Kemiskinan Turun IPM Meningkat, Percepatan Pembangunan Infrastruktur

19
BERDISKUSI: Pemred Padang Ekspres, Revdi Iwan Syahputra saat berdiskusi dengan Wako Solok, Zul Elfian Umar dan Wawako Solok, Ramadhani Kirana Putra, didampingi Kabag Prokomp Nurzal Gustim di Balaikota Solok, Kamis (15/7).(IST)

Pembangunan infrastruktur strategis, ekonomi syariah dan penataan kawasan pasar akan menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan pada kepemimpinan pasangan Wali Kota Solok Zul Elfian Umar dan Wakil Wali Kota Ramadhani Kirana Putra. Seperti apa?

”Kita akan melakukan penajaman target. Sebab pada tahun 2022, kemampuan APBD Kota Solok untuk belanja di luar belanja wajib, meningkat hanya sebesar 45,2 persen,” ungkap Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar saat berdiskusi dengan Pemred Padang Ekspres, Revdi Iwan Syaputra, di Balaikota Solok Kamis (15/7) lalu.

Di samping program di atas, sejumlah pembangunan lainnya juga menjadi prioritas. Diantaranya lanjutan pembangunan RSUD Kota Solok, lanjutan pembangunan gedung kantor, lanjutan pembangunan lapangan olah raga Laing dan Tanahgaram, lanjutan optimasi jalan batas kota Selayo-Bandarpandung, pengembangan objek wisata, penataan taman kota, pendidikan gratis 12 tahun dan jaminan kesehatan masyarakat.

Untuk membiayai program diatas, tentu saja dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Namun demikian keterbatasan keuangan daerah bukanlah suatu alasan untuk berkinerja rendah.


Untuk itu, ia menantang masing-masing perangkat daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, agar tidak hanya bertumpu pada pembiayaan APBD. Karena masih banyak sumber pembiayaan lain yang lebih besar seperti APBD Provinsi, APBN maupun kerja sama dengan dunia usaha.

Ia juga mengharapkan semua pihak, baik dari legislatif maupun para kepala perangkat daerah, serta seluruh masyarakat dapat memahami kondisi kemampuan keuangan Pemko Solok. Sehingga pada pembahasan RKPD tahun 2022 ini dapat merumuskan program, dan kegiatan yang sangat prioritas untuk diusulkan dalam APBD 2022.

”Saya harap kegiatan pembangunan yang akan datang dapat dilaksanakan secara lebih fokus, dengan target yang jelas dan dapat direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran pada tahun 2022,” tambahnya.

Saat ini, beberapa pembangunan sudah mulai diproses. Salah satunya, dalam rangka percepatan pembangunan RSUD Kota Solok di Bandapanduang, Pemko Solok mengajukan peluang percepatan pembangunan infrastruktur dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 100 miliar.

Untuk diketahui, PT. SMI merupakan Persero yang ditunjuk sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu-RI untuk menjaga perputaran roda ekonomi di Indonesia melalui penyaluran fasilitas pinjaman PEN Daerah.

Dana yang diajukan itu, nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas rawat inap, USSD dan fasilitas lainnya agar RSUD Kota Solok bisa beroperasi di tahun 2023 mendatang.

Pembangunan RSUD Kota Solok memang menjadi salah satu program pembangunan strategis yang menjadi prioritas Pemko Solok. Sejumlah bangunan sudah rampung, namun belum lengkap untuk dioperasikan sebagai rumah sakit rujukan.

Pihaknya mengajukan peluang percepatan pembangunan infrastruktur dari PT SMI sebesar Rp 100 miliar, sebab saat ini Kota Solok belum memiliki rumah sakit rujukan yang representatif.

Untuk itu, pembangunan RSUD Kota Solok di Bandapanduang perlu dikebut pengerjaannya. Dengan harapan diakhir tahun 2022 RSUD Bandapanduang sudah rampung dibangun dan bisa dinikmati pemanfaatannya oleh seluruh masyarakat Kota Solok.

”Meskipun belum rampung, bangunan rumah sakit sudah dimanfaatkan untuk pusat penanganan Covid-19 di Kota Solok, salah satunya untuk lokasi isolasi mandiri bagi masyarakat yang positif terpapar Covid-19,” katanya.

Selain itu, Pemko Solok juga telah meminta dukungan penuh Pemprov Sumbar untuk kelanjutan pembangunan stadion olahraga kota Solok yang dibangun di kawasan Laing.
Keberadaan stadion memang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Solok, sebab di 2024 mendatang Kota Solok bakal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar.

Dijelaskannya, sepanjang sejarah Porprov, Kota Solok belum pernah menjadi tuan rumah. Salah satu penyebabnya karena belum memiliki stadion yang representatif. Saat ini, Kota Solok telah menyiapkan lahan untuk stadion.

Rencananya, stadion yang akan dibangun di kawasan Laing itu bakal diberi nama salah seorang tokoh pendiri Kota Solok, Marah Adin yang juga merupakan kakek buyut Wagub Sumbar, Audy Joinaldy.

Baca Juga:  Musim Panen, Harga Beras Solok Anjlok

Selama ini, lapangan Merdeka Kota Solok menjadi salah satu tumpuan bagi kota beras untuk menghelat berbagai turnamen olahraga dan kegiatan lainnya, namun tentu kondisinya sangat terbatas.

Keinginan Pemko dan masyarakat Kota Solok untuk menghelat beragam iven olahraga yang lebih bergengsi masih harus tertahan akibat tidak adanya fasilitas lapangan bola atau stadion yang representatif.

”Keberadaan stadion tentu sudah sangat menjadi kebutuhan daerah dan masyarakat kota Solok, tentunya upaya untuk mewujudkan hal tersebut terus kita lakukan, apalagi kita akan jadi tuan rumah Porprov,” tuturnya.

Lalu, terkait pembangunan infrastruktur jalan, Pemko Solok menargetkan penyelesaian pengerjaan jalan lingkar utara. Dalam hal ini Pemko Solok telah mengusulkan ke Kementrian untuk pembiayaan untuk percepatan pembangunan jalan lingkar utara yang telah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu.

Pembangunan jalan lingkar utara yang belum selesai direncanakan saat ini dengan panjang 8,2 kilometer. Menurutnya, jalan lingkar utara ini bertujuan untuk mengalihkan jalur dan mempercepat mobilitas tonase kendaraan berat yang saat ini melalui Kota Solok.

”Diharapkan dari pembangunan jalan lingkar utara ini dapat memicu munculnya kawasan pertumbuhan pembangunan di bagian utara Kota Solok, agar tidak terpusat di bagian selatan saja,” katanya.

Selain pembangunan, Pemko Solok juga sedang mengusahakan penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen. Untuk mencapai angka 1 persen itu bukan tak mungkin, tetapi juga tak mudah. Untuk itu, ASN harus selalu memperbarui sikap dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kota Solok, angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 3,66 persen turun menjadi 3,30 persen pada 2019 dan tahun 2020 menjadi 3,24 persen.
”Angka ini adalah angka kemiskinan terendah kedua di Sumbar setelah Kota Sawahlunto. Ada penurunan yang signifikan, kami optimis,” ujarnya.

Pemko Solok melalui Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), juga memiliki data keluarga miskin yang bersumber dari hasil verifikasi dan validasi langsung ke lapangan terhadap data by name by address.

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasil program pemerintahan yang telah dijalankan. Pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Solok, dimana pada tahun 2019 nilai IPM Kota Solok sebesar 77,07 meningkat 0,4 poin menjadi 77,44 pada tahun 2020.

Dikatakannya, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota Solok adalah dengan upaya memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi melalui mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin.

Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan nonformal, perbaikan pelayaan ke­sehatan bagi ibu hamil pascamelahirkan dan masyarakat miskin serta perbaikan rumah tidak layak huni.

”Saya sangat yakin, dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat akan berdampak pada percepatan pembangunan. Dengan peningkatan pelayanan itu, maka target penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen bisa direalisasikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra yang juga turut hadir dalam silaturahmi dengan Pemred Padang Ekspres mengatakan, masing-masing dinas atau OPD terkait harus mampu berkontribusi positif dalam mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, masing-masing dinas harus mengevaluasi kinerjanya yang telah berlalu sebagai salah satu acuan dalam menjalankan program di masa mendatang. ”Program-program yang sudah berjalan dengan baik, mari kita lanjutkan. Mana yang masih belum optimal, analisa kelemahannya agar tidak terulang lagi ditahun ini,” katanya. (***)