Penulis : Rifka Abadi - Wakil Ketua MUI Kota Padang
Pembangunan infrastruktur salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun jalan yang baik agar memperlancar distribusi barang, membangun bandara untuk membuka akses wilayah, membangun rumah sakit untuk meningkatkan layanan kesehatan, dan membangun kampus agar bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, dari mana pemerintah memperoleh dana untuk membangun berbagai infrastruktur tersebut?
Selain bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, pemerintah memiliki berbagai instrumen pembiayaan untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan. Salah satu instrumen yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan istilah Sukuk Negara.
Bagi sebagian masyarakat, SBSN masih dianggap sebagai istilah yang rumit dan hanya dipahami oleh kalangan perbankan atau pelaku pasar keuangan. Padahal sesungguhnya konsep SBSN sangat sederhana. SBSN adalah instrumen yang memungkinkan masyarakat dan investor berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika dianalogikan secara sederhana, SBSN adalah bentuk gotong royong modern.
Masyarakat, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga investor global menempatkan dananya pada Sukuk Negara. Dana tersebut kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan berbagai proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai imbalannya, investor memperoleh keuntungan yang telah disepakati sesuai prinsip syariah, sementara pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan yang aman dan terencana.
Yang membedakan SBSN dengan instrumen utang konvensional adalah pendekatan yang digunakan. Pada Surat Utang Negara (SUN), hubungan yang terjadi adalah hubungan pinjam meminjam dengan tambahan pembayaran dari peminjam berupa bunga. Sedangkan pada SBSN, transaksi dibangun berdasarkan akad syariah yang didukung oleh aset atau proyek yang menjadi dasar penerbitannya (underlying asset). Oleh karena itu, SBSN menjadi pilihan yang sesuai bagi investor yang menginginkan instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah.
Dalam praktiknya, skema SBSN cukup mudah dipahami. Pemerintah terlebih dahulu menetapkan proyek-proyek yang akan dibiayai, seperti pembangunan jalan nasional, jalur kereta api, kampus perguruan tinggi keagamaan, rumah sakit, asrama haji, bendungan, maupun fasilitas publik lainnya. Setelah itu pemerintah menerbitkan SBSN yang dibeli oleh investor. Dana hasil penerbitan tersebut masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai proyek yang telah direncanakan. Selama masa investasi, pemerintah memberikan imbal hasil kepada investor dan pada saat jatuh tempo mengembalikan pokok investasi tersebut.
Melalui mekanisme tersebut, SBSN bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan dana masyarakat dengan pembangunan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sejak pertama kali digunakan untuk pembiayaan proyek pada tahun 2013 lalu, SBSN telah membiayai ribuan proyek di berbagai daerah. Banyak gedung perguruan tinggi Islam negeri yang berdiri melalui pembiayaan SBSN. Berbagai asrama haji modern yang saat ini digunakan jamaah juga merupakan hasil pembiayaan SBSN. Demikian pula pembangunan jalur kereta api, jembatan, bendungan, rumah sakit, madrasah, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Bagi masyarakat Sumatera Barat, keberadaan SBSN sebenarnya tidaklah asing. Banyak fasilitas pendidikan keagamaan, gedung, dan berbagai infrastruktur pemerintah yang pembangunannya menggunakan skema pembiayaan SBSN. Artinya, dana yang dihimpun melalui instrumen syariah telah kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas yang meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
