Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19

40
Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan berorasi di pintu masuk Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (8/3). Mereka menuntut kasus dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19 Sumbar tahun 2020 diusut tuntas. (IST)

Demo menuntut penuntasan kasus dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,9 miliar kembali terjadi, kemarin (8/3). Massa meminta agar temuan Badan Peremiksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar itu ditindaklanjuti dan diusut setuntas mungkin.

Aksi demo itu dilakukan puluhan mahasiswa dari Pergerakan Milenial Minang, Ampera Sumbar, Garda Empat Pilar Nusantara Sumbar, Limapia, dan Garda NKRI Sumbar yang tergabung dalam Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan.

Pantauan Padang Ekspres, massa aksi tiba di Kantor Badan Penanggungalangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar sekitar pukul 14.30. Selanjutnya, mereka bergerak menuju pintu masuk Kantor Gubernur Sumbar.

Dalam melakukan aksi, massa tampak membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Temuan BPK RI”, “Tak Ada Kata Damai Pada Praktik Korupsi”, “Hukum Mati Koruptor”, “Usut Tuntas Maling Uang Rakyat”, dan “Minta KPK Mampir ke Sumbar”.

Selain itu, massa juga menyorakkan, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penggelembungan harga pengadaan hand sanitizer sebesar Rp 4,9 miliar dalam dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 tersebut.

“Kami minta segera usut tuntas. Penjarakan maling. Copot Kepala BPBD Sumbar. Jangan sampai kasus ini berhenti karena sogok menyogok sementara masyarakat dibiarkan menderita. Kami tidak percaya lagi dengan para pejabat di Sumbar,” kata salah seorang massa aksi.

Setelah melakukan demo di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumbar selama satu jam hingga pukul 15.30, namun lantaran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tidak hadir ke lokasi maka massa bertolak ke pintu masuk Mapolda Sumbar.

Saat demo di depan pintu masuk Mapolda Sumbar ini, massa aksi sempat membakar ban lantaran Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto juga tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Baca Juga:  Wako Apresiasi PadangTV, Peserta Lomba Tahfiz Alquran Meningkat

Jenderal Lapangan Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan, Fikri Haldi mengatakan, ada dugaan korupsi dalam pengadaan hand sanitizer pada dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020.

“Meski dana Rp 4,9 miliar tersebut sudah dikembalikan oleh BPBD Sumbar, namun harus diusut tuntas karena ada indikasi tindak pidana korupsi,” katanya kepada awak media di sela-sela melakukan aksi demo.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar seluruh stakeholders terkait segera menangkap para pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini karena telah merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat Sumbar.

“Kami juga meminta Pemprov Sumbar untuk memberikan hukuman setimpal dengan mencopot jabatannya, bagi seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19 Sumbar ini,” sebutnya.

Di sisi lain, sambung Fikri, Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan juga menilai bahwa tidak tertutup kemungkinan ada dugaan korupsi dalam pengadaan sarana prasarana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 seperti masker dan lainnya.

“Makanya kami meminta seluruh stakeholder terkait agar secepatnya melakukan investigasi sehingga jelas dana apa saja yang dikorupsi. Kami juga meminta, kapan perlu KPK yang datang ke Sumbar untuk menguak kasus dugaan korupsi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar agar berpartisipasi aktif di media sosial, media elektronik, serta turun ke jalan mengawal proses pengungkapan kasus ini. “Jangan sampai kasus yang merugikan negara dan masyarakat Sumbar ini hilang di telan bumi akibat proses-proses politik,” pungkas Fikri. (i/mg4/mg5)

Previous articleDinilai Pemain Potensial Tim, Kabau Sirah Pagari Tiga Penggawa Muda
Next articlePenanggulangan Kawasan Kumuh Prioritas