Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BK DPRD Sumbar jadi Referensi Penyusunan Tata Tertib

A
Penulis: Adriyanto Syafril❯
DPRD Provinsi Banten melalui BK melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. (DOK DPRD SUMBAR)
DPRD Provinsi Banten melalui BK melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. (DOK DPRD SUMBAR)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM - DPRD Provinsi Banten melalui Badan Kehormatan (BK) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari sistem pengawasan etik, tata tertib, serta mekanisme tata beracara yang diterapkan DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, BK DPRD Banten mengadopsi sejumlah muatan Tata Tertib (Tatib), Tata Beracara, dan Kode Etik DPRD Sumbar sebagai referensi dalam penyusunan regulasi internal DPRD Banten yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Advertisement

Rombongan BK DPRD Banten disambut langsung Wakil Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, bersama jajaran sekretariat DPRD Sumbar.

Muzli mengatakan pihaknya telah menyerahkan soft copy dokumen Tata Tertib, Tata Beracara, dan Kode Etik DPRD Sumbar kepada BK DPRD Banten agar dapat dipelajari lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

“BK DPRD Banten saat ini masih dalam proses penyusunan perubahan Tatib, Tata Beracara, dan Kode Etik. Karena itu, mereka mempelajari muatan aturan yang dimiliki DPRD Sumbar sebagai referensi,” ujar Muzli.

Advertisement

Menurutnya, meskipun DPRD Banten memiliki kemampuan fiskal yang besar, regulasi internal terkait penguatan mekanisme etik dan tata perilaku anggota dewan masih terus disempurnakan.

Ia menyebut banyak hal yang dipelajari DPRD Banten dari DPRD Sumbar, terutama terkait penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam menjaga disiplin, etika, dan marwah lembaga legislatif.

“Banyak hal yang mereka pelajari dari Sumbar, terutama terkait penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam menjaga disiplin, etika, dan marwah lembaga DPRD,” katanya.

Muzli menjelaskan bahwa DPRD Sumbar selama ini terus berupaya memperkuat peran BK agar tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan internal secara aktif.

Advertisement
Editor : Adriyanto Syafril
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembebasan Lahan Pantai Padang Diminta Dipercepat

Pembebasan Lahan Pantai Padang Diminta Dipercepat

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, men­­­dorong percepatan pe­nyelesaian pembebasan lahan sebagai langkah strategis

Perkuat Disiplin dan Komitmen Pelayanan Publik

Perkuat Disiplin dan Komitmen Pelayanan Publik

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar apel pagi rutin di Lapangan Parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Ranperda Pajak-Retribusi Daerah Dibahas di Luar Propemperda

Ranperda Pajak-Retribusi Daerah Dibahas di Luar Propemperda

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, memimpin Rapat Pari­purna DPRD Sumbar dengan agenda penetapan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer