HUT Ke-78 Sumbar, Momentum Untuk Lebih Maju

Ilustrasi.(AIDIL ADRI)

Sumbar genap berusia 78 tahun, kemarin. Pada momentum ini, Pemprov Sumbar berkomitmen terus memacu laju pembangunan dan perekonomian.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD kemarin, mengatakan, Sumbar sudah menunjukkan tren positif atau hasil cukup melegakan dari sisi pembangunan dan perekonomian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumbar terus mengalami kemajuan. IPM Sumbar pada 2017 di angka 71,24 dan tahun 2022 naik ke 73,26. Ini lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat 72,91. “Kita berharap capaian IPM tahun 2023 lebih meningkat lagi,” ujarnya.

Sektor pendidikan dan kesehatan, sambung Mahyeldi, dua pokok penting yang mempengaruhi IPM. Untuk saat ini, rata-rata lama bersekolah di Sumbar ada di angka 9,18 tahun, sedangkan harapan lama bersekolah mencapai angka 14,10 tahun, atau hingga tahun kedua di perguruan tinggi.

Sementara di sektor kesehatan, saat ini usia harapan hidup di Sumbar berada di angka 69,90 tahun. “Angka itu cukup melegakan kita, sebagai daerah yang memang berharap dan bergantung pada sumber daya manusia,” katanya.

Dia menambahkan, untuk sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi Sumbar di triwulan II tahun 2023 tercatat 5,14 persen, naik dari kondisi tahun 2022 sebesar 4,36 persen. Indeks gini atau tingkat ketimpangan ekonomi Sumbar juga makin baik di tahun 2023. Bila di tahun 2022 di angka 0,292, sekarang 0,280.

“Kita terus berkomitmen memacu laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, seperti upaya pengentasan kemiskinan yang juga terus kita optimalkan. Tahun ini, sebanyak Rp 1,6 triliun dana APBD Sumbar dialokasikan pada program yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” tuturnya.

Mahyeldi juga menyampaikan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada 2020 tercatat Rp 43,82 juta, 2021 menjadi Rp 45,35 juta, dan 2022 mencapai Rp 50,59 juta.

Tercatat, hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB pada 2023. Di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi dengan angka 21,20 persen. Capian-capain tersebut juga diiringi berbagai penghargaan. Hal itu tak lepas pula dari kolaborasi bersama dengan seluruh pihak dalam merealisasikan visi daerah.

Beberapa penghargaan tersebut diantaranya, penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali secara berturut-turut. Ini merupakan bukti akan baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar secara bersamaan juga menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI. Hal tersebut juga merupakan bukti kesungguhan Pemprov Sumbar dalam bidang pertanian.

Mahyeldi menegaskan, dalam setiap penghargaan itu, Pemprov Sumbar tidak berjalan sendiri. Ada kolaborasi dan kerjasama yang terjalin apik dengan DPRD, Kabupaten dan Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, bahkan pengusaha, dan berbagai komponen masyarakat, telah bahu-membahu membangun Sumatera Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menekankan, peringatan Hari Jadi Ke-78 Sumbar harus jadi momentum untuk terus mendorong kemajuan daerah ke depan. “Mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hari jadi ini sebagai sumber motivasi dan sumber inovasi untuk membangun daerah dan masyarakat Sumbar,” harap Supardi.

Ia mencoba mengingatkan kembali sambutan sejumlah tokoh nasional yang pernah hadir pada peringatan Hari Jadi Sumbar pada tahun-tahun sebelumnya.

Supardi menyebut, sejalan dengan momentum peringatan Hari Jadi Sumatera Barat, pihaknya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-undang atau belum. Baik itu tentang masalah kemiskinan, soal pendidikan, pemerataan pembangunan, dan yang lainnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Emma Yohana yang juga turut membersamai sidang paripurna pada perayaan HUT Sumbar saat diwawancarai usai kegiatan mengatakan, Sumbar diharapkan dapat maju dengan mewujudkan sinergitas antara stakeholder dan masyarakat.

Guru besar IPDN, Prof. Dr Djohermansyah Djohan, MA selaku tamu kehormatan, turut memberikan motivasi agar terjadi akselerasi pembangunan Sumbar di masa yang akan datang. Beberapa hal yang menurutnya perlu diperhatikan adalah kondisi Sumbar yang memiliki keterbatasan PAD dan Sumber Daya Alam.

“Dengan kondisi seperti itu, Pemprov Sumbar harus pandai-pandai menjalin relasi dengan pusat, merangkul perantau, memperkuat perencanaan yang terintegrasi antara kabupaten/kota-provinsi-dan pusat, menggerakkan desentralisasi budaya secara masif, serta mengembangkan pilot project DPRD yang inovatif,” ujarnya.

Banyak Yang Perlu Ditingkatkan

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand Arif Amali mengatakan, banyak hal yang perlu ditingkatkan saat Sumbar berusia 78 tahun ini. Tentu saja agar terwujudnya harapan serta impian masyarakat menjadi provinsi yang sejahtera dan ekonomi yang berkemajuan.

Perkembangan perekonomian tentu saja menjadi salah satu faktor yang harus ditingkatkan bagi sebuah daerah. Kedepannya Sumbar perlu menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai fokus utama yang perlu diperhatikan.

Ia mengatakan, sebagai salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian juga perlu adanya kerja sama antara lintas sektoral dalam mendukung pemberantasan kemiskinan di Sumbar.

“Terkhususnya daerah terisolir dan transportasi ke sana cukup sulit ditempuh. Nantinya hal tersebut juga akan bersangkutan dengan kondisi kesehatan dan pendidikan. Bagaimana pemprov dapat meningkatkan hal tersebut demi masa depan Sumbar,” katanya.

Arif juga menyinggung soal akses jalan. Menurutnya, tol Sumbar juga harus segera dirampungkan demi meningkatkan arus pergerakan ekonomi antara Sumbar dengan Riau. Sebab, Sumbar termasuk daerah yang cukup tertinggal di daerah lainnya yang dilalui oleh tol.

Permasalahan-permasalahan yang silih berganti sering menjadi penghambat. Dalam persoalan ini pendekatan pemerintah provinsi maupun daerah harus diperkuat dengan segala unsur di Masyarakat, demi melancarkan salah satu proyek strategis tersebut di Sumbar.

“Karena permasalahan terkait tol tersebut bukan berada di pusat namun di kita sendiri, jadi itu menjadi PR kedepannya. Sehingga kalau ada investor yang masuk, persoalan yang sama dapat diselesaikan sesegera mungkin dan tidak menjadi isu dan berita petakut,” tuturnya.

Ia berharap, Pemprov juga dapat mendukung perkembangan UMKM di masyarakat sehingga dapat membantu perputaran roda perekonomian dimasyarakat. Terutama UMKM lokal mulai dari industri rumah tangga maupun industri mesin. (wni/s/y)