
PADEK.JAWAPOS.COM - Sorotan tajam terhadap wacana membuka akses udara untuk militer Amerika Serikat (AS) ternyata tak cuma datang dari luar pemerintahan. Antarkementerian juga sudah memberikan peringatan.
Peringatan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui surat kepada Kementerian Pertahanan awal April lalu. Mengutip Reuters kemarin (15/4), dalam suratnya Kemenlu mengingatkan, kerja sama tersebut berpotensi melibatkan Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Karena itu, Kemenlu merekomendasikan Kemenhan menunda kesepakatan dengan Washington.
Jawa Pos (grup Padang Ekspres) juga pernah berusaha mengonfirmasikan kabar tentang surat itu kepada Kemenlu. Namun, tidak mendapat respons yang benar-benar menjawab persoalan tersebut.
Pada Senin (13/4) di Pentagon, Arlington, Virginia, Indonesia yang diwakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan AS yang diwakili Menteri Perang Pete Hegseth resmi meneken Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Ada tiga poin yang tertera dalam dokumen yang ditandatangani kedua pihak.
Namun, blanket overflight atau izin akses udara yang diajukan AS tak disebut di dalamnya. Menurut Karo Infohan Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait, letter of intent dari AS terkait hal tersebut masih dalam pembahasan.
Jika disetujui Indonesia, pesawat-pesawat militer AS bakal punya akses penuh untuk melakukan berbagai kegiatan. Sejumlah pihak pun menyampaikan kritik dan kekhawatiran bahwa hal itu bakal mereduksi kedaulatan Indonesia.
Sumber Reuters menyebutkan, hanya karena tak dicantumkan dalam dokumen, bukan berarti blanket overflight tak dibahas dalam pertemuan antara Sjafrie dengan Hegseth. Namun, Pentagon tak merespons permintaan tanggapan.
Kemenhan, kata Rico, pada prinsipnya menghormati pandangan dan masukan dari seluruh kementerian/lembaga terkait. Dikatakannya, setiap usulan yang masih dalam pembahasan tentu akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah.
“Sehingga tidak bisa dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang sudah berlaku,” paparnya kepada Jawa Pos melalui instant messaging kemarin (15/4).
Rico menambahkan, proposal AS terkait overflight merupakan keinginan pihak AS dan masih menjadi pembahasan internal. “Rilis resmi hasil pertemuan pertahanan RI–AS berfokus pada pembentukan kerangka kerja sama MDCP, sedangkan overflight clearance tidak menjadi aspek pilar kerja sama yang disepakati dalam MDCP,” ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

