan oleh pemerintah yaitu pajak air tanah, pajak reklame dan BPTHB.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can mengatakan, kalau pemerintah kota tidak mau berinovasi atau bekerja keras, dan selalu berharap menerima pendapatan sambil berpangku tangan seperti mengharapkan deviden dari pihak perbankan, maka selama itu pula peningkatan PAD tak berjalan maksimal.

Padahal, fungsi PAD ini sangat besar dalam mendukung belanja daerah. ”Pada masa sekarang, Pemko Solok harus memiliki kreativitas, untuk meminimalisir kemungkinan berkurangnya PAD,” ujarnya.

Menurutnya, Pemko Solok harus melakukan kajian atau penelitian yang akan menghasilkan dokumen kajian pendapatan daerah. Perlu juga dibahas tentang peluang baru untuk menambah pendapatan daerah yang terkait dengan penyusunan laporan awal potensi pendapatan asli daerah, sehingga penelitian menghasilkan kajian pendapatan daerah. (f)