TPP Belum Disesuaikan, Puluhan Nakes Unjuk Rasa

28
Puluhan tenaga kesehatan melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Solok, Kamis (25/3). (IST)

Ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas se Kabupaten Solok, melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Solok, Kamis (25/3). Mereka menuntut kesejahteraan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang perlu disesuaikan.

Pantauan Padang Ekspres di lapangan, ratusan nakes berkumpul di halaman kantor DPRD Kabupaten Solok sekitar pukul 10.00. Tak lama kemudian, ketua DPRD Kabupaten Solok datang dan mengajak seluruh nakes hearing di ruang rapat DPRD.

Praktis, aksi berjalan damai dan tertib. “Aksi (unjuk rasa) yang kami lakukan ini, merupakan bentuk respons terhadap peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disahkan beberapa waktu lalu,” ujar Juru Bicara Nakes, Jasfian, Kamis (25/3).

Ia menyebut, perbup tersebut belum berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, terlebih risiko pekerjaan mereka cukup tinggi, dalam Perbup Nomor 4 tahun 2021 Pasal X ayat 2, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bekerja di BLUD rata-rata hanya Rp 500 ribu.

Masalahnya, TPP dimasukkan dalam kelompok objektif lainnya tanpa memperhitungkan kriteria yang ada. Ditegaskannya, para tenaga kesehatan yang masuk dalam pegawai BLUD meminta agar Perbup Nomor 4 tahun 2021 itu direvisi kembali. “Kami minta, melalui DPRD untuk mendesak revisi lagi Perbup tersebut, dan kami minta aspirasi kami diperhatikan juga dalam revisi tersebut,” tuturnya.

Nakes lainnya, dr Riko Adiputra yang bekerja di RSUD Arosuka mengatakan, ia sudah pernah mempertanyakan terkait TPP kepada pemerintah daerah. Pihaknya juga sudah mencatat berbagai referensi tentang TPP dan menyampaikan kepada sekda.

Baca Juga:  Teruci Chaprendang Sumbar Gandeng Polres Solok Arosuka Bagikan Masker

Dari hasil diskusi dengan Sekkab dan pihak terkait tentang TPP, dikatakan pemberian TPP senilai Rp500 ribu, karena nakes sudah mendapatkan jasa pelayanan. “Padahal, jasa pelayanan tidak ada sangkut pautnya dengan TPP, itu kami lihat dari berbagai keterangan atau media yang bersumber dari Permendagri,” ungkapnya.

Meskipun demikian, ia membenarkan bahwa tenaga kesehatan juga menerima insentif Covid-19, tapi ditegaskannya bahwa tidak semua nakes menerima insentif, hanya nakes yang menangani pasien Covid-19 yang menerima, seperti petugas IGD, isolasi.

Banyak tenaga medis yang terkena Covid-19 dan juga tidak menerima insentif. “Kami meminta agar TPP disesuaikan dengan kelas jabatan dan disamakan porsinya dengan pegawai atau ASN lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra meminta seluruh nakes untuk tetap bersabar, dan memastikan akan mendorong plh Bupati Solok untuk segera melakukan revisi terhadap Perbup tersebut.

Sebelumnya, saat diskusi dengan nakes, pihaknya tegas meminta Pemkab Solok untuk segera merevisi Perbup nomor 4 tahun 2021.

Tapi, jika alasannya karena keuangan daerah yang terbatas, Ia meminta Badan Anggaran DPRD untuk segera melakukan rapat dengan Badan Keuangan Daerah, agar solusi terbaik bisa didapatkan. “Dalam revisi nanti, saya minta Pemkab Solok melibatkan juga BLUD, agar seluruh aspirasi terangkum dan bisa menjadi masukan penting,” katanya. (f)

Previous articlePadang Miliki RPU Berstandar Nasional
Next article10 Persen APBD untuk Sektor Pertanian