Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polda Metro Harus Lanjutkan Kasus Andrie Yunus

j
Penulis: jpg❯
Empat terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, dari kiri Lettu Budhi Hariyanto Cahyono, Lettu Sami Lakka, Serda Edi Sudarko, dan Kapten Nandala Dwi Prasetya (kanan)  di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Selasa (2/6). (DHEMAS REVIYANTO/ANTARA FOTO)
Empat terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, dari kiri Lettu Budhi Hariyanto Cahyono, Lettu Sami Lakka, Serda Edi Sudarko, dan Kapten Nandala Dwi Prasetya (kanan) di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Selasa (2/6). (DHEMAS REVIYANTO/ANTARA FOTO)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Suparna mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum Andrie Yunus. Pengajuan praperadilan tersebut buntut keputusan Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus penyiraman air keras ke Andrie oleh empat tentara ke Polisi Militer TNI secara sepihak.

Hakim menilai bahwa pemohon memiliki legal standing yang sah untuk menguji keabsahan penghentian perkara tersebut. Hakim memerintahkan termohon, yakni Polda Metro Jaya, untuk segera melanjutkan proses hukum atas Laporan Polisi Nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 13 Maret 2026.

Bagi TAUD selaku kuasa hukum Andrie yang merupakan wakil koordinator KontraS itu, putusan PN Jaksel momentum emas yang pantang dilewatkan. Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim menyebut, keadilan yang sejati tidak boleh mandek hanya pada penangkapan pion atau eksekutor lapangan. Pengusutan harus menembus jantung konspirasi.

Advertisement

“Putusan ini menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh. Tidak hanya mengungkap pelaku, tetapi juga aktor intelektual, bahkan termasuk penyandang dana yang menyerang Andrie Yunus,” tambah Afif.

Anggota TAUD lainnya, M Nabil Hafizurohman, membedah signifikansi putusan tersebut dari kacamata arsitektur hukum negara. Menurut Nabil, palu hakim PN Jaksel telah menebalkan kembali garis demarkasi yang sempat kabur antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

“Majelis hakim memerintahkan dalam putusannya kepada Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan proses hukumnya. Artinya, kasus ini mutlak harus dibawa ke peradilan umum,” tegasnya.

Advertisement

Saat ini, Polda Metro Jaya sejatinya memegang dua landasan pelaporan yang kuat, yakni Laporan Polisi Model A yang dibuat sebagai temuan awal kepolisian saat insiden terjadi dan Laporan Polisi Model B yang merupakan limpahan dari Bareskrim Polri. “Kedua laporan ini kini harus berjalan di atas rel peradilan umum, bukan lagi dilimpahkan begitu saja ke otoritas militer,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, sejak awal, Polda Metro Jaya melakukan blunder fatal dengan menyerahkan berkas ke Polisi Militer atau Oditur Militer.

“Sesungguhnya sudah cukup jelas kalau Undang-Undang TNI Tahun 2025 menentukan bahwa bagi prajurit yang melakukan perbuatan kejahatan yang masuk lingkup peradilan umum harus diadili di peradilan umum. Ketentuan pelaksanaannya juga sudah jelas, yaitu KUHAP,” katanya.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin tetap berlangsung sesuai jadwal. Dalam sidang kemarin dihadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Tarumanegara Hery Firmansyaholeh dihadirkan tim penasihat hukum keempat personel TNI yang menjadi terdakwa.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DJP Bongkar Sindikat Meterai Ilegal, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

DJP Bongkar Sindikat Meterai Ilegal, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

DJP dan Polda Metro Jaya bongkar sindikat meterai ilegal di lima wilayah dengan potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun.

PWI Pusat Laporkan ke Polda Metro, Hotman Minta Maaf Lagi

PWI Pusat Laporkan ke Polda Metro, Hotman Minta Maaf Lagi

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengacara berinisial HP

Hari Pertama MPLS di Jakarta Diteror Bom, Peneror Klaim Tempatkan Peledak di 11 Titik

Hari Pertama MPLS di Jakarta Diteror Bom, Peneror Klaim Tempatkan Peledak di 11 Titik

Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berakhir tegang,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer