Penulis : Rizal - Dosen UIN MY Batusangkar/Peneliti Heezba Networks
Industri perbankan syariah sebenarnya tidak kekurangan regulasi, fatwa, maupun instrumen pengawasan. Persoalan utamanya justru terletak pada jarak antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif.
Banyak bank syariah terlihat patuh secara formal, tetapi nilai dan prinsip syariah belum sepenuhnya hidup dalam budaya organisasi serta praktik operasional sehari-hari.
Kepatuhan administratif relatif mudah dipenuhi karena bersifat terukur dan terdokumentasi. Akad tersedia, opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperoleh, laporan kepatuhan dibuat rutin, dan audit dapat memeriksa kelengkapan dokumen. Dari sisi institusi, bank tampak telah menjalankan prinsip syariah dengan benar.
Namun kepatuhan substantif menuntut sesuatu yang lebih mendasar. Persoalannya bukan sekadar akad tersedia, tetapi apakah akad benar-benar dipahami, dijelaskan, dan dijalankan sesuai prinsip syariah.
Di banyak bank syariah, akad sering kali hanya menjadi formalitas administratif. Nasabah menandatangani dokumen tanpa memahami substansi transaksi, perbedaannya dengan kredit konvensional, maupun hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.
Di titik inilah syariah sering berhenti di atas kertas. Ia hadir dalam formulir, prosedur, dan dokumen, tetapi belum sepenuhnya menjadi perilaku organisasi dan dasar pengambilan keputusan operasional.
Masalah menjadi lebih kompleks ketika orientasi bisnis dan orientasi kepatuhan berjalan pada ritme berbeda. Unit bisnis dibebani target pembiayaan, pertumbuhan laba, dan ekspansi pasar, sementara DPS bertugas menjaga norma serta prinsip syariah.
Ketika dua orientasi ini tidak terintegrasi, lahirlah apa yang bisa disebut sebagai compliance paradox: bank tampak syariah secara formal, tetapi belum tentu substantif.
Selama ini DPS sering diposisikan sebagai simbol utama kesyariahan bank. Keberadaan DPS dianggap cukup untuk memastikan seluruh aktivitas bank telah sesuai prinsip syariah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
