Warsi Sumbar: Tutupan Hutan Berkurang, Perhutanan Sosial Bertambah

Indonesia memasuki fase masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai pelestarian hutan berkejaran dengan para pemilik modal (kapitalis). Dampaknya antara lain; berkurangnya tutupan hutan alam Sumatera Barat, dan perubahan iklim mikro yang sudah dirasakan terjadi.

“Perubahan iklim mikro sudah mulai terjadi. Memang tidak ekstrim terjadinya, tetapi gradual. Kita sudah merasakan seperti kenaikan suhu udara. Kemudian, musim panas dan musim hujan tidak lagi mengikut kalendernya. Biasanya bulan berakhiran ‘ber’ yakni September hingga Desember adalah musim penghujan, tahun 2019 lalu sampai tahun ini, full kemarau,” ungkap Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf, pada acara Media Gathering Penyampaian Catatan Akhir Tahun 2020, Selasa (22/12/2020).

Rudi Syaf lantas memaparkan tutupan hutan alam Sumatera Barat yang kembali mengalami penurunan. Dari analisis Citra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan oleh tim Geographic Information System KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi tahun 2020, tutupan hutan Sumbar tinggal 1,8 juta Ha atau 44 persen dari luas wilayah.

“Jika dilihat dalam waktu tiga tahun ke belakang, penurunan hutan paling banyak terjadi di Kabupaten Mentawai sebanyak 7 ribu Ha, disusul Dharmasraya 5 ribu Ha dan Solok Selatan 4 ribu Ha,” ujarnya.

Kenapa hutan alam Sumbar masih berkurang? Ada 6 penyebab berkurangnya hutan alam tersebut. Tambang emas tanpa izin (PETI) di dalam kawasan hutan lindung dan Sub DAS (Daerah Aliran Sungai), dan pembukaan perkebunan adalah penyumbang terbesar.

Kemudian disusul oleh pemberian izin baru untuk perusahaan logging, kebakaran hutan, illegal logging (pembalakan liar), dan terakhir yakni belum berkembangnya ekonomi alternatif masyarakat di sekitar hutan.

Dampak semua itu, Sumbar harus ekstra waspada. Sebab, 70 persen wilayah Sumbar memiliki kemiringan sedang hingga tinggi. Jadi risikonya sangat besar, ketimbang Riau yang dominan dataran rendah. Jadi meskipun sedikit penurunan tutupan hutannya, tetap saja risikonya tinggi terhadap masyarakat.

Tawaran KKI Warsi untuk masa depan hutan Sumbar adalah dengan terus membangun kolaborasi dengan stakeholders dan masyarakat sekitar hutan. Salah satu bentuk kolaborasi itu diaktulkan dalam skema perhutanan sosial.

“Nah di Sumbar, tutupan hutan alamnya memang berkurang, namun perhutanan sosialnya bertambah. Setahun ini saja, kita menambah 521 Ha perhutanan sosial, di antaranya Hutan Nagari Sariak Alahan Tigo (Santiago), Hutan Nagari di Lunang, kemudian Hutan Nagari di Jorong Kampung Baru Kamang Nan Ampek. Posisinya sekarang, total perhutanan sosial kita menjadi 227.673.69 hektare,” ujarnya.

Baca Juga:  12 Tim Safari Ramadan Sumbar Kembali Dibentuk

Skema Perhutanan Sosial ini menjadi andalan untuk meminimalkan penggundulan hutan (deforestasi) hutan alam Sumbar. Saat masyarakat memiliki perhutanan sosial, maka terbentuk kepedulian bersama melestarikan dan menjaga hutan.

“Di nagari-nagari yang telah mempunyai perhutanan sosial, dapat dilakukan pengembangan usaha yang sifatnya komunitas. Sekarang istilahnya KUPS atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial,” ujar Rudi.

KUPS ini ada 4 level. KUPS Berjaya dengan syarat; ada produk, memiliki kelembagaan, rencana usaha, dan sudah ada jaringan pemasaran yang tetap. Contohnya, KUPS Beras Simancuang, KUPS Getah Pinus Simarosok, KUPS Rotan Manau KBKA.

Level di bawahnya adalah KUPS Mandiri. “Kita bersama masyarakat nagari sudah dirikan 15 KUPS Mandiri ini yang mengelola usaha teh gambir Simpang Kapuk, ekowisata Lubuak Karak, kopi pasak bumi Panti, Kacang Dilan Pancuang Taba, Rakik Bada Lado Ijau Sungai Pinang, dan lainnya. Di Sumbar juga sudah berdiri KUPS Pertengahan di Sirukam, Surian, dan KUPS Pemula,” ujarnya.

Untuk memperoleh status perhutanan sosial, kata Rudi Syaf, memang harus bottom up, dari masyarakat itu sendiri. “Kami di Warsi, tentu tidak bisa menyorongkan kepada masyarakat untuk mengajukan hutan di nagarinya menjadi perhutanan sosial kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Pemerintah pada periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:

  1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
  2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
  3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat
  4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
  5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial untuk Pulau Jawa. (hsn)
Previous articleHJK ke-236 Bukittinggi, Kota Kecil dengan Sejarah Besar
Next articleKomposisi Terbaik Pasca-Kasus Dua Menteri