PADEK.JAWAPOS.COM-Bawaslu Agam mulai memanaskan gerakan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 melalui Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, Selasa (12/5).
Sebanyak 24 peserta dari kalangan pelajar, guru hingga masyarakat umum direkrut untuk menjadi kader pengawasan partisipatif yang diharapkan mampu mengawal demokrasi di lingkungan masing-masing.
Kegiatan nasional yang digelar Bawaslu RI itu diikuti secara daring oleh peserta dari seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Agam melalui Zoom Meeting di Kantor Bawaslu Agam, Lubukbasung.
Baca Juga: 9 Perusahaan Sumbar Raih Penghargaan Menaker, Komitmen Cegah HIV/AIDS di Tempat Kerja
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu yang paling kompleks di dunia dengan ragam potensi pelanggaran yang terus berkembang.
Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Bawaslu terus memperkuat pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut bergerak menjaga kualitas demokrasi,” kata Lolly.
Ia menegaskan, kader P2P harus memiliki empat karakter utama yakni logis, kritis, berani dan berdampak dalam mengawal proses demokrasi.
Menurutnya, pendidikan pengawas partisipatif menjadi bagian dari komitmen Bawaslu membangun gerakan relawan pengawasan yang telah dimulai sejak 2014 melalui berbagai program kaderisasi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Agam Yuhendra mengatakan skema peserta tahun ini berbeda dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Turnamen Minisoccer JPS Cup 2026 Siap Meriahkan Padang Sambut Piala Dunia
Jika sebelumnya melibatkan organisasi kepemudaan dan ormas, kali ini Bawaslu Agam memfokuskan peserta dari kalangan pemilih pemula, guru dan masyarakat umum.
“Guru diharapkan bisa menanamkan nilai pengawasan partisipatif kepada siswa, sementara pelajar dapat menjadi penggerak di lingkungan sekolah dan teman sebayanya,” ujar Yuhendra.
Menurutnya, masyarakat umum juga diharapkan menjadi pengawas partisipatif di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Baca Juga: Tiga Siswa SMPN 1 Padang Raih Prestasi Nasional di KOSSMI 2026
Ia menegaskan, program tersebut tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi upaya membangun kesadaran publik agar pengawasan pemilu tumbuh sejak masa non tahapan menuju Pemilu 2029. “P2P harus menjadi gerakan nyata, bukan hanya kegiatan formalitas,” katanya. (ptr)
Editor : Novitri Selvia