Masyarakat Sumpur-Padang Laweh Malalo Berdamai

15
Penandatanganan pernyataan perdamaian oleh Wali Nagari Padanglaweh, Wali Nagari Guguak Malalo, Wali Nagari Sumpur, Ketua KAN, Ketua BPRN, Ketua Pemuda ketiga nagari. (IST)

Setelah sempat memanas dan terlibat bentrok, akhirnya warga Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur sepakat mengakhiri kisruh yang terjadi beberapa hari terakhir. Kesepakatan damai itu digelar di Mapolres Padangpanjang, Selasa (13/10) malam.

Mereka saling bersalaman dan bermaafan. Kedua kelompok masyarakat yang tidak hanya berdekatan secara wilayah namun juga secara kekerabatan dan kekeluargaan ini menandatangani kesepakatan perdamaian.

Walaupun sempat terjadi adu argumen namun kedua belah pihak datang dengan itikad yang sama untuk berdamai demi kemaslahatan bersama. Kesepakatan damai akhirnya bisa ditandatangani tanpa ada rasa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Pernyataan perdamaian itu ditandangani Wali Nagari Padang Laweh, Wali Nagari Guguak Malalo, Wali Nagari Sumpur, Ketua KAN, Ketua BPRN, Ketua Pemuda ketiga nagari. Ikut bertanda-tangan Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Nazwir, Kapolres Padangpanjang AKBP Apri Wibowo, Dandim 0307 Tanahdatar Letkol Inf. Wisyuda Utama dan perwakilan Pemkab Tanahdatar.

Di antaranya Kadis PMPTSP dan Naker Zarratul Khairi, Kepala Kesbang Irwan, Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Herison dan Camat Batipuh Selatan Herru Rachman.

“Pada malam ini, Selasa (13/10), kita baru saja menyelesaikan perdamaian antara masyarakat Sumpur dan masyarakat Malalo Tigo Jurai, Alhamdulillah berkat ridha Allah SWT dan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres Padangpanjang beserta jajaran, Dandim 0307/TD beserta jajaran dan berdasar imbauan dan arahan pimpinan Bupati Tanahdatar dan dukungan dari Kepala Kesbangpol Sumbar, Alhamdulillah segala sesuatu miskomunikasi yang sudah terjadi selama beberapa hari ini telah dapat dilakukan perdamaian dengan sebaik-baiknya di Mapolres Padangpanjang. Syukur Alhamdulillah, semua merasa bersaudara dan kembali dengan rasa suka dan senang, tanpa ada rasa kecemasan apalagi rasa konflik,” tutur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Irwan.

Baca Juga:  Infrastruktur Jalan Rusak, Mahasiswa Berunjuk Rasa

Ia meyampaikan agar kesepakatan damai itu juga disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat kedua belah pihak. Memuat 3 poin penting, pertama, konflik yang terjadi bukanlah konflik antar nagari, melainkan konflik kepemilikan tanah yang telah disertifikatkan yang digugat dan saat ini dalam proses di Pengadilan Negeri Padangpanjang.

Kedua, masyarakat Nagari Sumpur dan Malalo Tigo Jurai bersepakat untuk bersama-sama menjaga lokasi seluas 60 ha dan lahan yang disengketakan dengan investor dari tindakan yang akan menimbulkan konflik dan perselisihan.

Ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif. Sepakat saling menahan diri serta tidak akan melakukan aksi-aksi di wilayah yang bersengketa sehingga menimbulkan potensi konflik. ”Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini maka yang melanggar bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (stg)