
PADEK.JAWAPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumatera Barat.
RDP tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5), dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbar, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, serta perwakilan organisasi buruh dan mahasiswa.
Dalam pertemuan itu, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menerima dan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan para peserta aksi terkait persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.
Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut telah dicatat dan direkam sebagai bahan tindak lanjut DPRD Sumbar ke depan.
Menurutnya, DPRD Sumbar juga membuka kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.
“Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita akan melakukan Pansus,” katanya.
Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran hak-hak buruh yang terjadi di Sumatera Barat. Ia menyoroti masih adanya perusahaan yang belum menjalankan kewajiban pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Secara sistem saya belum mempelajari, tetapi kita segera memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti persoalan buruh ini,” ujar Sri Komala Dewi.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah, yang menilai perlu ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan pihak perusahaan agar solusi yang diambil dapat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




