Cegah Listrik Byar Pet, Pemerintah Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara, Minta PLN Segera Perbaiki Jaringan

PADEK.JAWAPOS.COM -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo ke Istana Negara, Jakarta, kemarin (23/6) untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi beberapa hari terakhir. Pertemuan mendadak itu bertujuan untuk merespons  keluhan ma­syarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendeteksi bahwa akar masalah byar pet dipicu oleh keterbatasan pasokan batu bara berkalori medium yang digunakan sebagai bahan campuran (blending) bahan bakar di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Presiden Prabowo menegaskan, dirinya telah menginstruksikan jajaran terkait agar menjamin pelayanan listrik ke masyarakat kembali normal tanpa kendala interupsi.

Sebagai langkah taktis, pemerintah resmi membentuk Tim Pengadaan Batu Bara gabungan guna mengamankan rantai pasok energi primer tersebut.

“Saat ini, ketahanan energi nasional kami pastikan aman dengan posisi cadangan operasional berada di atas 20 hari,” tegas Presiden.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) yang dibebankan kepada korporasi tambang sejatinya sangat melimpah, yakni berkisar 180–190 juta ton per tahun.

Angka tersebut berada jauh di atas total kebutuhan tahunan PLTU milik PLN yang berkisar 154 juta ton.

“Yang sudah dikontrak oleh PLN sebesar 134 juta ton untuk satu tahun. Sekarang baru memasuki bulan Juni. Secara hitungan volume kontrak, seharusnya tidak ada masalah (no issue),” ujar Bahlil seusai pertemuan di Is­tana.

Bahlil meluruskan bahwa kendala utama bukan pada kuantitas makro, melainkan pada spesifikasi kalori batu bara menengah yang dibutuhkan untuk pencampuran teknis di ruang bakar pembangkit.

“Ternyata yang dikeluhkan atau diminta PLN adalah pasokan kalori medium untuk blending. Kami pastikan pasokan pembantu ini sudah bergerak dan pemerintah mengawal pe­nuh eksekusinya,” urainya.