Bikin Malu Pendidikan!! Praktik Mark Up Nilai di Sekolah Favorit Padang!

253
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Habibul Fuadi.(NET)

Dunia pendidikan Kota Padang tercoreng. MenyusuI, terungkapnya dugaan mark up nilai di SMP Negeri 1 Padang, kemarin (27/6).

Dugaan praktik memalukan di salah satu sekolah paling diminati itu terungkap, setelah sejumlah wali murid sekolah terkait melapor ke Ombudsman Sumbar. Awalnya, Ombudsman Sumbar mendapat informasi pada Kamis (24/6) lalu. Kemudian, laporan resmi dari orangtua murid masuk pada Jumat (25/6).

Sehari kemudian Ombudsman langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Dari penelusuran yang dilakukan, kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, ditemukan sekitar 40-an anak yang nilainya ”didongkrak”.

”Dari informasi yang kami dapat itu hanya SMP Negeri 1 Padang. Itu juga berdasarkan laporan masyarakat. Kami mengapresiasi laporan dari masyarakat karena berarti masyarakat sudah ikut mengawasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” ujarnya, kemarin.

Dengan adanya dugaan praktik curang ini, Ombudsman menyarankan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar untuk menunda pengumuman hasil pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Lalu menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, bila penundaan pengumuman hasil dilakukan dengan memastikan batas waktu yang cukup untuk pendaftaran kembali.

Rencananya, pengumuman itu akan dilakukan pada Minggu (26/6) lalu. ”Setahu saya belum ada diumumkan, tetapi itu dinas (Pendidikan Sumbar) yang lebih tahu,” katanya.

Yefri berharap, Disdik Sumbar memberi kesempatan pada anak yang merasa dirugikan untuk mendaftar kembali di sekolah yang mereka inginkan, lewat jalur prestasi. ”Pastinya, kita tidak mau ada tindakan yang merusak atau melukai upaya-upaya baik dalam PPDB ini. Kita tidak ingin PPDB dirusak oleh oknum tertentu,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Padang Yan Hendrik mengakui bahwa dugaan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Padang untuk ditindaklanjuti. ”Mark up nilai tersebut dilakukan oleh wali kelas bersangkutan,” sebutnya.

Kejadian ini, sambung Yan Hendrik, terjadi tanpa sepengetahuannya. Ia mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari wali murid bersangkutan pada Kamis (24/6) lalu. ”Saya dihubungi oleh wali murid yang menyatakan memiliki data ada perubahan nilai. Dari sinilah saya mengetahuinya,” bebernya.

Menurut Yan Hendrik, dugaan praktik curang ini melibatkan delapan kelas dari kelas VII. Terdapat delapan wali kelas yang diduga telah melakukan mark up nilai tersebut. ”Dan ini sudah kita kembalikan ke bentuk nilai semula. Inikan sebenarnya sudah dilarang. Tapi, masih saja dilakukan tanpa persetujuan saya,” ucapnya.

Terkait tindakan ini, pihaknya, sudah memberikan teguran tertulis kepada seluruh wali kelas yang diduga melakukan mark up nilai tersebut. ”Selain itu, saya tidak mengetahui motif terjadinya perubahan nilai yang dilakukan oleh wali kelas (terkait) kepada siswa,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, kasus ini telah diverifikasi dan dilakukan pengembalian nilai ke bentuk semula. ”Kita sudah perintahkan untuk mengubah ke posisi nol. Jadi, udah clear semuanya ya. Namanya juga di lapangan sudah biasa hal seperti ini terjadi,” tuturnya.

Terkait sanksi terhadap guru yang bersangkutan, Habibul menyebut, tindak lanjutnya akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pimpinan. Pihaknya bakal melihat, apakah ada motif tertentu dari tindakan mark up nilai tersebut.

Baca Juga:  Mereka Yang Rindu Merdeka Belajar di Daerah Yang Belum Merdeka Sinyal

”Kalau untuk tim yang menindaklanjuti tentu sudah ada dari internal kita. Yang paling penting saat ini nilai anak-anak sudah dikembalikan ke bentuk awal,” terangnya.

Anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, Muharlion, sangat menyesalkan terjadinya mark up nilai siswa yang terjadi di SMP Negeri 1 Padang tersebut.

”Tentunya kepala sekolah harus bertanggung jawab. Hal ini pastinya sangat mencoreng dunia pendidikan di Kota Padang, apalagi terjadi di SMP Negeri 1 yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Padang,” terangnya.

Ia juga bercerita, beberapa hari sebelumnya dirinya telah mendengar adanya kabar selentingan menyebutkan adanya kecurangan yang dilakukan pihak sekolah dalam proses PPDB di Kota Padang.

”Waktu itu tidak sengaja saya membaca status di media sosial salah seorang yang bekerja di dunia pendidikan agar berhati-hati akan ada kecurangan rapor siswa atau rapor bodong. Sangat disesalkan, karena yang dikorbankan tentu adalah siswa,” ungkapnya.

Dengan ditemukannya kasus ini, dirinya akan mendorong DPRD Kota Padang untuk memanggil pihak Dinas Pendidikan Kota Padang untuk mengklarifikasi permasalahan ini.

”Tentunya kita berharap kawan-kawan di Komisi IV segera mempertanyakan kepada kadisdik (kepala Dinas Pendidikan) Kota Padang tentang permasalahan ini,” sebutnya

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Panitia Pelaksana PPDB Sumbar Suryanto. Menurutnya, dalam hal ini siswalah yang paling dirugikan. Ini juga bisa membuat mental siswa itu sendiri terganggu.

”Entah itu ulah dari guru, wali kelas, atau mungkin orangtua siswa yang ingin anaknya masuk ke sekolah yang bagus, tapi bagaimana dengan siswa yang benar-benar mampu lainnya? Otomatis posisi mereka akan terhimpit,” jelas Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa Disdik Sumbar ini.

Suryanto menjelaskan, pihaknya telah memutuskan membatalkan kelulusan siswa yang terbukti menaikkan nilainya dari nilai sebenarnya. Kemudian, meminta siswa tersebut mendaftar kembali melalui jalur zonasi.

Terkait pengumunan hasil seleksi jalur prestasi PPDB SMA, tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari awal. ”Dokumennya kita buat unvalid begitu saja. Tidak ada kita perpanjang ataupun penundaan jadwal PPDB,” ucapnya.

Kemudian siswa yang menjadi korban diarahkan untuk mendaftar melalui jalur zonasi. Sebab, data yang dimasukkan saat mendaftar melalui jalur prestasi sudah sudah dianggap tidak valid dan dibatalkan.

Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Fitri Arsih mengingat agar pihak terkait tidak menganggap enteng permasalahan ini. Sebab, persoalan ini kesalahan besar yang mencoreng wajah pendidikan Kota Padang.

”Apalagi, kejadiannya terjadi di salah satu sekolah yang kita kenal unggul atau favorit. Jika dibiarkan tanpa tindak lanjut, bukan tak mungkin akan terus berulang dikemudian hari,” sebutnya.

Dia menduga, hal ini hanyalah kasus yang terungkap kepermukaan saja. Untuk itu, pihak terkait harus segera bergerak untuk menelusuri dan menyelidiki kasus ini.

”Kalau ini bertujuan agar siswa mendapat sekolah lanjutan melalui jalur prestasi, tentu sangat merugikan siswa sendiri. Ke depannya, siswa tidak dapat bersaing di sekolah lanjutan karena keterbatasan kemampuannya,” tukasnya. (cr4)