Kesejahteraan Guru Honor di Sumbar: Gaji di Bawah UMP, Berharap Status Berubah

37
PENGABDIAN: Sila Anggraini bersalaman dengan murid-muridnya di SMAN 7 Padang, beberapa waktu lalu. Saat ini Sila masih berstatus honorer dan berharap satu saat bisa menjadi PNS atau mengajar dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).(DOK. SILA ANGGRAINI)

Bicara kesejahteraan guru seperti tak ada habisnya. Terkhusus guru-guru yang berstatus honor. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi jumlah ideal yang seharusnya ada.

Guru-guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sumbar, misalnya. Berdasarkan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, saat ini berjumlah 20.295 orang. Dengan rincian ASN di sekolah negeri sebanyak 10.395 orang, non-ASN 6.227 orang, dan ASN di sekolah swasta 409 guru. Sedangkan di sekolah swasta tercatat 3.228 guru.

Tahun 2022-2023 terdapat sekitar 1.442 guru akan pensiun. Di sisi lain, selama kurun waktu tiga tahun ini jumlah guru honor yang sudah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertambah.

Tahun 2019 ada 153 guru honor diangkat menjadi PPPK. Tahun 2021 kembali naik menjadi 701 orang. Sedangkan di tahun ini ada sekitar 1.927 lulus passing grade dan menunggu diberikan penempatan kerja.

Sila Anggraini yang baru menjadi guru honor selama lima bulan terakhir di SMAN 7 Padang mengungkapkan bahwa gaji yang didapatkannya sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Jumlah tersebut tentu jauh dari upah minimum provinsi sebesar Rp 2.512.539.

Namun bagi perempuan 24 tahun itu, gaji tersebut sudah cukup untuk menghidupi diri sendiri. “Cukup karena saya bersyukur. Dengan jam kerja 24 jam per minggu saya masih bisa mendapat penghasilan segitu,” ucap Sila kepada Padang Ekspres beberapa waktu lalu.

Namun, guru Bimbingan Konseling (BK) ini mengungkapkan, harus pandai-pandai mengatur keuangan agar tak boros. Jika tidak, penghasilannya tersebut tak mencukupi kebutuhan per bulannya.

Sila mengaku saat ini belum memiliki penghasilan tambahan. Pun belum bisa menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai honorer untuk membuka usaha sendiri. “Nanti jika ada kesempatan untuk bisa menjadi PNS ataupun PPPK, tentu akan diikuti karena pasti ingin mendapatkan pekerjaan lebih dari ini,” harapnya.

Honorer lainnya adalah Jasrizal. Ia sudah mengajar sekitar 18 tahun lalu. Dari tahun 2004 hingga 2010, guru 46 tahun itu mengajar di SMK Taruna di Kota Padang sebagai guru Pendidikan Agama Islam.

Pada tahun 2009 dia mengajar mata pelajaran yang sama hingga saat ini di SMA Bunda. Namun kini hanya mengajar satu kelas saja. Dari tahun 2020 hingga saat ini dia juga mengajar di SMAN 1 Padang.

Secara pendapatan, Jasrizal memang lebih baik dari Sila. Pasalnya di sana dia mengajar sebanyak 36 jam dalam seminggu dan dibayar dari komite sebesar Rp 75 ribu per jamnya dengan mengajar 12 rombongan belajar.

Dengan begitu, dia bisa mengumpulkan uang sekitar Rp 2,7 juta setiap bulannya. Selain itu juga sudah sertifikasi sehingga bisa mendapat tambahan gaji sebesar Rp 1,5 juta yang diterimanya dalam tiga bulan sekali.

“Saya memiliki empat anak dan satu istri yang menjadi tanggungan. Jika hanya mengandalkan gaji tersebut tentu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Juga biaya sekolah dua anak saya yang dua-duanya masih di SMA saat ini. Kebutuhan tentu semakin banyak,” jelasnya.

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Jasrizal terkadang mengisi ceramah di beberapa kegiatan ataupun menjadi guru mengaji. Sebagaimana Sila, dia juga ingin meningkatkan statusnya dan bisa menaikkan taraf hidupnya.

Hingga saat ini, sudah sekitar 10 kali Jasrizal mengikuti tes CPNS dan belum menemukan rezekinya di sana. Saat ini, Jasrizal kembali mengadu nasibnya untuk mengisi salah satu formasi di PPPK.

“Saat ini sedang menunggu karena sudah masuk passing grade 1. Jika aturannya sesuai, akan dilirik yang sudah lama mengabdi dan diprioritaskan yang sudah berpengalaman,” sambungnya. Jasrizal hanya berharap pemerintah bisa lebih melirik guru-guru yang memang sudah berpengalaman. Untuk kesejahteraan yang lebih memadai.

Baca Juga:  Bikin Bangga, Grafis dan Frontpage Padek Terbaik se-Jawa Pos

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang Erizal Gani mengungkapkan, efek domino dari ketidaksejahteraan guru honor. Apalagi honorer SMA/SMK yang penghasilannya masih dari sekolah tempat mereka mengajar.

Dijelaskannya, jika kebutuhan tak terpenuhi, maka tak salah pula para guru mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Salah satunya dengan sertifikasi guru. Sedangkan untuk mendapatkannya, perlu memenuhi beberapa syarat yang menjadi ketentuan pemerintah.

Seperti harus memasukkan karya ilmiah atau menulis jurnal, artikel dan lain sebagainya dengan standar yang juga tak mudah. Dengan begini, para guru akan berusaha untuk bisa melakukan hal tersebut.

“Ini terjadi bukan dari kalangan guru saja, dosen pun saat ini lebih mementingkan menulis karya daripada mengajar. Padahal sudah jelas, sertifikasi harusnya untuk guru yang mengajar, bukan untuk yang menulis jurnal,” ucap dia.

Meski begitu, guru juga tak sepenuhnya salah. Karena mengikuti regulasi untuk bisa memenuhi kebutuhan. Jika tak berbuat seperti itu sertifikasi akan ditahan. Regulasi seperti ini menurutnya sangatlah aneh.

“Memang kebijakan dari atasnya yang harus benar-benar dirombak total. Fungsi guru dikembalikan ke asalnya. Yakni mendidik dan mengajar. Kalau sekadar menulis, kenapa tidak peneliti saja yang melakukan? Lebih bagus karena sudah tugasnya,” tambahnya.

Bahkan katanya, tak sedikit guru yang rela menambah jam kerja mereka di sekolah lain untuk memenuhi syarat minimal sertifikasi, hingga tak dibayar pun mereka mau. Hanya untuk mendapatkan sertifikat mengajar tambahan. Ini semua sudah salah arti. Seolah-olah menjadi alasan pemerintah untuk tidak mengeluarkan anggaran.

Seperti yang dikatakan Erizal, saat ini seharusnya kita semua kembali ke surau. Kembali pada kodrat dan tugas masing-masing. Jika tidak entah seperti apa generasi penerus ini. Bagaimana mereka bisa menjadi pengganti untuk memajukan negeri.

Inilah sebabnya mengapa kesejahteraan guru harus selalu diperhatikan. “Di beberapa sekolah swasta yang bagus mungkin kebutuhan bisa terpenuhi. Bagaimana bila honorer di pedesaan? Jangankan untuk memenuhi kebutuhan, operasional mereka saja belum tentu terpenuhi,” sambungnya.

Menanggapi ini semua, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar mengatakan, yang menjadi dilema saat ini adalah Sumbar punya guru honorer yang banyak namun tetap kekurangan guru.
Kekurangan ini tidak bisa diprediksi hingga formasi guru di sekolah-sekolah bisa terpenuhi.

Hanya saja, profesi guru selalu bergerak. Ada yang sakit, ada yang pensiun tentu butuh pengganti dengan segera. Untuk itu, dalam menanggulangi semua masalah yang ada, tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Dipaparkannya, untuk menyejahterakan para guru honorer, perlu dukungan semua pihak. Selain menaikkan APBD, bisa juga ditambah dengan PAD dengan membayar beragam pajak, motor, mobil, makan, dan lainnya. Kemudian juga bisa dari kunjungan wisata dan lain-lain.

“Tahun ini kita gelontorkan Rp 60 miliar untuk bukan pegawai dan honorer SMA/SMK. Jika dinaikkan sekitar 25% saja sudah berapa itu,” tambahnya.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada, tentu pemerintah sudah maksimal dalam kesejahteraan guru honorer. Kecuali menurutnya, jika ada anggaran namun keinginan untuk menaikkan penghasilan tidak ada, tentu inilah yang salah.

“Kita akan selalu memperjuangkan hak para guru sekaligus mengusulkan untuk selalu menambah formasi PPPK untuk Sumbar,” tukasnya. (cr7)