Data Pribadi Dicatut Jadi Anggota Parpol: Mesti Fair, Jangan Asal Catut!

15

Kisruh pencatutan nama masyarakat umum sebagai salah satu anggota partai politik (parpol) menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya masyarakat tidak mengetahui bahwa namanya dimasukkan sebagai anggota parpol.

Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagaimana bisa masyarakat yang tak berafiliasi kepada parpol terdata sebagai anggota parpol di Sispol KPU. Tentu, KPU sebagai lembaga yang membidangi hal tersebut diminta untuk sigap dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan luar biasa tersebut.

Salah seorang yang namanya dicatut menjadi anggota parpol adalah warga Lubukbuaya, Nazir Fahmi. Namanya bahkan terdaftar dalam dua parpol sekaligus. Padahal, dia tak pernah mendaftar di kedua partai tersebut.

Menurutnya, hal ini perlu dibereskan dengan cepat. Pasalnya saat ini sistemnya sudah online, data sudah masuk. Jika ada masalah akan susah untuk diperbaiki.

“Saya tidak ingin terjadi hal-hal buruk karena sembarangan mencatut nama orang untuk anggota partai. Saat partai itu bermasalah, maka saya akan kena imbas. Padahal saya bukan anggota, hanya korban. Saya hanya berharap nama saya segera terhapus dari parpol tersebut,” Rabu (21/9).

Senada, warga Sawahan, Eri M, 39, juga mengeluhkan namanya melalui nomor induk kependudukan (NIK)-nya dicatut salah satu partai. Padahal, dia tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai terkait.

“Teman di kantor saya cerita, sekarang banyak pencatutan NIK oleh parpol. Penasaran, lalu saya cek, ternyata nama saya terdaftar (di salah satu partai),” katanya.

Mengetahui NIK-nya dicatut, dia pun meminta istrinya segera mengecek NIK miliknya. Beruntung, istrinya tidak terdaftar di parpol manapun. Mendapati itu, dia akan segera melaporkan pencatutan NIK itu kepada KPU Kota Padang.

“Insya Allah, hari ini (Rabu lalu, red) saya akan melapor ke KPU Padang dan meminta menghapusnya dari Sipol,” tuturnya.

Terkait pencatutan data kependudukan ini, Eri meminta KPU bisa lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, mengingat pencatutan ini merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh parpol dan sangat merugikan masyarakat.

Terkait persoalan ini, Komisioner KPU Sumbar Divisi Perencanaan Data dan Informasi Yuzalmon mengatakan, KPU Sumbar hanya meneruskan instruksi dari KPU RI terkait pencatutan nama masyarakat yang tidak pernah tergabung kedalam parpol.

“Kita memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin mengklarifikasi terkait dirinya yang tercatut sebagai anggota parpol, nantinya nama-nama pelapor tersebut akan kita kumpulkan lalu dikirimkan kepada KPU RI untuk ditindaklanjuti dan dihapus dari data parpol tersebut,”ucapnya Selasa (20/9).

Yuzalmon mengatakan, masyarakat yang melapor biasanya berasal dari instansi dan lembaga yang secara tegas tidak boleh berafiliasi dengan parpol seperti ASN, aparat dan sebagaimacamnya. Sebagian dari masyarakat biasanya juga ada yang melaporkan karena merasa terganggu karena dicatut sebagai anggota parpol.

Hingga kemarin, terdata oleh KPU Sumbar ada sekitar 14 pelapor yang sudah dilayani oleh KPU Sumbar. Saat inipun KPU disetiap daerah sedang melakukan verifikasi serupa bagi masyarakat yang merasa tidak bergabung parpol.

Namun Yuzalmon tidak mau menyebut parpol apa saja yang melakukan pencatutan nama sebelum pengumuman resmi. Ia khawatir jika diumumkan pada saat proses masih berjalan akan menimbulkan polemik.

“Prosesnya kita laksanakan hingga 9 Oktober 2022. Saat ini, KPU tiap kabupaten dan kota di Sumbar sedang melakukan pendataan pelaporan masyarakat. Dengan demikian kita tahu berapa jumlah pasti dari masyarakat di Sumbar yang tercatut sebagai anggota parpol tanpa sepengetahuan mereka,” ucapnya.

Untuk modus dan sanksi terhadap parpol yang melakukan pencatutan itu, Yuzalmon juga tidak bisa mengomentarinya. Karena pembuktian data tersebut menjadi wewenang dari KPU RI.

“Jadi tugas kita di daerah untuk mengumpulkan data dari kabupaten kota ke provinsi lalu dari provinsi akan disampaikan ke KPU RI. Nantinya KPU RI akan melakukan pengecekan dan validasi terhadap data tersebut. Serta, menentukan apa sanksi yang diberikan kepada parpol terkait dengan pencatutan nama tersebut,” ucapnya.

Yuzalmon mengimbau kepada masyarakat Sumbar untuk mengecek data mereka ke infopemilu.KPU.go.id apakah terdaftar sebagai anggota Parpol atau tidak. Jika bukan anggota parpol dan terdaftar sebagai anggota papol di Sipol KPU ia menghimbau kepada masyarat untuk melakukan pengaduan ke KPU daerah masing-masing agar diproses lebih lanjut.

“Dengan memasukan NIK ke pencaharian nanti akan diketahui bahwa ia terdaftar atau tidak sebagai anggota parpol. Jika ditemukan silakan untuk memasukan pengaduan melalui sistem pengaduan KPU atau kantor KPU di daerah masyarakat tersebut berada,” terangnya.

Melihat fenomena kebocoran data ini, Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPI YPTK Yuhandri mengatakan, perlunya pengamanan ekstra bagi penyimpanan data perusahaan atau instansi apapun untuk menjaga keamanan data masyarakat.

”Semua server bisa diretas, diserang ataupun diambil oleh orang lain. Itulah mengapa pengamanan ekstra sangat diperlukan,” jelas Yuhandri.

Apalagi di zaman internet seperti saat ini, semua terintegrasi satu sama lain dari belahan dunia mana saja. Jika pertahanan tak kuat, maka dengan mudah akan diretas.

“Orang pintar banyak, dari kalangan apapun. Apalagi jika diperjualbelikan, harganya sangat mahal. Makanya banyak sekali pasti yang tergiur untuk melakukan hal ini,” sambung dia.

Menurutnya, keamanan data warga yang kurang terjaga sehingga banyaknya kebocoran saat ini terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena sistem operasinya yang belum aman, bisa juga dari jaringannya, data base hingga aplikasinya.

“Faktor lain yang sangat penting adalah manusianya sendiri. Bisa saja kebocoran data ini dipicu orang dalam,” ungkapnya.

Untuk itu, Yuhandri mengatakan, selain memperkuat sistem keamanan dalam penyimpanan data tersebut, perlu juga untuk memperhatikan siapa yang memegangnya, siapa yang membuat dan mengurus aplikasi penyimpanan data tersebut.

“Perusahaan ataupun instansi-instansi harusnya memperkerjakan orang-orangnya sendiri untuk menjaga keamanan data ini. Jangan diserahkan pada pihak ketiga sehingga bisa diretas dengan mudah karena ada campur tangan orang lain,” imbuhnya.

Misalnya, data itu ada pada satu aplikasi atau server, maka instansi atau perusahaan yang akan menggunakan aplikasi atau server itu harus bisa melatih dan membekali orangnya sendiri untuk melakukan semua proses, mulai dari pembuatan, penjagaan, pemprosesan dan lain sebagaimana. “Dengan begini, kemungkinan kebocoran data bisa diminimalisir,” tukasnya. (cr7/cr1)