Tata Kelola Aset, PLN Target 2023 Seluruh Aset Sudah Bersertifikat

Konferensi pers usai Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Sumbar, di Hotel Grand Zuri, Padang, Selasa (24/11/2020). (IST)

Guna menertibkan aset-aset yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, PT PLN (Persero) mendorong agar aset-aset tersebut disertifikasi. Selain untuk menghindari konflik, sertifikasi aset ini dilakukan dalam rangka tata kelola aset oleh PLN.

PLN kemudian menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong agar sertifikasi aset ini dapat dilakukan dengan cepat. PLN menargetkan tahun 2023 mendatang, seluruh aset-aset miliknya dapat disertifikatkan.

“Kami menargetkan tahun 2023 nanti semua aset milik PLN tersertifikasi. Karena itu kami butuh dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, KPK dan juga Pemerintah daerah,” ungkap Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Sumbar, di Hotel Grand Zuri, Padang, Selasa (24/11/2020).

Dalam rapat koordinasi ini juga diserahkan 2.045 persil tanah yang merupakan aset milik PLN di Provinsi Sumbar yang telah disertifikatkan. Zulkifli berharap, kerjasama dengan beberapa lembaga negara ini, dapat mendorong agar pengelolaan aset PLN berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan tata kelola aset yang baik pula.

Ia menyebut, sampai saat ini total aset PLN yang sudah disertifikasi di seluruh Indonesia mencapai 10 ribu persil dengan nilai mencapai Rp 4,5 triliun. Kendati demikian, diakui Zulkifli, PLN masih memiliki tugas yang berat. Karena hampir sebagian besar aset-aset tersebut sampai saat ini jumlahnya masih banyak yang belum disertifikatkan.

Dimana katanya, dari 93 ribu persil tanah milik PLN di seluruh Indonesia, baru sekitar 30 persen lebih yang sudah disertifikatkan. Artinya masih ada sebagian besar lagi tanah-tanah yang menjadi aset PLN belum disertifikatkan. Jika ini dibiarkan, maka menurutnya ini akan bisa memicu terjadinya konflik dengan pihak ketiga yang saat ini menguasai aset tersebut.
“Jumlah yang belum disertifikatkan itu masih banyak jika dibandingkan dengan yang sudah disertifikatkan. Hampir 60 persen lebih yang belum diserfitikatkan dari jumlah seluruhnya sebanyak 93 ribu persil,” tutur Zulkifli.

Dengan adanya kerjasama ini, Zulkifli mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI yang telah membantu PLN dalam proses sertifikasi aset tersebut. “Kami apresiasi tata kelola yang baik dalam mensertifikasi aset PLN oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI,” tuturnya.

Baca Juga:  Tak Kurang Rp 150 Miliar, Pasar Bawah segera Direvitalisasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Sofyan Djalil menyambut baik kerja sama tersebut. Sofyan mendukung tata kelola yang dilakukan PT PLN (Persero) terhadap seluruh aset-asetnya.

Menurutnya, semua aset harus ada kepastian hukum. Sebab, ketika aset tersebut sudah bersertifikat, maka akan terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa dengan pihak lain.

Sofyan tak menampik, beberapa aset milik pemerintah, hilang dikarenakan buruknya tata kelola aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI katanya menargetkan seluruh aset milik pemerintah dan masyarakat disertifikasi ke depan.

“Presiden Jokowi mendorong agar semua tanah masyarakat punya sertifikat. Kami menargetkan tahun 2024 semua tanah pemda dan masyarakat bisa bersertifikat, minimal sudah terdaftar,” jelasnya.

Menurutnya, sertifikasi ini penting agar dapat meminimalisir sengketa yang terjadi dikarenakan persoalan kepemilikan yang sah dari aset atau tanah tersebut. “Banyak manfaat yang bisa didapat oleh pemda dan masyarakat (sertifikasi, red). Ini juga bertujuan untuk meminimalisir persoalan dan campur tangan mafia tanah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar sepakat bahwa pengelolaan aset harus dilakukan dengan baik sehingga tercipta tata kelola aset yang baik di Indonesia. KPK mendorong penataan aset dan mendukung program pemerintah melegalkan 1 juta aset hingga tahun 2024.

Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapat ketika aset-aset tersebut sudah disertifikatkan. Terutama dalam pengoptimalan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). “Termasuk penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikasi terhadap seluruh aset dan tanah yang ada di Provinsi Sumbar. Kendati kearifan lokal di Sumbar yang cukup menyulitkan proses sertifikasi disebabkan tanah-tanah di Sumbar hampir sebagian besar berbentuk tanah ulayat, namun Irwan optimistis untuk mendorong tata kelola aset ini agar lebih banyak lagi aset atau tanah yang dapat disertifikatkan di Sumbar. “Kalaupun target untuk tahun ini tidak semuanya yang selesai, tidak apa-apa. Tahun depan bisa kita lanjutkan,” ujarnya. (bis)

Previous articleBelajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19
Next articleDebat Pilgub: Mahyeldi – Audy Saling Mengisi dan Melengkapi