Bangunan Tak Sesuai RTRW Dipertanyakan, RTRW Pedoman Pembangunan

12
PERTANYAAN FRAKSI: Penyerahan berita acara dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga ranperda.(IST)

Fraksi-fraksi di DPRD Tanahdatar mempertanyakan usaha Pemkab Tanahdatar menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW. Hal itu mencuat saat rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Tanahdatar terhadap tiga ranperda, kemarin.

Pemandangan umum diawali dari Fraksi PPP, kemudian Fraksi Perjuangan Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKS, Nasdem dan PAN oleh masing-masing juru bicaranya (Jubir).

Para Jubir menyampaikan pertanyaan dan saran tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, kemudian Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu.

Fraksi PPP melalui jubirnya Arianto mempertanyakan yang tertuang dalam 9 poin lebih menitikberatkan terhadap Ranperda RTRW 2021-2041.  Dimana salah satu poinnya mempertanyakan bagaimana formulasi yang akan dilakukan Pemkab Tanahdatar dalam melaksanakan dan atau implementasi Ranperda setelah ditetapkan menjadi Perda.

”Bagaimana formulasi pemkab khususnya mengenai bangunan eksisting yang ditengarai menyalahi RTRW dalam hal penataan ataupun peruntukannya. Juga mengenai penanganan keharusan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang semestinya 30% cakupan luas wilayah,” sampai Arianto.

Sementara itu Fraksi Demokrat melalui jubirnya Donna menyampaikan sepakat terhadap Ranperda RTRW Tahun 2021 – 2041 dibahas bersama untuk dijadikan Perda.

“RTRW merupakan pedoman utama untuk percepatan pembangunan di Tanahdatar. Pemetaan wilayah dan penempatan fungsi lahan akan memberikan peluang kepada investor untuk berinvestasi yang nantinya juga berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” kata Donna.

Baca Juga:  Bajak Gratis

Kemudian pokok bahasan Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, Fraksi Gerindra melalui Jubirnya Kamrita menyampaikan, dengan penetapan Perda ini yang merupakan penyesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jelas memberi dampak terhadap potensi pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi.

”Mohon jelaskan, terkait dampak Undang-Undang Cipta Kerja, Fraksi Gerindra perlu mengetahui berapa besarnya kekurangan potensi pendapatan daerah setelah Ranperda ini ditetapkan jadi Perda,” sampai Kamrita.

Mengenai Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, beberapa fraksi mempertanyakan efisiensi dan kegunaan penambahan atau pemisahan perangkat daerah.

“Berdasarkan nota penjelasan Bupati tentang Penambahan atau pemisahan OPD yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, kami tanyakan apa saja motivasi pemerintah daerah karena dalam penyampaian sebelumnya belum terlihat data potensi pendapatan daerah,” ujar jubir Fraksi Nasdem Khairul Abdi.

Ketua DPRD Tanahdatar Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra dan turut dihadiri Bupati Eka Putra, memimpin rapat paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Tanahdatar terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu.

Sebelum ditutup, pimpinan sidang rapat paripurna Ronny Mulyadi menyampaikan sidang akan dilanjutkan Rabu guna mendengarkan jawaban bupati atas pemandangan fraksi yang ada di DPRD. (stg)