Proyek pengerjaan pembangunan Lapangan Cindua Mato (LCM) Batusangkar senilai Rp 12 triliun mangkrak. Bahkan, sesuai data awal yang diketahui proyek yang dikerjakan PT MPN sampai saat ini belum selesai dan diserahkan kembali ke pemerintah kabupaten.
Menanggapi isu atau informasi berkembang di tengah masyarakat tentang kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato Batusangkar itu, Bupati Tanahdatar Eka Putra mengunjungi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Barat (BPPWS) guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Dalam kunjungannya, Rabu (26/1) ke Kantor BPPWS di Padang, bupati bersama rombongan disambut Kepala BPPWS Kusworo Darpito bersama jajarannya. Dikatakan Eka, kedatangannya bersama OPD terkait untuk memastikan kelanjutan berbagai pembangunan yang dilaksanakan di Tanahdatar yang dilaksanakan dan menjadi wewenang BPPWS.
“Sengaja kami berkunjung agar pertanyaan masyarakat Tanahdatar terhadap kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato bisa terjawab,” ujarnya.
Ditambahkan Eka, meskipun pembangunan LCM menjadi tanggungjawab BPPWS, namun tentunya masyarakat bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Tanahdatar. “Karena pertanyaan masyarakat itu, maka kewajiban kami untuk mencari jawaban agar masyarakat tahu dan mengerti yang sebenarnya,” kata Eka.
Selanjutnya Eka berharap BPPWS di tahun anggaran 2022 ini bisa menyelesaikan sisa pembangunan LCM Batusangkar ini.
“Tentu, melihat kondisi dan tahun anggaran pelaksanaan telah berakhir, tentunya pihak BPPWS mengambil tindakan tegas, seperti memutus kontrak sampai mem-black list kan perusahaan ini, besar harapan kami LCM Batusangkar bisa diselesaikan di tahun ini, karena LCM merupakan kebanggaan masyarakat Tanahdatar, dan menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat seperti shalat lebaran, kegiatan olahraga sampai lokasi rekreasi,” sampainya.
Kemudian Bupati Eka juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan pembangunan di Nagari Tuo Pariangan. “Alhamdulillah, terima kasih atas pelaksanaan pembangunan di Pariangan sudah selesai sesuai jadwal, semoga tahun ini kembali dilanjutkan pembangunan di titik lainnya,” ucapnya.
Kemudian bupati juga menyampaikan, pemerintah daerah sedang giat berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa potensi yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan.
“Peningkatan PAD menjadikan kita tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, karena itu kita telah lakukan langkah strategis untuk menuju ke arah situ, seperti mengubah Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sehingga potensi PAD dari aset sampai pajak bisa terkelola maksimal, dan pengusulan ini telah sampai dan menunggu persetujuan DPRD,” tukas Eka.
Sementara itu Kepala BPPWS Kusworo Darpito mengungkapkan, terkait pembangunan LCM, pihaknya telah mengambil langkah tegas mengatasi permasalahan yang ada.
“Kita telah memutus kontrak rekanan karena tidak mampu menyelesaikan kontrak sesuai perjanjian. Dimana sampai saat ini baru mencapai 93,2% selesai,” katanya.
Untuk sisanya, sebut Kusworo, pihak BPPWS akan dilanjutkan di tahun 2022. “Kita akan lakukan beberapa langkah teknis dulu dalam beberapa waktu ke depan, selepas itu baru kita ajukan anggaran yang diperkirakan membutuhkan Rp 1 miliar lagi. Sekiranya disetujui, Insya Allah LCM di tahun 2022 ini selesai,” ujarnya.
Sebagai tindaklanjut dan keseriusan, katanya lagi, tim BPPWS akan turun ke lapangan untuk meninjau lokasi pembangunan di Tanahdatar dibawah wewenang dan tanggungjawabnya, termasuk LCM. “Insya Allah, di tengah keterbatasan anggaran, BPPWS akan lakukan langkah maksimal, terutama dalam menyelesaikan pembangunan LCM,” sebut Kusworo.(stg)
