
Oleh: Shofwan Karim, Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar
PADEK.JAWAPOS.COM-Pembangunan, dalam pandangan filosof, diplomat, intelektual, dan politikus Indonesia, Dr. Soedjatmoko (1922 – 1989), bukan sekadar urusan angka dan beton, melainkan proses pembebasan manusia dari ketidakbebasan struktural.
Dalam bukunya Etika Pembebasan (Obor, 1983), ia menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah gerak emansipasi—upaya mengembalikan manusia sebagai subjek, bukan objek dari sistem ekonomi dan politik.
Soedjatmoko menolak paradigma teknokratik yang mendominasi era Orde Baru, di mana pembangunan diukur dari pertumbuhan PDB, bukan dari peningkatan martabat manusia.
Ketidakbebasan
Soedjatmoko—putra Sawahlunto, Rektor Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (1980-1987) di Tokyo itu memandang pembangunan pada masanya sebagai peniadaan ketidakbebasan. Kebebasan di sini bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial.
Pada masa itu, dalam konteks Indonesia, ketidakbebasan itu tampak dalam struktur ekonomi yang timpang dan birokrasi yang mengekang kreativitas rakyat. Refleksi Soedjatmoko, adik ipar Soetan Sjahrir itu, tetap relevan.
Agaknya dapat dipantulkan dalam cermin sejarah berkelanjutan untuk pertimbangan bagi kemaslahatan. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa meski angka kemiskinan turun menjadi 9,3%, ketimpangan Gini Ratio masih bertahan di 0,39. Angka 0,30 - 0,49 (ketimpangan sedang), umum terjadi pada negara berkembang.
Walaupun begitu masih ada anggapan bahwa pertumbuhan belum menyentuh akar keadilan sosial. Ini menjadi renungan tentang Soedjatmoko yang mengingatkan bahwa pembangunan yang menindas kebebasan manusia adalah bentuk baru dari kolonialisme internal.
Manusia dan Budaya
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





