Terkait Kasus Hukum Bupati, Masyarakat Beri Dukungan lewat Petisi

Seribuan orang masyarakat yang tergabung dalam aksi menyelamatkan Pesisir Selatan (Pessel), mengantarkan Petisi ke Kejari Painan, Rabu (18/03/2021). Petisi berisi dukungan terhadap bupati Pessel Risma Yul Anwar yang saat ini tengah tersangkut masalah hukum.

“Kami datang untuk menyatakan dukungan selamatkan Pesisir Selatan. Karena, pak AN (Rusma Yul Anwar, red) sudah terpilih dan beliau tumpuan harapan kami untuk memimpin Pesisir Selatan,” kata Orator Aksi, Bambang Suryanto.

Dari pantauan aksi longmarch massa terpantau tertib, dan akses jalan pun terlihat lancar. Massa juga terlihat menggunakan masker.

Menurut Bambang, petisi ‘Selamatkan Pesisir Selatan’ lahir sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang sah. Mandataris rakyat yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang sehat di Pilkada 2020.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang tidak ingin roda pemerintahan berjalan baik. Upaya-upaya itu terkesan dilakukan atas kekecewaannya terhadap hasil suksesi kepemimpinan daerah lima tahunan.

Masyarakat sebagai pemegang daulat tertinggi memberikan mandat pada Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah sebagai bupati-wakil bupati, dengan dukungan lebih dari 128 ribu suara di Pilkada Serentak 2020.

Kondisi itu dikhawatirkan berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan publik dan penyedia pembangunan. “Upaya-upaya itu pun kini mulai merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat, ini yan kami sampaikan kepada Kejari,” tuturnya.

Berikut isi petisi:

1. Mendesak MA untuk menerima Kasasi dan mengabulkan segala tuntutan Rusma Yul Anwar demi masyarakat Pesisir Selatan yang berkeadilan.

Baca Juga:  Kolaborasi dengan Bank Nagari, Pemkab Pessel Resmikan Penggunaan QRIS

2. Memberikan kepercayaan secara penuh pada Rusma Yul Anwar sebagai bupati untuk memimpin Pesisir Selatan, sesuai visi-misinya.

3. Menegaskan pada DPRD untuk tidak menggelar kegiatan apa pun terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar sebagai bupati.

4. Meminta Kemendagri untuk tidak menerbitkan surat pemberhentian, baik sementara maupun permanen pada Rusma Yul Anwar.

5. Kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo kami meminta dan berharap agar dapat mempertimbangkan petisi yang kami buat ini.

6. Kemudian, pada siapa pun dan pihak mana pun juga, kami tegaskan untuk tidak ikut mengambil celah dari kondisi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami tidak ingin keutuhan dan kedamaian kami dirongrong.

Sementara itu Kasi Pidana Umum Kejari Painan, Safarma mengungkapkan pihaknya akan mempelajari aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut.

“Kami akan proses dan pelajari permohonan itu. Kami akan minta petunjuk dari pimpinan. Kita sudah teruskan semua permohanan yang masuk. Sebab petisi akan jadi pertimbangan terhadap suatu putusan, kami akan koordinasikan pada pimpinan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi aksi yang dilakukan masyarakat untuk Pessel yang lebih baik.

“Ini akan jadi pertimbangan terkait pelaksanaan. Kami sudah terima salinan putusan pada Jumat 12 Maret atas nama Rusma Yul Anwar. Kemudian kami mohon petunjuk lebih lanjut,” katanya. (elfi mahyuni)

Previous articlePeringati Hari Ginjal Sedunia, SPH Gelar Donor Darah
Next articleBerhasil Tegakkan Perda AKB, Satpol PP dan Damkar Terima Penghargaan