PADEK.JAWAPOS.COM-Gelombang solidaritas untuk korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam kian menguat.
Hingga Senin (15/12) pukul 09.00, donasi publik yang dihimpun melalui Posko Utama Bencana Hidrometeorologi Agam telah menembus Rp 912.585.536.
Angka ini belum termasuk dukungan dana Rp 4 miliar dari pemerintah pusat yang sudah masuk ke kas daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agam, Roza Syafdefianti, menyebut capaian donasi tersebut mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak di sejumlah kecamatan.
“Alhamdulillah, hingga pagi ini donasi yang masuk sudah lebih dari Rp 912 juta. Ini bukti kuatnya solidaritas publik,” ujar Roza, kemarin.
Ia menjelaskan, Pemkab Agam membuka rekening khusus Bencana Hidrometeorologi Agam di Bank Nagari dan menyediakan fasilitas QRIS guna memudahkan masyarakat menyalurkan bantuan.
Seluruh dana dikelola secara transparan dan akuntabel, difokuskan untuk kebutuhan darurat, pengungsi, logistik, layanan dasar, hingga pemulihan pascabencana.
“Setiap rupiah akan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah memastikan pengelolaan bantuan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab,” tegas Roza, seraya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi.
Di sisi lain, dukungan negara juga mengalir. Pemerintah pusat, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti Menteri Keuangan merealisasikan dana tanggap darurat Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak bencana di Pulau Sumatera. Untuk Agam, dana tersebut telah resmi masuk ke kas daerah.
Kabar itu dibenarkan Kalaksa BPBD Agam Rahmad Lasmono dan Plt Kepala BKAD Agam Widyastuti, Senin (15/12).
Menurut Widyastuti, dana pusat tersebut akan sepenuhnya dimanfaatkan untuk penanganan darurat selama masa tanggap bencana, sesuai Surat Edaran Kemendagri, dengan perencanaan teknis dirumuskan bersama tim penanggulangan di bawah BPBD Agam.
“Dana Rp 4 miliar ini menjadi asupan segar untuk memperkuat respons darurat di Agam,” ujar Widyastuti.
Baca Juga: Srikandi dan PIKK PLN UID Sumbar Salurkan Bantuan dan Dukungan Psikososial bagi Pengungsi Banjir
Senada, Rahmad Lasmono menegaskan dana tersebut akan dioptimalkan untuk penanganan di berbagai kecamatan terdampak.
Selain dana tunai, bantuan juga terus berdatangan dalam bentuk logistik, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya dari pemerintah daerah lain, dunia usaha, BUMN/BUMD, perantau, hingga masyarakat lokal.
Sebagian besar bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah daerah dan lainnya langsung ke wilayah dan korban terdampak bencana.
Baca Juga: Jalur Padang–Bukittinggi via Lembah Anai Dibuka Terbatas untuk Mobil, Berlaku Sistem Buka Tutup
“Setiap donasi berarti. Sekecil apa pun, sangat membantu meringankan beban saudara-saudara kita,” kata Roza.
Berikut berita versi tajam gaya Padek, dengan fokus kuat pada 537 KK yang siap pindah ke huntara:
537 KK siap Pindah ke Huntara
Sebanyak 537 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabupaten Agam telah menyatakan bersedia direlokasi ke hunian sementara (huntara).
Angka ini menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Agam dan BNPB dalam percepatan penanganan pascabencana.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Agam, di balairung rumah dinas Bupati Agam, Senin (15/12).
Rapat dipimpin langsung Bupati Agam, Benni Warlis Dt Tan Batuah, dan dihadiri unsur BNPB, BPBD, serta OPD terkait.
Bupati Agam menegaskan, penyediaan huntara menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
“Sebanyak 537 KK sudah bersedia pindah ke huntara. Ini menjadi fokus kita saat ini. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaannya, namun tetap mengacu pada ketentuan teknis dan kajian agar aman dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar pembangunan huntara berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. “Koordinasi dengan BNPB, TNI, dan OPD harus solid agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala,” ujarnya.
Unsur Pengarah BNPB, Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja, menegaskan bahwa penentuan lokasi huntara harus melalui musyawarah dan ditetapkan pemerintah daerah.
“Penentuan lokasi harus atas dasar musyawarah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ia menyebutkan, pembangunan huntara akan dikerjakan oleh TNI di bawah komando Dandim, dengan dukungan teknis dari OPD terkait.
Baca Juga: Dukcapil Dharmasraya Luncurkan Inovasi I-Niagara, Golongan Darah Terintegrasi Data Kependudukan
“Pembangunan huntara dikerjakan TNI. Material dan kendaraan dikoordinasikan Dinas PUPR, dan seluruh tim teknis harus memiliki SK resmi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, menjelaskan bahwa dari 807 data rumah rusak berat, sebanyak 537 KK telah menyatakan bersedia pindah ke huntara, sementara sisanya memilih menempuh skema DTH (Dana Tunggu Hunian).
“Di Nagari Salarehaie saja terdapat 185 rumah rusak berat. Berdasarkan siteplan, lokasi tersebut tidak memungkinkan menjadi rumah tumbuh,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan huntara di Salarehaie akan menampung 128 KK di SDN 05 Kayupasak, dengan tambahan 57 KK di lokasi alternatif lapangan bola Ngun-Ngun.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rinaldi, menambahkan bahwa saat ini Pemkab Agam memfokuskan penanganan pada huntara, mengingat pembangunan hunian tetap (huntap) masih membutuhkan kajian lanjutan.
“Fokus kita saat ini adalah penyediaan huntara untuk 537 KK yang sudah siap direlokasi. Huntap masih memerlukan koordinasi dan rekomendasi teknis lanjutan,” katanya.
Pemkab Agam berharap percepatan pembangunan huntara ini dapat segera mengakhiri masa pengungsian dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi ratusan keluarga korban bencana. (ptr)