
Penulis : Rizal - Dosen UIN MY Batusangkar/Peneliti Heezba Networks
PADEK.JAWAPOS.COM - Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren sangat positif dan layak diapresiasi. Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan ekonomi nasional maupun daerah, UUS Bank Nagari mampu mencatatkan pertumbuhan yang solid pada seluruh indikator utama. Total aset mencapai Rp 6,49 triliun atau tumbuh 6,28%, pembiayaan meningkat menjadi Rp 4,63 triliun (tumbuh 14,66%), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp 4,91 triliun. Dari sisi profitabilitas, laba mencapai Rp 224,62 miliar dengan pertumbuhan 15,43%. Pangsa pasar sebesar 47,97% di Sumatera Barat menegaskan posisi Bank Nagari sebagai market leader perbankan syariah regional (Rozalinda: Padek, 10 April 2026).
Rozalinda menilai kekuatan Bank Nagari Syariah ada pada sinergi ekosistem, inovasi layanan, dan dukungan pemerintah daerah. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah posisi sebagai pemimpin pasar juga berarti unggul dalam menjalankan nilai maqacid syariah dan pengelolaan risiko yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat? Selama ini, keberhasilan bank lebih sering diukur dari aset, pembiayaan, DPK, dan laba. Risiko pun banyak dilihat dari sisi keuangan saja.
Padahal, dalam ekonomi Islam, yanglebih utama adalah sejauh mana aktivitas tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Di sinilah terlihat adanya kesenjangan antara kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan tujuan kemaslahatan.
Dalam perspektif maqacid syariah, tujuan utama sistem keuangan bukan sekadar stabilitas dan profitabilitas, tetapi perlindungan dan pengembangan lima dimensi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, dalam kerangka manajemen risiko modern seperti ISO 31000:2018, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Jika tujuan bank syariah adalah maqacid, maka risiko terbesar bukan hanya kegagalan finansial, tetapi kegagalan dalam menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan.
Dengan demikian, integrasi maqacid dan manajemen risiko melahirkan konsep maqacid-based risk management, yaitu pendekatan yang melihat risiko sebagai potensi kegagalan dalam mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks ini, bank syariah dapat mengalami apa yang disebut sebagai risk of formal compliance failure-yakni kondisi di mana institusi terlihat sehat secara keuangan dan patuh secara regulasi, tetapi secara substantif gagal mencapai tujuan syariah.
Dalam praktik UUS Bank Nagari, terdapat beberapa dimensi risiko strategis yang perlu dibaca melalui lensa maqacid. Pertama, risiko pembiayaan non-produktif.
Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi perlu diuji apakah benar mendorong sektor riil dan UMKM atau justru memperbesar konsumsi. Secara analitik, pembiayaan konsumtif tidak menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan karena tidak menciptakan income generating capacity, melainkan hanya menggeser konsumsi masa depan ke masa kini tanpa menambah nilai ekonomi. Akibatnya, nasabah menanggung kewajiban pembayaran tanpa peningkatan pendapatan, sehingga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan daya tahan finansial (financial resilience) dan meningkatkan risiko ketergantungan utang.
Dalam perspektif maqacid, kondisi ini melemahkan %if“ al-maal (perlindungan harta) dan berpotensi mengganggu %if“ al-nafs (kesejahteraan hidup), karena kesejahteraan yang terbentuk bersifat semu, tidak produktif, dan tidak berkelanjutan.
Kedua, risiko struktur akad dan pricing. Praktik murâba%ah berbasis wakalah, jika tidak dikelola secara substansial, berpotensi mendekati karakter pembiayaan konvensional. Secara akademik, hal ini terjadi karena fungsi utama akad jual beli - yakni perpindahan kepemilikan riil atas barang - menjadi tereduksi, sementara yang dominan justru hubungan utang-piutang dengan margin yang telah ditentukan di awal. Ketika bank tidak benar-benar menanggung risiko kepemilikan (ownership risk), maka mekanisme tersebut cenderung bergeser dari risk sharing menuju risk transfer, yang dalam literatur ekonomi Islam dianggap melemahkan keadilan kontraktual. Akibatnya, pricing tidak lagi merefleksikan nilai riil transaksi, tetapi lebih menyerupai biaya dana seperti dalam sistem bunga.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




