Tekanan Ekonomi masih Berat, Butuh Skala Prioritas

Proses pengerjaan hotel berbintang terus digenjot di Jalan A Yani Padang. Meski ekonomi Sumbar diyakini belum sepenuhnya pulih tahun ini, namun geliat ekonomi hampir dipastikan lebih baik dibandingkan tahun lalu. (IST)

Tugas berat jelas harus disandang gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota yang belum sebulan dilantik. Memimpin Sumbar di tengah pandemi yang belum berakhir, jelas mudah.

Apalagi bagi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Lebih-lebih hampir semua sektor kehidupan terdampak. Lantas, bagaimana mengurai persoalan ekonomi Sumbar agar kembali bangkit dan berlari kencang?

Data BPS Sumbar yang dirilis Februari 2021 lalu menunjukkan bahwa perekonomian Sumbar awal-awal tahun 2021 ini diyakini masih terasa berat. Selain masa pandemi Covid-19 belum berakhir, ditambah lagi pergerakan ekonomi yang mengandalkan APBD belum bisa berputar.

Mengingat, pencairan anggaran di daerah membutuhkan waktu. Konsumsi masyarakat yang diharapkan bisa ikut berkontribusi, sejauh ini juga belum bisa bergerak baik akibat daya beli masyarakat belum pulih.

Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumbar, Hefinanur meyakini, besar kemungkinan ekonomi daerah berangsur bergerak pada triwulan 2, 3, dan puncaknya pada triwulan 4.

Namun, tahun ini perekonomian daerah belum bisa pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. ”Tapi, harapannya tidak lagi terkontraksi atau minus,” ucap dia, baru-baru ini. Pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2020 ditutup dengan angka -1,60.

Anjloknya ekonomi Sumbar akibat pandemi Covid-19, juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di provinsi ini. Di mana, jumlah penduduk miskin naik dari 344.023 orang pada Maret 2020, menjadi 364.079 pada September 2020. Jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dibanding perkotaan, yakni 223.047 orang di pedesaan dan 141.031 orang di perkotaan.

Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Wahyu Purnama A mengakui bahwa dampak pandemi korona masih mewarnai pergerakan ekonomi Sumbar tahun ini. Namun, dia meyakini tidak terlalu berat dibandingkan tahun lalu.

”Penurunan kinerja perekonomian global maupun nasional tahun lalu, berdampak pada perekonomian Sumbar. Perlambatan sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta kontraksi net ekspor. Perlambatan konsumsi di pengaruhi oleh menurunnya pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan lapangan usaha, tambah dia, permintaan domestik yang melemah mengakibatkan perlambatan sektor usaha secara keseluruhan terutama lapangan usaha (LU) perdagangan, LU transportasi, serta LU industri pengolahan.

”Aktivitas Meeting, Incentive, Convention , Exhibition (MICE) dan kunjungan wisatawan nusantara, serta wisatawan mancanegara juga menurun pada tahun 2020. Sehingga, mengakibatkan penurunan kinerja LU perdagangan dan transportasi,” tukasnya.

Tak hanya itu, penurunan kondisi ketenagakerjaan juga dirasakan akibat pandemi Covid-19. Sampai data Agustus 2020, angka pengangguran Sumbar tercatat meningkat sebanyak 46,26 ribu orang.

”Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,884, atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,384. Peningkatan TPT tersebut terjadi seiring dengan mewabahnya Covid-19 mulai akhir triwulan I 2020 yang mengakibatkan beberapa pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja,” paparnya.

Untuk tahun ini, Wahyu meyakini perekonomian Sumbar termasuk triwulan I 2021 ini, diprakirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan IV 2020. ”Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diprakirakan bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan normalisasi permintaan pascapenerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dan penyesuaian perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi,” katanya.

Menurut Wahyu, sebagian besar lapangan usaha (LU) di Sumbar khususnya sektor perdagangan, transportasi dan pertanian, diprakirakan juga akan membaik seiring mulai meredanya dampak pandemi Covid-19 pada triwulan I 2021.

”Secara keseluruhan, perekonomian Sumbar diprakirakan meningkat di tahun ini. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global maupun domestik seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan,” ujar Wahyu.

Peningkatan kinerja perekonomian global maupun nasional, tambah dia, ikut berdampak pada perekonomian Sumbar. Peningkatan sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor.

”Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama LU pertanian, LU perdagangan, serta LU transportasi. Kunjungan wisnus dan wisman diprakirakan mulai membaik pada tahun 2021 dan mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan dan transportasi,” terangnya.

Di samping itu, aktivitas Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) diprakirakan akan lebih tinggi pada tahun 2021 ini juga turut mendorong kenaikan permintaan secara umum. ”Pada triwulan I tahun 2021, laju Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan melambat dibandingkan prakiraan inflasi pada triwulan IV 2020,” bebernya.

Perlambatan tekanan inflasi diperkirakan didorong oleh normalisasi permintaan pasca HBKN Natal dan tahun baru. Selain itu, faktor base year effect turut menahan laju inflasi tahunan triwulan I 2021 seiring dengan relatif tingginya inflasi triwulan yang sama tahun sebelumnya.

”Untuk keseluruhan tahun 2021, tekanan inflasi Sumbar diprakirakan meningkat dibandingkan tahun 2020. Permintaan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat, diperkirakan akan mendorong inflasi tahun 2021,” ungkapnya.

Untuk realisasi pendapatan dan belanja Sumbar hingga triwulan Ill 2020, tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 akibat adanya realokasi untuk penanganan dampak Covid-19. Realisasi pendapatan pada triwulan III 2020 terutama didorong peningkatan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

”Realisasi pendapatan secara persentase pada triwulan III 2020 mencapai 82,67 atau sen lai Rp 5,24 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2019 yang sebesar 66,0396. Realisasi belanja secara persentase pada triwulan III 2020 mencapai 69,4296 atau senilai Rp 4,63 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2019 yang sebesar 48,4256,” paparnya.

Selain itu, kesejahteraan petani tercatat meningkat pada triwulan III 2020. Nilai tukar petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan III 2020 dibandingkan dengan triwulan II 2020. Secara rata-rata, NTP Sumbar pada triwulan III 2020 sebesar 98,39, meningkat dibandingkan NTP triwulan II 2020 sebesar 98,44.

Baca Juga:  Lantik Ketua Forkomawa LLDIKTI Wilayah X, Prof. Herri Ucapkan Selamat

”Peningkatan NTP ini didorong oleh adanya peningkatan indeks yang diterima petani khususnya subkelompok perkebunan rakyat dan peternakan. Kondisi tersebut terjadi seiring perbaikan harga CPO dan karet dunia mendorong harga TBS dan karet,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Hansastri juga meyakini bahwa perekonomian Sumbar tahun ini belum bisa sepenuhnya bangkit. Salah satu penyebabnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbar tergolong . ”50 persen berasal dari PAD kita, dan 50 persen dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Nah dana perimbangan itu kan turun dan PAD kita juga turun, sehingga untuk pembangunan sudah sempit sumber dananya itu,” katanya kepada Padang Ekspres, baru-baru ini.

Untuk itu, Hansastri menekankan, pihaknya bakal memprioritaskan sejumlah sektor agar pembangunan Sumbar bisa kembali bangkit. Pertama, sektor pertanian. ”Minimal 10 persen dari APBD itu ke sektor pertanian. Mencakup tanaman pangan, padi, jagung, palawija, dan sebagainya. Kemudian perkembunan, seperti sawit, cokelat, dan sebagainya,” paparnya.

”Selanjutnya peternakan, sapi, kambing, unggas. Lalu perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Kemudian juga pengolahan hasil pangan,” sambung Hansastri. Sektor kedua yang menjadi prioritas adalah pariwisata. Diharapkan ada destinasi wisata unggulan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar. Untuk itu, pemkab atau pemko mesti bergerak melakukan pembenahan pariwisata.

Di sektor pariwisata ini, menurutnya, tidak lagi harus mengutamakan wisatawan dari mancanegara. Namun, lebih bagus fokus ke wisatawan domestik. Pasalnya, kunjungan wisatawan mancanegara saat ini, tidak bisa diharapkan.

”Kalau wisatawan luar sudah susah sekarang karena mereka tidak bisa terbang ke luar dan kita juga tidak bisa menerima mereka. Jadi, fokuskan saja ke wisatawan domestik. Jumlah penduduk Indonesia ratusan juta, kalau bisa dibawa ke Sumbar sudah melimpah juga itu uangnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, sektor infrastruktur. Agar sektor infrastruktur ini bisa berjalan dengan APBD Sumbar kecil sementara dana yang dibutuhkan besar, maka menurut Hansastri, harus banyak melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk meminta bantuan dana.

Kendati demikian, sambungnya, langkah ini sudah mulai dilakukan. Pihaknya bersama Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy bakal ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di Sumbar.

”Sebelumnya, kita sudah usulkan ada sembilan. Salah satunya pembangunan Trans Mentawai yang alokasinya sebesar Rp 700 miliar. Lalu, Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat. Itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sudah ada alokasinya Rp 800 miliar. Cuma, kita terus mengawal aja setiap tahun supaya tetap masuk dan tidak dialihkan ke yang lain,” terangnya.

Lebih lanjut Hansastri menyebut, yang juga harus menjadi fokus di sektor infrastruktur ini adalah pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Pasalnya, tol ini masuk dalam proyek strategis nasional.

”Jika tol ini rampung, sangat berdampak besar pada kemajuan perekonomian dan pembangunan Sumbar. Seandainya tol ini sudah selesai dan beroperasi, harusnya sekarang sudah banyak mengalir uang ke daerah kita,” pungkas Hansastri.

Bikin Sejumlah Terobosan
Sementara, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak segenap unsur dan golongan saling bersinergi dalam pemulihan ekonomi Sumbar ini. Berdasarkan rumusan tim pakar perumus RPJMD, menurut dia, terdapat tida target utama yang ingin dicapai, yakni peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Target tersebut akan dicapai lewat misi pendukung, di antaranya peningkatkan sumber daya manusia (SDM), pengembangan pola ekonomi kreatif serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih.

Makanya, ke depan pemprov tidak hanya fokus pada kerja tapi juga kinerja guna mencapai hasil maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik. Beberapa program yang akan menjadi prioritas, menurut Mahyeldi, di antaranya menyediakan kuota minimal 20 persen di SMA dan SMK bagi siswa yang tidak mampu. Termasuk, biaya penelitian dan pendidikan lainnya bagi mahasiswa dan dosen.

Dia berencana akan mengalokasikan 10 persen dari anggaran provinsi setiap tahunnya untuk pengembangan pertanian, dan menciptakan 1.000 milenial di bidang pertanian. Menurutnya, saat pandemi hanya sektor pertanian yang terus menggeliat. Untuk itu, dia mengajak semua unsur bisa mengambil peran agar terjadi percepatan pembangunan Sumbar dan merapatkan barisan untuk bersinergi dengan semua pihak.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar juga sudah melakukan rapat koordinasi rencana pembangunan dengan bupati dan wali kota se-Sumbar. Dalam rakor itu sinkronisasi pembangunan pemprov, kabupaten kota sudah sangat mendesak. Penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM dan juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM di Sumbar jumlahnya lebih kurang 590 ribu.

Mahyeldi juga menekankan komitmen Pemprov Sumbar terhadap pengembangkan industri pariwisata, khususnya membangkitkan sektor ini pascapandemi. Pemprov, ujarnya, juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar yang selama ini sudah tertuang dalam RPJM. Dirinya bersama Wagub Sumbar Audy, segera melakukan penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM dan mempermudah akses permodalan usaha bagi UMKM di Sumbar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi menekankan, Pemprov Sumbar siap mendorong meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah, serta ekonomi berbasis digital. “Yaitu, membangun Sumbar berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, baik perkotaan maupun perdesaan akibat Covid-19,” ucap Audy.

Lalu, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. ”Kita di Sumbar adalah provinsi yang berdasarkan agrikultur, bukan manufaktur. Kita sangat bergantung kebutuhan pertanian,” imbuhnya. (r/i/wni)

Previous articlePanen Raya Tiba, Andre Rosiade Minta Bulog Beli Beras Petani
Next articleTol Padang-Pekanbaru Harus jadi Fokus