Bupati Tanahdatar Paparkan Data Lengkap Dampak Bencana, Mendagri Janji Tindaklanjuti Segera

Rakor digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Indojolito Batusangkar dan dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Bupati Eka Putra menyebut terdapat 6 unit sarana pemerintahan yang terdampak, terdiri dari 4 kantor Wali Nagari, 1 kantor Wali Jorong, dan 1 kantor cabang Perumda PDAM.

Meski demikian, urusan pemerintahan tetap berjalan, meski belum normal. "Urusan Pemerintahan saat ini tetap bisa berjalan lancar walaupun masih belum normal seperti biasa," ujar Eka Putra.

Layanan Publik dan Infrastruktur Terdampak

Bupati juga memaparkan kondisi fasilitas publik dan infrastruktur, yakni fasilitas kesehatan berupa 1 Puskesmas; Pendidikan sebanyak 5 SD, 3 SMP, 5 PAUD, 2 TK, 3 Pondok Pesantren; sektor UMKM dan pariwisata sebanyak 145 UMKM, 5 objek wisata, 3 Home Stay.

Sementara itu untuk akses jalan sebanyak 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari/desa, 1 ruas jalan provinsi, dan 1 ruas jalan nasional.

"Ini semua tentu butuh dukungan dari pemerintah pusat," tambah Eka Putra.

Dampak Ekonomi pada UMKM dan Pariwisata

Bupati juga menyampaikan dampak bencana terhadap ekonomi akibat terhentinya aktivitas objek wisata dan UMKM. Sedangkan kewajiban membayar angsuran pinjaman tetap berjalan.

"Kepada pak Mendagri, kami mohon solusi bagi pelaku UMKM dan juga pelaku objek wisata yang terdampak bagaimana mengatasi persoalan angsuran pinjaman ini," kata Eka Putra.

Mendagri Pastikan Penanganan Terpadu

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, seluruh data yang disampaikan Bupati menjadi catatan penting dan akan dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata.

"Kabupaten Tanahdatar memang menjadi salah satu perhatian utama kita dalam bencana ini. Apa yang pak Bupati sampaikan menjadi catatan, kita akan ajak Kementerian Pariwisata dan kementerian lainnya bersama-sama mengatasi hal itu," ujar Tito.

Tito menekankan pentingnya kesiapan dan kevalidan data agar langkah strategis penanganan dapat segera dilakukan.

"Saya minta kabupaten kota yang terdampak, segera sampaikan data-data tentang ini dengan lengkap dan valid, sehingga kita lakukan langkah penanganan selanjunya," pungkasnya.

Upaya Pemulihan Pemerintahan dan Masyarakat

Rakor ini menekankan pentingnya koordinasi pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pasca bencana di Sumatera Barat.

Kabupaten Tanahdatar menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah pusat untuk mendukung layanan publik dan ekonomi terdampak bencana.(*)