Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur Temui Guspardi Gaus

56

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menerima H. Yohanes dan Darmilis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, Kabupaten Tanahdatar, Haji Yohanes menemui anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di ruang kerjanya, Senin (5/4/2021) menyampaikan klarifikasi atas pernyataan anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumbar tersebut.

Sebelumnya Guspardi Gaus seperti dilansir di media online mengungkapkan keprihatinan dengan ulah mafia tanah. Seperti yang  menimpa tanah ulayat milik keluarga mantan Kepala PPATK Yunus Husein di Nagari Malalo Tanahdatar.

Haji Yohanes didampingi Darmilis, mewakili para pemilik tanah ulayat kurang lebih 60 ha yang disertifikatkan di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan. Mereka membawa sejumlah dokumen terkait legalitas kepemilikan tanah ulayat Nagari Sumpur yang di lokasi tersebut akan dikembangkan kawasan terpadu pendidikan, sarana kesehatan, wisata, olahraga dan sarana umum lainnya oleh Saleh Alwini dan keluarga, seorang anak Nagari Sumpur yang sukses di rantau.

“Kami bukan mafia tanah, Pak. Kami menjalankan semua sesuai prosedur yang diminta BPN. Semua tanah itu sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN Tanahdatar dan seluruh lahan itu berada di dalam kawasan Nagari Sumpur yang sudah ditetapkan negara berdasarkan peta topografi 1896 yang hingga kini masih diakui pemerintah, lewat peta BIG dan peta RTRW 2011-2031,” jelas H Yohanes yang sekaligus mewakili pihak calon investor.

Yohanes pun memaparkan kronologis mulai proses tanah ulayat tersebut disertifikatkan oleh masyarakat Nagari Sumpur hingga adanya keinginan Saleh Alwini dan keluarga untuk berinvestasi di kampungnya itu dengan menggunakan tanah ulayat yang sudah disertifikatkan tersebut.

Guspardi mengaku bahwa pernyataannya di media tersebut menanggapi apa yang dikeluhkan Yunus Husein. Dia hanya menduga, bukan menuduh. Karena menurut politikus kawakan itu, pernyataannya itu juga seiring dengan isu kasus mafia tanah yang dialami Dinno Patti Djalal.

“Saya hanya menduga dan tidak menuduh. Saya sendiri juga tidak tahu faktanya. Lagi pula secara pribadi saya tidak kenal dengan Pak Yunus Husein,” ujar Guspardi Gaus yang juga menyarankan kepada H. Yohanes untuk mengklarifikasinya kepada media massa dengan menyampaikan fakta-fakta yang dimiliki.

Guspardi Gaus pun mendukung masuknya investor ke Sumbar. Tentunya mengikuti prosedur yang ada agar tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat. “Apalagi ini nilainya investasinya mencapai ratusan miliar,” kata Guspardi.

Sebelumnya, kepada wartawan Yohanes sudah menyebutkan bahwa sebenarnya dengan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang status sertifikat tanah 60 ha tersebut, sudah sesuai SOP dan tanah tersebut tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan Yunus Husien, karena semua tanah yang sudah disertifikatkan itu berada di Nagari Sumpur.

“BPN sudah menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah ulayat di Nagari Sumpur itu sudah memenuhi prosedur. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah dengan Yunus Husien,” kata Yohanes.

Yohanes yang juga merupakan putra Nagari Sumpur itu berharap, masalah lahan yang akan digunakan calon investor tersebut dapat diselesaikan dan pihak Pemerintah Kabupaten Tanahdatar segera melanjutkan proses investasi, karena investasi tersebut tidak hanya dinikmati masyarakat Sumpur tetapi juga oleh masyarakat Nagari Malalo.

“Investasi ini tidak saja dinikmati masyarakat Sumpur, tapi juga bagi masyarakat Nagari Malalo dan sekitarnya. Kami akan meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR. Kami juga segera mengirim surat ke Komisi II DPR RI beraudensi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Yohanes. (*)

Previous articleOPPO Enco X, Beri Pengalaman Terbaik bagi Pecinta Teknologi dan Audio
Next articleTak Kurang Rp 150 Miliar, Pasar Bawah segera Direvitalisasi