PADEK.JAWAPOS.COM-RUAS jalan provinsi yang menghubungkan Lubukbasung menuju Kota Bukittinggi via Nagari Sungailandia, Kecamatan Ampekkoto, Kabupaten Agam, mulai dapat dilintasi kendaraan, kemarin.
Sebelumnya jalan tersebut lumpuh total akibat longsor sejak Sabtu pagi (3/1). Akses vital tersebut dibuka secara terbatas dengan sistem buka-tutup.
Warga Sungailandia, Irhamni, 25, menyebutkan, upaya pembukaan jalan sebenarnya sudah dimulai sejak Senin sore (5/1). Namun, saat itu masih sangat terbatas karena petugas fokus membersihkan material longsor yang menutup jalan.
Ia menjelaskan, sejumlah alat berat milik Pemprov Sumbar serta bantuan dari TNI Angkatan Darat telah dikerahkan ke lokasi.
Atas permintaan pihak nagari, alat berat TNI AD masih melanjutkan pekerjaan hingga kemarin. Tidak hanya membersihkan badan jalan tetapi juga membantu gotong royong membersihkan rumah warga yang terdampak longsor.
Dari pantauan Padang Ekspres di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB kemarin para pengendara terlihat ekstra waspada melintasi jalan tersebut. Karena kondisinya masih berlumpur dan licin di beberapa titik.
Tanggap Darurat Berakhir
Sementara itu, Pemkab Agam telah resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana alam dan menetapkan masa peralihan darurat.
Keputusan tersebut diambil setelah seluruh unsur terkait menyepakati hasil evaluasi penanganan bencana dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam di aula utama Kantor Bupati Agam, Senin (5/1).
Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmad Lasmono memaparkan, hingga 5 Januari 2026 dampak bencana alam di Kabupaten Agam masih tergolong besar, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
Data sementara, 165 orang meninggal dunia. Korban tersebar di beberapa kecamatan, yakni Malalak 16 orang, Matur 1 orang, Tanjung Raya 10 orang, Palupuh 1 orang, Palembayan 136 orang, serta Ampek Nagari 101 orang.
Selain korban jiwa, sebanyak 3.246 warga terpaksa mengungsi ke masjid, fasilitas umum, dan rumah keluarga. Total kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6,5 triliun.
BPBD juga mencatat 1.729 unit rumah mengalami rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam. Seluruh data kerusakan tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis di lapangan.
Memasuki masa peralihan darurat, Pemkab Agam akan memfokuskan penanganan pada pemulihan kebutuhan dasar masyarakat, perbaikan infrastruktur terdampak, serta penyiapan solusi jangka menengah bagi warga terdampak bencana.
60 Unit Huntaran dalam Dua Minggu
Terpisah, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian melakukan pengecekan perkembangan pembangunan huntara untuk korban bencana di Kabupaten Lima Puluhkota, kemarin iang.
Pembangunan Huntara ini berada di Jorong Aiaangek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuangomeh. Di mana ditargetkan 60 unit huntara yamng dikerjakan para personil dari BNPB, TNI, pemda, dan masyarakat.
Puluhan unit huntara tersebut terbagi atas 12 barak. Perbaraknya terdapat 5 unit. Kemarin, sedang dilakukan pengerjaan untuk empat barak atau 20 unit hunian.
Selain itu juga tengah dikerjakan fasilitas pendukung lainnya seperti septic tank, sumur resapan, instalasi saluran pembuangan MCK, dan peralatan lahan untuk lahan barak 5 dan 6.
Rustian menyampaikan, BNPB memastikan 13 kabupaten/kota Sumatera Barat yang menetapkan status tanggap darurat, seluruh komponen bekerja dengan baik.
“Ya tadi syukur alhamdulillah kami juga menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama 3 bulan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Perihal DTH, jelas dia, sudah hampir 98 persen dibagikan ke masyarakat yang berhak menerima di Sumbar. Dana Tunggu Hunian (DTH) yang diberikan selama 3 bulan tersebut memiliki nominal Rp 600.000 per bulan.
Pengecekan huntara yang dilakukan juga sebagai bentuk transisi tanggap darurat menjadi pemulihan sebagai pelaksanaan rehabilitasi.
Baca Juga: Warga Jorong Kuok Tigo Koto Agam Bertahan di Pengungsian, Kesulitan Akses Bahan Pokok
“Ini transisi darurat. Jadi artinya masyarakat akan siap bersama pemda melaksanakan rehabilitasi rekonstruksi. Jadi makanya hari ini kita pacu percepatan pembangunan huntara ini mudah-mudahan ini bisa selesai,” katanya.
Kondisi cuaca dan akses jalan menuju lokasi huntara ada yang longsor di beberapa titik sehingga menjadi kendala utama dalam pembangunan.
Namun, BNPB menargetkan huntara untuk dapat selesai dalam 2 minggu dengan lakukan penambahan personil.
Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang menyampaikan, untuk hunian tetap (huntap) pada kabupaten ini direncanakan berjarak satu kilometer dari lokasi huntara.
Berasal dari lahan hibah seluas 5,5 hektar. Hutan ini akan menjadi hak milik bagi masyarakat yang berhak. Total 386 KK mendapatkan huntap. (cr1/cr4)
Editor : Novitri Selvia