Tiga Bulan Pertama Dapat 45 Persen Gaji

100
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (net)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kian mematangkan skema program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Nantinya, bagi pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), bakal menerima bantuan uang tunai 45 persen dari gaji.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama komisi IX DPR RI, kemarin (7/4). Ida mengungkapkan, bagi peserta program akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk uang tunai, pekerja yang mengalami PHK bakal mendapat dana sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama. Kemudian, 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. ”Ini diberikan paling lama enam bulan,” ujarnya.

Nah, besaran upah ini, mengacu pada upah yang diperoleh sebelumnya. Namun, dengan ketentuan batas atas sebesar Rp 5 juta. Sehingga, apabila ada korban PHK yang bergaji di atas itu, maka nominal perhitungan akan tetap menggunakan Rp 5 juta. Artinya, jika gaji Rp 5 juta maka tiga bulan pertama yang bersangkutan akan menerima Rp 2,25 juta. Selanjutnya, Rp 1,25 juta selama tiga bulan berikutnya.

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, kata dia, berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,14 persen dan Jaminan Kematian (JKM) 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah ialah upah yang dilaporkan ke BPJamsostek dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.

Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP sesuai dengan UU Cipta Kerja. Yakni, pekerja berkeinginan untuk bekerja kembali, pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Baca Juga:  Reshuffle Kabinet Bergulir Pekan Ini?

Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP ini dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJamsostek, serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku, buruh menolak program JKP yang dibuat pemerintah. Sebab, program JKP dinilai melanggar UU BPJS yang tidak memperbolehkan adanya subsidi iuran antar program. Bila ini dilanggar, maka direksi BPJamsostek bisa terkena pidana 8 tahun.

Selain itu, bila merujuk konvensi ILO, yang ada adalah program un employment insurance atau asuransi pengangguran. Di mana, iurannya berasal dari peserta asuransi pengangguran, bukan rekomposisi iuran JKK dan JKM. ”Dengan rekomposisi iuran tersebut, maka suatu saat benefit atas manfaat JKK dan JKM pasti berkurang atau setidak-tidaknya stagnan,” katanya.

Kemudian, kata dia, buruh bisa dirugikan karena tidak ada kepastian sustainable manfaat dari program ini. Karena, bisa saja total iuran JKP tidak cukup lantaran hanya berasal dari rekomposisi iuran saja. Bukan dikumpulkan dari iuran baru yang benar-benar dari peserta JKP sebagaimana prinsip jaminan sosial. Belum lagi, bila di masa pandemi ini terus terjadi PHK. ”Program JKP ini hanya lip service dan akal-akalan agar buruh setuju omnibuslaw,” ungkapnya. (mia/jpg)

Previous articleASN Dilarang Cuti dan Mudik Lebaran
Next articleDiluncurkan di Kutub Utara, Rusia Sukses Uji Coba Senjata Super