PADEK.JAWAPOS.COM-PULUHAN ribu jiwa di pesisir Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, hidup di garis depan ancaman megathrust.
Dari total 34 ribu penduduk di kecamatan itu, 23.970 jiwa diperkirakan terdampak langsung jika gempa besar memicu tsunami.
Ironisnya, wilayah sepanjang 43 kilometer garis pantai itu hanya punya satu shelter tsunami yang aktif hingga kini.
“Satu-satunya shelter yang kita miliki berada di Jorong Subang-subang, Nagari Tiku V Jorong. Idealnya, sepanjang pesisir Agam ini butuh delapan hingga sembilan titik shelter,” ungkap Kasi Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Agam, Zayaneti, didampingi staf Fauzan, Rabu (5/11).
Ia menjelaskan, kawasan pesisir Tanjungmutiara terbentang di dua nagari, Tiku Selatan dan Tiku V Jorong.
Di Tiku Selatan, daerah rawan mencakup Bandagadang, Pasia, Pasatiku, Kampuangdarek, Gasankaciak, hingga Pasiapaneh. Sedangkan di Tiku V Jorong, kawasan pesisir meliputi Jorong Gadihangik, Labuhan, Masang, Muaroputuih, Subang-subang, Ujuanglabuang, dan Ujuanglabuang Timur.
“Sekarang, kalau gempa besar datang, masyarakat hanya bisa menyelamatkan diri ke daerah ketinggian. Jalur evakuasi dari Tiku Selatan ke titik aman di Jorong Sungainibung berjarak sekitar tiga kilometer. Kalau berjalan cepat, bisa ditempuh 15 menit,” jelasnya.
Di wilayah Tiku V Jorong, ada satu Masjid Jami’ Mazraatul Akhirah bertingkat tiga yang juga disiapkan sebagai shelter darurat.
Namun kapasitasnya terbatas. Sementara titik aman lainnya berada di Gunung Anak Air Utara, Jorong Gadihangik, yang merupakan area ketinggian di sisi utara.
Zayaneti menambahkan, sebagian jalur evakuasi sebenarnya sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu, namun banyak rambu dan penunjuk arah yang rusak dimakan usia.
“Tahun depan, kita mulai pembenahan jalur dan rambu evakuasi secara bertahap, termasuk pemetaan ulang titik kumpul warga,” ujarnya.
Selain membangun sarana fisik, tahun ini BPBD juga menggelar serangkaian simulasi kebencanaan di dua nagari pesisir tersebut. Simulasi melibatkan lebih dari 400 peserta dari unsur masyarakat, sekolah, dan OPD dan unsur terkait.
Kegiatan diawali dengan edukasi kebencanaan, lalu dilanjutkan dengan latihan evakuasi bersama kelompok siaga bencana (KSB).
Berdasarkan hasil pemodelan, tinggi gelombang tsunami di pantai Tiku bisa mencapai 10 meter, dengan landaan air laut sejauh tiga kilometer dari garis pantai.
Itu sebabnya titik aman ditetapkan di Jorong Sungainibung, karena jaraknya sudah lebih dari tiga kilometer dan merupakan kawasan ketinggian.
“Tujuannya supaya warga tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan ketika alarm tsunami berbunyi. Kita juga latih KSB agar bisa memimpin evakuasi di nagari masing-masing. Untuk KSB di wilayah evakuasi diedukasi menerima dan memperlakukan para korban dengan baik,” ujarnya.
Untuk sistem peringatan dini, di sepanjang pesisir Agam sudah terpasang 8 unit alat Early Warning System (EWS)—dua di Tiku Selatan dan enam di Tiku V Jorong.
Namun, empat di antaranya kini rusak, rata-rata karena usia pengadaan yang sudah lebih dari 10 tahun sejak bantuan BNPB pada 2012.
“Tahun 2026 kita siapkan anggaran pemeliharaan EWS, supaya semua alat bisa kembali aktif dan terhubung dengan sistem peringatan di pusat,” kata Zayaneti.
Ia menyebut, secara geografis, Agam memiliki karakteristik yang kompleks, punya pantai, bukit, dan pegunungan.
Hal ini menjadikannya salah satu kabupaten supermarket ancaman bencana, mulai dari gempa, tsunami, banjir, longsor, hingga letusan Gunung Marapi.
“Artinya, kesiapsiagaan harus jadi budaya. Kita tidak bisa menolak bencana, tapi bisa memperkecil risikonya,” ujarnya tegas.
Keterbatasan Anggaran
Di Kepulaun Mentawai, upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami di juga dinilai masih belum maksimal. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi salah satu tantangan tersendiri.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penanggulangan Kebencanaan BPBD Kepulauan Mentawai Ajonti, kemarin. Dia mengatakan, saat ini, sistem peringatan dini yang dirancang untuk mendeteksi tsunami sudah tidak lagi berfungsi.
“Saat ini kita hanya mengandalkan peralatan Automatic Weather Station (AWS) BMKG yang dititipkan di kantor BPBD dan Bandar Udara Mentawai. Untuk pendeteksi tsunami dan radio Orari saat ini sudah tidak ada yang berfungsi sama sekali. Artinya, kita memang sangat-sangat terbatas sumber daya dalam hal mitigasi,” ungkapnya.
Walaupun begitu, kata dia, pemda bersama lembaga swadaya masyarakat juga terus mengintervensi beberapa desa untuk membuat jalur evakuasi.
Terutama desa-desa yang rawan dan jauh dari tempat evakuasi, seperti, desa Muara Sikabaluan, Saibi, Saliguma, Maileppet. Termasuk juga membuat rambu-rambu.
“Selama ini, masyarakat kita di Mentawai cenderung menerapkan evakuasi mandiri menuju titik kumpul yang telah disepakati sebelumnya lewat Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat Kecamatan. Baru sebatas tempat berkumpul, belum ada tempat evakuasi gedung yang refresentatif dilengkapi dengan lumbung pangan dan yang lainnya,” katanya.
Artinya, kata dia, saat ini, mitigasi bencana di Kepulaun Mentawai baru sebatas mitigasi non struktural. Untuk lumbung pangan, kata dia, masih terfokus di gudang masing-masing kantor Kecamatan.
Jika terjadi bencana gempa dan tsunami, kata dia, masyarakat dipastikan akan mengkonsumsi pangan yang tersedia di lokasi evakuasi.
Di samping itu, lanjut dia, pemkab Mentawai juga sudah mengusulkan pembangunan shelter di Desa Muarasikabaluan dengan kapasitas 800 orang. Lokasi evakuasi warga di Desa Muarasikabaluan cukup jauh untuk mencapai dataran tinggi.
“Masyarakat kita masih enggan relokasi karena sangat bergantung dari laut. Solusinya, kita sudah usulkan pembangunan shelter ke pemerintah pusat dengan besaran anggaran Rp 20 miliar dengan ketinggian gedung 15 meter. Memang mitigasi kita di Mentawai butuh biaya besar,” ucapnya.
Tokoh muda Mentawai yang juga penggiat kebencanaan Richard Jimi Haris, Rabu, (5/11), siang mengatakan, pemahaman masyarakat terutama di tingkat keluarga di Mentawai akan bencana sudah cukup baik.
Ketika terjadi gempa kuat dan lama, mereka langsung melakukan evakuasi mandiri, tanpa perlu menunggu aba-aba. Hal ini, kata dia, juga tidak terlepas dari belajar atas pengalaman tsunami yang melanda Mentawai pada 2010 silam.
“Apalagi, di sekolah-sekolah juga sudah sering dilakukan simulasi gempa. Termasuk juga pengetahuan mengenai tempat evakuasi yang telah disepakati. Kearifan lokal masyarakat sudah cukup bagus. Tinggal lagi, bagaimana dukungan dan sumber daya di tempat evakuasi,” ungkapnya.
Untuk bisa bertahan dari segi pangan, kata dia, warga Mentawai bisa bisa bertahan 3 sampai 7 hari. Hanya saja, dukungan logistik lainnya di tempat evakuasi belum maksimal.
Pasalnya, kata dia, belajar pada kejadian tsunami Mentawai pada tahun 2010, ada warga yang meninggal karena tsunami namun, lebih kepada terlambatnya penanganan.
Dia berharap, pemerintah bisa membangun jalur evakuasi yang layak untuk masyarakat. Menurut dia, saat ini, banyak jalur evakuasi yang sulit dilalui, karena hanya dibersihkan pada saat simulasi saja.
Selain itu, dia juga berharap, pemerintah bisa membangun papan informasi di kawasan publik seperti di pelabuhan mengenai jalur evakuasi dan rambu-rambu, terutama bagi wisatawan dan juga pendatang yang datang ke Mentawai. (ptr/rif)
Editor : Novitri Selvia