Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RDP Soal Buruh, KSPSI Desak Pembentukan Pansus

A
Penulis: Adriyanto Syafril❯
DPRD Sumbar menggelar RDP bersama KSPSI, aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumbar di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5). (DOK DPRD SUMBAR)
DPRD Sumbar menggelar RDP bersama KSPSI, aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumbar di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5). (DOK DPRD SUMBAR)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumatera Barat.

RDP tersebut berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5), dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbar, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, serta perwakilan organisasi buruh dan mahasiswa.

Dalam pertemuan itu, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menerima dan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan para peserta aksi terkait persoalan ketenagakerjaan di daerah.

Advertisement

“Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.

Ia menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut telah dicatat dan direkam sebagai bahan tindak lanjut DPRD Sumbar ke depan.

Menurutnya, DPRD Sumbar juga membuka kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.

Advertisement

“Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita akan melakukan Pansus,” katanya.

Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran hak-hak buruh yang terjadi di Sumatera Barat. Ia menyoroti masih adanya perusahaan yang belum menjalankan kewajiban pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Secara sistem saya belum mempelajari, tetapi kita segera memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti persoalan buruh ini,” ujar Sri Komala Dewi.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah, yang menilai perlu ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan pihak perusahaan agar solusi yang diambil dapat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencegahan Narkoba Harus jadi Gerakan Bersama

Pencegahan Narkoba Harus jadi Gerakan Bersama

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, mengajak pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mencegah

Evaluasi Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020

Evaluasi Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020

Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat­ menggelar rapat rutin di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Ba­rat­, baru-baru ini. Rapat tersebut

Bundo Kanduang Garda Terdepan Jaga Nilai Adat

Bundo Kanduang Garda Terdepan Jaga Nilai Adat

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menegaskan pentingnya peran Bundo Kanduang dalam membentuk karakter generasi muda Minangkabau di tengah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer