Sungai Sumbar Tercemar! Tak Hanya Sampah, Revitalisasi Hulu Harus Serius

44
SUMBER PENGHIDUPAN: Batang Arau bermuara di Muaro Padang pada Kamis (28/7) lalu. Ini salah satu sungai bersejarah di Sumbar yang mulai ramai sejak zaman penjajahan Belanda sebagai salah satu pusat perdagangan dan politik di sekitar pantai barat Sumatera.(SUYUDI ADI PRATAMA/PADEK)

Memprihatinkan! Begitulah gambaran kondisi sungai-sungai di Sumbar. Bukan apa-apa, hampir keseluruhan sungai tercemar. Jelas, hal ini menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa manusia.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Wengki Purwanto menyebutkan, banyaknya sungai yang melewati pemukiman masyarakat, dipastikan memiliki sampah makro. Seperti sampah rumah tangga. Tidak hanya itu, limbah industri juga turut mencemari di beberapa daerah.

Sebagai sebuah sumber penghidupan, katanya, hal-hal tersebut mengganggu ekosistem sungai sehingga dapat merusak alam. Dalam penelitian yang dikemukakan Walhi beberapa waktu lalu terhadap sungai Batang Arau, Kota Padang, terindetifikasi aliran sungai tersebut tercemar mikroplastik. Terdapat 410 mikroplastik per 100 liter air.

”Jika sungai mulai tercemar maka secara otomatis akan mengganggu kehidupan sehari-hari manusia,” tekannya kepada Padang Ekspres, Selasa (26/7) lalu.

Kondisi sungai dan ekosistem di sekitarnya juga terancam dengan adanya aktivitas penambangan liar. Wengki mengatakan, beberapa daerah yang dilalui tambang emas ilegal, didapati aliran sungainya mengandung merkuri. Ini sudah pasti berbahaya apabila masyarakat mengonsumsi airnya atau olahan dari biota sungai yang tercemar tersebut.

Walhi menilai, pemerintah provinsi memiliki banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat didorong untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah tersebut secara bersama-sama. Namun, sebut Wengki, sering kali pemerintah provinsi maupun daerah tidak melihat permasalahan sungai dengan serius.

”Sehingga respons terhadap persoalan tidak berjalan secara sistematis. Terkesan tidak terencana dengan baik. Apa yang dilakukan terkesan hanya sebagai sebuah respons terhadap efek berkelanjutan dari bencana ekologis, akibat sungai yang sudah rusak. Seperti banjir bandang dan lainnya. Setelah terjadi baru pemerintah membenahi permasalahan tersebut dan ada gerakan untuk pemulihan kondisi sungai,” ucapnya.

Seharusnya, harap Wengki, untuk skala kota pemerintah dapat memanfaatkan fungsi dari Satpol PP sebagai penegak paraturan daerah (perda) dalam mengatasi permasalahan pencemaran sungai bagi para pelaku pelanggar perda. Jika dapat dimanfaatkan secara efektif, Satpol PP dapat mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan.

”Jadi tidak hanya DLH (Dinas Lingkungan Hidup) saja yang berwenang untuk mengatasi permasalahan sampah. Tapi Satpol PP juga bisa menjadi sangat urgen sebagai sebuah lembaga yang ditunjuk untuk menertibkan pelangar perda soal sampah,” ucapnya. Wengki pun mendorong kabupaten dan kota untuk mengembangkan aturan terkait sampah dan pencemaran lingkungan serta penggunaan plastik sekali pakai.

Pakar majemen daerah aliran sungai (DAS) Isril Berd menyebut, pemerintah daerah sudah memiliki segala instrumen untuk menjaga dan memelihara DAS dengan baik. Namun semua itu masih belum dijalankan dengan baik.

Ia menegaskan, permasalahan sungai bukan hanya sampah dan pencemaran sungai. Persoalan limbah dan sampah hanya sebatas kebersihan dan sanitasi dari sungai. Lebih jauh lagi, ada soal kuantitas keberadaan debit air sungai yang harus dijaga agar tetap mengalir secara berkelanjutan.

Jika tidak ada lagi air yang mengalir di sungai hal tersebut sangatlah berisiko. Yakni akan memengaruhi kehidupan. Baik dari biota di habitat sungai tersebut maupun hamparan perkebunan dan pertanian masyarakat. ”Manusia juga akan otomatis terdampak karena kesulitan air bersih. Jadi hal tersebut juga harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.

Indikasi saat ini, sambungnya, fluktuasi sungai sangat tinggi. Saat kemarau dan hujan tidak turun debit air di beberapa sungai semakin berkurang jauh. Hal tersebut harus menjadi perhatian bersama.

”Jika demikian, kita dapat berspekulasi bahwa tangkapan air hujan di hulu sudah mulai berkurang. Penyebabnya bisa diakibatkan pembalakan liar di hulu sehingga mengurangi vegetasi pepohonan yang membantu menyerap air ke tanah,” tuturnya.

Selain itu bisa diperkirakan banyaknya peralihan lahan yang sebelumnya hutan berubah menjadi lahan pertanian di hulu DAS. ”Sehingga tangkapan air di daerah tersebut menjadi berkurang,” sambung Isril Berd.

Isril mengatakan akibatnya air akan langsung masuk ke aliran sungai dan dapat berpotensi menjadi banjir bandang karena tidak ada pepohonan yang membantu penyerapan air langsung ke tanah.

”Vegetasi hutan yang habis di bagian hulu menyebabkan tidak adanya pepohonan yang membantu penyerapan air ke dalam tanah. Dengan demikian air lebih cepat mengalir di permukaan tanah dan terus mengalir ke sungai. Dalam debit yang besar pastinya akan menyebabkan banjir dan yang paling ekstrim hingga menjadi banjir bandang,” paparnya.

Jadi, hal tersebut harus segera diatasi bersama mengingat Sumbar merupakan salah satu hulu aliran sungai besar yang membelah daerah-daerah di Sumatra seperti Riau dan Jambi. ”Jika Sumbar kritis air di wilayah DAS bisa dipastikan beberapa aliran sungai di daerah Jambi dan Riau juga akan terkena dampak. Sebab, hulu sungai mereka berada di sekitar Bukit Barisan yang mengalir dari Sumbar,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Isril mengatakan, pemprov harus menjaga kelestarian hutan yang ada di Sumbar, dimana sekitar 51 persen wilayah di Sumbar didominasi dengan wilayah perhutanan.

Dia juga mengimbau pemerintah untuk serius menangani permasalahan pencemaran sungai. Sebab ini akan dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan tatanan kehidupan dan terputusnya rantai makanan di alam.

”Nanti jangan salahkan buaya semakin mendekat ke pemukiman masyarakat karena makanan mereka yang berada di sungai dan muara sudah mati karena pencemaran,” ucapnya.

Guru besar di Fakultas Teknik Pertanian Unand ini mengajak masyarakat dan industri untuk turut berubah. Tidak lagi menjadikan sungai sebagai lahan untuk membuang sampah dan limbah. Pemerintah, harus menegaskan kepada setiap perusahaan dan rumah sakit agar jangan sampai membuang limbah ke sungai. Pemerintah harus memastikan setiap perusahan dan rumah sakit yang ada memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

”Jika belum memiliki IPAL pemerintah harus sigap dalam menegakan peraturan demi menjaga lingkungan di sekitar lokasi tidak tercemar. Tentunya jika semua pemerintah daerah serius menyikapi hal tersebut seluruh permasalahan tentang pencemaran lingkungan tersebut dapat diatasi,” ucapnya.

Pemprov Terus Berupaya

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar Siti Aisyah mengatakan, DLH Sumbar terus memantau kondisi Sungai di Sumbar dengan DLH yang ada di setiap kabupaten dan kota di daerah. Namun ini tidak menampik, kalau ada indikasi sungai-sungai di Sumbar tercemar ringan hingga berat.

Baca Juga:  Infak di Jalanan Bikin Bahaya! Ini Kata Duski Samad

”Namun dibandingkan dengan skala nasional sungai-sungai kita masih tergolong lebih baik. Tentunya pemprov (Pemerintah Provinsi Sumbar, red) terus berupaya agar dapat terus memperbaiki kebersihan sungai yang ada di Sumbar,” terangnya, Rabu (27/7) lalu.

Siti mengatakan di Sumbar ada sekitar 2000 lebih sungai maupun anak sungai. Lalu sungai yang memiliki nama kurang lebih ada sekitar 606 sungai. Dari 2000 sungai itu, pengelolaan 27 sungai diantaranya, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah provinsi sekitar 84 sungai. Sisanya dikelola oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Siti juga mengakui adanya kerusakan di daerah hulu sungai yang menjadi persoalan dari sejumlah sungai-sungai yang ada di Sumbar. Hanya saja, dalam mengatisi berbagai permasalahan itu, tidak bisa hanya dilakukan oleh DLH sendiri. Namun juga harus melibatkan OPD teknis lainnya.

”Kerusakan DAS contohnya bisa disebabkan karena kegiatan pertambangan ataupun pemanfaatan sempadan yang tidak sesuai tata ruang dan sebagainya.  Yang jelas dari tahap perencanaan sudah harus dikendalilan. DLH provinsi dan kabupaten berperan di situ untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. Begitu pula pelaksanaan dan evaluasinya kita lakukan pemantauan di sungai dan di sumber hingga penerapan sanksi bagi para pelanggar dan penceramaran lingkungan,” ucapnya.

Siti mengimbau masyarakat agar dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran. Ia berharap agar masyarakat sadar akan bagaimana cara menjaga sungai dari kerusakannya.

”Minimal jangan membuang sampah ke sungai agar dapat terus menjaga ekosistem dan keasrian sungai tersebut. dengan demikian dapat membantu untuk mengurangi pencemaran sungai hingga laut,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar Ardi Andono menyebut,  tak ada pembalakan hutan di bagian hulu wilayah BKSDA Sumbar. ”Berdasarkan pantauan kita dan juga pengawasan kita untuk hulu wilayah BKSDA itu tidak ditemukan adanya kegiatan yang semacam itu, dimana dapat mengakibatkan kerusakan hutan khususnya DAS hulu,” jelasnya, Senin (1/8).

Untuk mengantisipasi pembalakan hutan Ardi menyebutkan, pihaknya berupaya melakukan patroli Smart RBM. ”Kegiatan patroli tersebut terus kita lakukan, hal ini tentunya untuk menghindari hal yang memang dapat merusak DAS kita,” ucapnya.

Patroli SMART RBM (Resort Base Management) salah satu kegiatan rutin yang dilakukan BKSDA Sumbar dalam pengelolaan kawasan konservasi. ”Kegiatan ini merupakan kegiatan patroli pengamanan kawasan konservasi dalam rangka pemantauan dan pengawasan secara mobile dari satu tempat ke tempat lain, guna mencegah dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana di bidang kehutanan di wilayah kawasan hutan konservasi,” jelasnya.

Kegiatan Patroli SMART RBM ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing Resort Konservasi Wilayah BKSDA Sumatera Barat. ”Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data permasalahan kawasan konservasi, mencegah dan membatasi meluasnya kerusakan kawasan konservasi dan potensinya yang diakibatkan ulah manusia dan bencana alam,” ungkapnya.

Sementara itu hingga berita ini ditulis, Padang Ekspres masih belum dapat mengonfirmasi sejumlah pejabat berwenang dari beberapa instansi pemerintah. Seperti Balai Wilayah Sungai V, yang merupakan salah satu stakeholder terhadap pengelolaan sungai di Sumbar. Padang Ekspres telah berusaha mendatangi kantor BWS V dan hanya dapat bertemu dengan resepsionisnya yang mengaku bernama Adi, Rabu (27/7).

Pada kesempatan itu Padang Ekspres diminta untuk meninggalkan list pertanyaan dan dijanjikan akan segera mendapat jawaban. Dalam beberapa hari kemudian, Padang Ekspres kembali mengonfirmasi hal yang sama via pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, jawaban tersebut belum kunjung diberikan.

Begitu juga dengan Balai Pengelolaan Daerah Sungai-Hutan Lindung Agam Kuantan. Nursidah sebagai kepala instasi tersebut, baru bersedia diwawancara Jumat mendatang. ”Besok (kemarin, red) sampai Kamis (4/8) saya ada tugas ke luar kota,” jawabnya ketika dihubungi Senin (1/8).

Sementara itu Kasi Keterpaduan Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) V mengatakan, sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis untuk pemeliharaan sungai-sungai di Sumbar BWS 5 melakukan pemantauan terhadap empat sungai utama yang ada di Sumbar.

Sungai-sungai tersebut melintasi Sumbar dan sekitarnya seperti lais Rokan yang menyambungkan antara Pasaman dan Riau, Kampar, Indragiri Akuaman dan Batang Hari yang menghubungkan provinsi Jambi dan Sumbar.

Permasalahan yang sering ditemukan di wilayah sungai-sungai tersebut, katanya, permasalahan di area DAS yang sudah rusak sehingga mengakibatkan curah air turut serta membawa material endapan sungai. Sehingga menyebabkan penambahan sedimentasi sungai bahkan banjir bandang.

”Dengan demikian fenomena tersebut akan mengubah formologi dari sungai tersebut sehingga mengangu kualitas air yang ada di sungai. Tidak hanya itu sedimentasi juga membuat pendangkalan sungai yang tentunya mengancam ekosistem yang berada di sungai tersebut,”ucapnya, kemarin.

Selain itu terangnya, sedimentasi yang terjadi pada sungai cukup membahayakan. Saat ini banyak ditemukan perumahan-perumahan yang berada di lokasi sepadan sungai. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat yang tinggal disana.

”Umumnya hal tersebut terjadi di sekitaran daerah perkotaan, dimana wilayah sepadan sungai dijadikan perumahan oleh sebagian masyarakat. Tentunya kita berahrap agar pembangunan di daerah sepadan sungai di Sumbar dikurangi,”tuturnya.

Dalam proses revitalisasi sungai tersebut, bebernya BWS V terus berupaya melakukan tindakan prefentif. ”Jika kita terus menjaga kualitas sungai tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk dikonsumsi, untuk pariwisata, pertanian dan juga pembangkit tenaga listrik. Namun semua itu tentunya dapat terwujud apabila kita terus menjaga sungai secara bersama-sama,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Sungai-Hutan Lindung Agam Kuantan Nursidah, baru bersedia diwawancara Jumat mendatang. ”Besok (kemarin, red) sampai Kamis (4/8) saya ada tugas ke luar kota,” jawabnya ketika dihubungi Senin (1/8). (cr1/cr4)