Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koalisi MBG Watch Geruduk BGN, Desak Pemerintah Moratorium MBG

j
Penulis: jpg❯
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). (SALMAN TOYIBI/JPG)
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). (SALMAN TOYIBI/JPG)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, kemarin (10/6). Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa memasang garis kuning-hitam di area kantor BGN dan membawa sejumlah poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan “Gedung Ini Kami Segel” , “Audit MBG”, dan “Kami Muak! Rombak Total MBG!”.

Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Bivitri Susanti yang turut mengikuti unjuk rasa menilai, persoalan MBG bukan hanya terkait pelaksanaan di lapangan, tetapi juga desain kebijakan yang dianggap bermasalah sejak awal. Menurut dia, kelompok ma­syarakat sipil bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menggugat Undang-Undang (UU) APBN ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG.

Advertisement

“Dua puluh persen APBN harus untuk pendidikan. Tapi, ternyata sebagian di­buat MBG. Menurut kami MBG itu bukan pendidikan,” tegasnya.

Bivitri juga menyoroti mekanisme pengelolaan da­pur MBG yang banyak dijalankan oleh yayasan. Me­nurutnya, model tersebut membuat pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Dia menilai pemerintah perlu menghentikan sementara program tersebut sebelum mengevaluasi secara menyeluruh. “Harus dimoratorium dulu, baru kemudian dievaluasi total,” ucapnya.

Menurut dia, evaluasi tidak cukup hanya menyasar persoalan pengadaan barang dan jasa atau penunjukan dapur. Pemerintah juga perlu meninjau ulang desain kebijakan secara keseluruhan, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Bivitri mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang, Brazil, dan beberapa wilayah di India yang melibatkan sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan program makan bergizi sehingga mekanisme pengawasan menjadi lebih kuat.

Advertisement

Kritik juga dilontarkan Pe­neliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Menurut dia, MBG membebani kondisi fis­kal negara yang saat ini menghadapi berbagai tekanan eko­nomi. “Pesannya sederhana, hentikan MBG ini. Fokuskan pada yang membutuhkan sehingga pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.

Penataan Ulang

Pemerintah langsung menanggapi aksi tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman men­jelaskan, pemerintah tengah menata ulang program MBG dengan memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Nanti yang betul-betul mem­butuhkan akan dicek kembali sehingga program ini benar-benar efektif,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah juga sedang mengevaluasi operasional dapur MBG yang telah berjalan. Penataan dilakukan agar kualitas layanan lebih terjaga dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di la­pangan.

Selain itu, pemerintah menemukan indikasi peng­ge­lembungan jumlah titik dapur yang berpotensi membebani anggaran negara. Me­nurut Dudung, secara perhitungan, jumlah dapur yang beroperasi saat ini melebihi kebutuhan untuk melayani sekitar 63 juta penerima manfaat. “Kalau dihitung, seharusnya hanya sekitar 22 ribu dapur. Tetapi, yang ada sekarang mencapai lebih dari 27 ribu dapur. Ini yang sedang dicek kembali,” ujarnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Setelah Kejagung Bongkar Dua Klaster Korupsi di BGN: Ribuan Motor Listrik tak Disita, Dapur MBG Dilacak

Setelah Kejagung Bongkar Dua Klaster Korupsi di BGN: Ribuan Motor Listrik tak Disita, Dapur MBG Dilacak

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu jaringan yang menguasai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MAKI Laporkan Pejabat BGN Pemilik Puluhan Dapur MBG

MAKI Laporkan Pejabat BGN Pemilik Puluhan Dapur MBG

Pengusutan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh berhenti hanya pada tataran pimpinan.

Kasus Korupsi BGN, Sony Sonjaya Berpeluang jadi Justice Collaborator

Kasus Korupsi BGN, Sony Sonjaya Berpeluang jadi Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri dugaan korupsi yang melilit Badan Gizi Nasional (BGN).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer